Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

129 Ribu Transmigran Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan ada sekitar 129 ribu transmigran yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

25 Maret 2025 | 08.28 WIB

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanugraha . ANTARA/Makna Zaezar
Perbesar
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanugraha . ANTARA/Makna Zaezar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan masih ada sekitar 129 ribu transmigran yang hingga kini belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Ia pun menilai persoalan ini sebagai pekerjaan rumah atau PR besar yang harus diselesaikan Kementerian Transmigrasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kami sudah mintakan Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Trans, paling tidak sekitar 33 ribu SHM bisa diselesaikan tahun ini,” kata Iftitah di Kementerian Transmigrasi pada Senin, 24 Maret 2025. Sedangkan sisanya, ditargetkan bisa beres dalam lima tahun mendatang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Iftita juga mengatakan masih ada persoalan pertanahan lain yang harus diselesaikan. Mulai dari lahan yang tumpang tindih hingga lahan terlantar. Karena itu, Iftitah merancang program Transmigrasi Tuntas atau Trans Tuntas.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Trans Tuntas ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan lahan. Menurut dia, program ini akan memberi kepastian hukum hingga akses kepemilikan tanah kepada transmigran.

Selain menjanjikan penyelesaian hak atas tanah, Iftitah menyatakan program transmigrasi di era Prabowo Subianto akan berbeda dengan transmigrasi di era Orde Baru atau era Presiden Soeharto. Ia menyebutnya transformasi transmigrasi. Konsep baru ini mengenalkan bahwa transmigrasi tidak lagi sebatas perpindahan penduduk, tetapi mencakup pembangunan kewilayahan untuk kesejahteraan. Transmigrasi era baru ini akan dilakukan dengan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru.

“Transmigrasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk menetap di kawaasan transmigrasi,” ujar dia. 

Selain dari konsep, Iftitah menyebut pendanaan transmigrasi era saat ini juga akan berbeda dengan era Orde Baru yang mengandalkan APBN murni. Ke depan, kementeriannya bakal menggunakan skema Kerja Pemerintah dengan Sama Badan Usaha (KPBU) atau ia sebut dengan swakarsa berbantuan. “Kami juga akan mendorong transmigrasi swakarsa mandiri, dari investasi swasta murni,” ucap eks ajudan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus