Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pembiayaan keuangan swasta, PT Amartha Mikro Fintech merespons rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih. President Director Amartha Aria Widyanto mengatakn, pembentukan layanan ini merupakan ide yang bagus apabila bisa dikelola secara profesional. "Saya rasa pendirian koperasi di desa itu salah satu ide yang bagus. Ketika koperasi di desa ini bisa dikelola secara profesional, sebenarnya fungsinya akan melengkapi ekosistem pembiayaan yang sudah ada," kata Arya saat ditemui di Kantor Celios, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, apabila dikelola dengan penuh integritas, lembaga anyar ini berpotensi mendorong mesin perekonomian desa menjadi lebih produktif. Masyarakat juga bisa mendapatkan lebih banyak alternatif pembiayaan. "Jadi saya rasa semakin banyak alternatif itu akan semakin bagus," tutur Arya. Sebaliknya, Keberadaan 70 ribu Koperasi Desa Merah akan menimbulkan semerawut dan masalah baru apabila tidak dikelola dengan rencana yang matang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Soal potensi adanya tumpang tindih dengan pembiayaan dari perbankan dan lembaga swasta, Arya berpendapat persaingan yang akan terjadi masih bisa terkendali. Dengan syarat, ujar dia, pemerintah harus bisa meregulasi hal tersebut agar tidak terjadi kegaduhan di ekosistem pembiayaan yang sudah ada saat ini. "Jadi tinggal bagaimana meregulasi ini, sehingga mereka (pemerintah) bisa saling melengkapi dengan ekosistemnya yang sudah ada," kata Arya.
Pemerintah rencananya bakal meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan rencana membentuk 70 ribu koperasi pada tahun ini akan dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru dan meremajakan serta mengembangkan koperasi yang sudah ada. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan kondisi setiap desa. Menurut Budi Arie pembiayaan akan dilakukan melalui berbagai alternatif, seperti dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari bank-bank Himbara.
Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.