Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tengah menyusun gambaran umum audit tata kelola industri sawit di Indonesia. Proses ini menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tujuan dari disusunnya gambaran umum audit sektor sawit di Indonesia untuk mempermudah audit tata kelola terhadap proses bisnis industri kelapa sawit dari hulu sampai dengan hilir," ujar Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh melalui keterangan resmi pada Jumat, 1 Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun ruang lingkup audit yang dilakukan tim gabungan BPKP dengan Kejaksaan Agung RI itu meliputi: perkebunan, pabrik crude palm oil (CPO), pabrik turunan CPO, distribusi produk CPO dan turunannya, sistem ekspor, serta penggunaan dana pungutan ekspor.
Ruang lingkup audit tata kelola industri sawit tersebut, menurut dia, sangat luas dan melibatknya banyak pemangku kebijakan. Oleh karena itu, BPKB akan melaksanakan audit secara kolaboratif.
Kolaborasi pelaksanaan audit ini akan melibatkan Kejaksaan Agung, Perwakilan BPKP di 29 provinsi, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, serta Polri.
“Audit ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan tata kelola industri sawit secara menyeluruh,” katanya.
Adapun Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis. Sebab, lebih dari 16,4 juta orang yang bekerja dalam industri ini. Selain itu, industri sawit menyumbang nilai ekspor terbesar.
Adapun perintah audit, kata Luhut, datang langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit. “Nantinya dari hasil audit kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola dan perbaikan yang diperlukan,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Luhut meminta pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk dapat bekerjasama dengan BPKP. Ia berharap instansi terkait dapat ikut menyukseskan jalannya audit perusahaan sawit ini, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
