Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Azis Subekti, menilai pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tak perlu dilakukan serentak. Pernyataan itu dia berikan untuk menanggapi kebijakan penundaan pengangkatan CPNS oleh pemerintah dari Maret 2025 menjadi Oktober 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Azis menilai seharusnya pemerintah tak perlu menunda pengangkatan CPNS secara keseluruhan. "Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus kreatif untuk melakukan upaya-upaya mengambil kebijakan yang tepat untuk masyarakat," kata Azis melalui keterangan video pada Rabu, 12 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Azis, pemerintah sebaiknya memperhatikan kesiapan masing-masing daerah dan instansi untuk pengangkatan CPNS. Dia menilai setiap daerah memiliki kondisinya masing-masing yang tidak bisa dipukul rata.
Maka dari itu, Azis mendorong pemerintah untuk menggelar pengangkatan CPNS lebih cepat di daerah-daerah atau instansi yang sudah lebih siap. "Proses harus terus berjalan sesuai dengan kondisi spesifik. Yang mungkin bisa dieksekusi, eksekusi saja," ucap politikus Partai Gerindra itu.
Lebih jauh, dia menyampaikan pemerintah harus lebih fleksibel dalam kebijakan penundaan pengangkatan CPNS tahun ini. "Sehingga tidak menumpuk di saat yang sama," kata Azis.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya memastikan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) mundur menjadi 1 Oktober 2025. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi 1 Maret 2026.
Penyesuaian jadwal pengangkatan CAS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat, Rabu, 5 Maret 2025. “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Rini mengklaim penundaan pengangkatan dilakukan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan. “Penyesuaian itu mempertimbangkan untuk menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh,” katanya.