Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menyekapati untuk membahas pembentukan panitia kerja (Panja) terhadap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Karya. Anggota dewan menilai kondisi utang dan perusahaan konstruksi pelat merah ini harus diselamatkan dan disehatkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Komisi VI akan melakukan pembahasan pembentukan panja BUMN Karya dalam rangka memperbaiki kinerja perusahaan pada rapat internal,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto saat membacakan kesimpulan usai rapat dengan berbagai BUMN Karya di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BUMN Karya yang meliputi PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), dan PT Brantas Abipraya (Persero), Adisatrya mengatakan mayoritas anggota dewan menyoroti masalah utang dari perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.
Dia mengatakan di masyarakat pun muncul persepsi soal ketidakpercayaan mendapat bayaran ketika bekerja sama dengan para BUMN Karya.
“Ini harus diperbaiki, dihilangkan persepsi ini. Bisa menjadi KPI (Key Performance Indicator), harus maksimal sekian hari dibayar,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Yulisman juga mendukung pembentukan Panja ini. Dia menyebut BUMN Karya masih dibutuhkan untuk menjalankan penugasan konstruksi. “Monggo dipercepat untuk bisa memperdalam dan menyehatkan BUMN Karya ini,” kata Yulisman.
Dalam kesempatan ini, para pimpinan BUMN Karya pun menyampaikan kinerja perseroan di 2024 dan rencana kerja di tahun ini. Selain itu, manajemen BUMN Karya juga menyampaikan permintaan dukungan dari anggota dewan.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. misalnya. Adhi Karya meminta dukungan Komisi VI DPR dalam pencairan termin proyek LRT Jabodebek. Adapun, Kementerian Perhubungan belum membayar Rp 2,1 triliun atas proyek ini.
Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan tagihan tersebut bernilai signifikan terhadap kelangsungan usaha. “Yang sudah beroperasi itu. Alhamdulilah lancar, tinggal pembayarannya,” kata Entus.
Meski demikian, Entus mengatakan perseroannya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan untuk mencari skema pembayaran.
Selain itu, Adhi Karya juga meminta dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Komisi VI DPR untuk memenuhi setoran ekuitas pada Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen. PMN ini juga untuk melanjutkan pengembangan lini investasi Adhi Karya dan meningkatkan proporsi recurring income untuk menciptakan stabilitas pendapatan dan mengurangi risiko ketergantungan terhadap kontrak pemerintah.
“Ini sudah dibahas, sudah masuk, masalah rinciannya yang belum,” kata Entus.
Adhi Karya juga meminta dukungan DPR untuk penjamin pemerintah atas obligasi perseroan. Penjaminan pemerintah dalam penerbitan surat utang disebut bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap instrumen utang yang diterbitkan Adhi Karya.
Sementara, PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan pembangunan kawasan dan jalan di Sumatera sepanjang 2.854 kilometer dengan estimasi investasi total Rp 735 triliun. Hutama Karya mengatakan proyek ini merupakan penugasan sesuai Peraturan Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mendukung pengembangan di Sumatera dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto saat rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 5 Maret 2025.
Budi mengatakan untuk ruas backbone Jalan Tol Trans Sumatra atau JTTS direncanakan akan tersambung hingga Medan, Sumatera Utara pada tahun 2031. Sementara, ruang backbone yang tersambung hingga Pekanbaru akan rampung pada 2029.
"Tersambung hingga Pekanbaru direncanakan selesai pada 2029, dan tersambung hingga Medan pada tahun 2031," kata Budi.
Hutama Karya mencatat dari total panjang penugasan JTTS sepanjang 2.854 km, saat ini sepanjang 1.236 km telah terpenuhi pendanaannya, sepanjang 879 kilometer telah beroperasi, dan 358 kilometer dalam proses konstruksi.
