Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memperkirakan dampak pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) bagi sektor riil tak terjadi secara cepat. Ia menyatakan butuh setidaknya 6 hingga 12 bulan agar pengaruh penurunan suku bunga terlihat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya Bank Indonesia sepakat memangkas suku bunga acuan dari 6,00 persen jadi 5,75 persen berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur 14-15 Januari 2025. Shinta mengatakan saat ini dampaknya bagi sektor riil belum akan signifikan. “Terkait implikasi langsung sebetulnya tak terlalu banyak,” ujarnya saat dihubungi Kamis, 16 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, pengusaha masih perlu melihat sejauh mana penurunan suku bunga acuan memengaruhi suku bunga pinjaman atau kredit usaha secara riil. Selama ini, pemangkasan suku bunga acuan tak serta merta berarti suku bunga pinjaman riil langsung turun. Sehingga dampak positif kebijakan penurunan suku bunga acuan terhadap beban usaha di sisi pelaku usaha juga tidak langsung.
Biasanya, kata Shinta, butuh waktu 6 hingga 12 bulan, tergantung pada kecepatan dan besaran penurunan suku bunga acuan yang terjadi. Terlebih penurunan suku bunga yg terjadi saat ini juga gradual atau sedikit demi sedikit. “Tidak drastis, sehingga penyesuaian terhadap suku bunga pinjaman riil juga diperkirakan tidak langsung terjadi pada saat ini juga.”
Namun menurut dia tren penurunan suku bunga yang mulai terjadi sejak akhir tahun lalu berdampak baik bagi pelaku usaha. Karena memberikan sentimen yang positif kepada pelaku pasar. Apindo sangat berharap penurunan suku bunga pinjaman riil lebih lanjut dapat dilakukan, sehingga suku bunga pinjaman riil di Indonesia bisa berada pada level yang kompetitif.
Jika hal ini terjadi maka pelaku usaha akan lebih percaya diri melakukan ekspansi usaha. khususnya di tengah peningkatan beban usaha dan tantangan tuntutan penyesuaian kebijakan ekonomi yang ada di pasar domestik dan internasional.