Banjir Bantuan Penahan Gejolak

Kantor Pos Bandung menyalurkan BLT BBM sejak Kamis, 8 September lalu. Pada hari pertama, ada 11.873 keluarga yang mendapat bantuan itu. Sehari kemudian, petugas menargetkan pembagian bantuan bagi 11.770 keluarga. “Target dari Kementerian Sosial, penyaluran BLT BBM sudah harus selesai dalam 10 hari,” kata Ketua Satuan Tugas Penyaluran BLT Kompensasi BBM Kantor Pos Bandung Doni Meilana.  

Di Kota Bandung, ada 76.497 keluarga miskin yang akan menerima BLT BBM. Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan bantuan tunai tersebut. Ada tiga cara penyaluran, yaitu melalui kantor pos terdekat, petugas mendatangi para penerima yang dikumpulkan di kantor kecamatan atau kelurahan, dan petugas mengantarnya langsung ke rumah penerima yang berstatus penyandang disabilitas, lanjut usia, atau sakit.  

Pembagian BLT BBM juga berlangsung di Desa Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu, 10 September lalu. Pemerintah desa mengabarkan rencana pembagian bantuan tersebut dua hari sebelumnya. “Mungkin di desa-desa lain sudah lebih awal,” tutur pendamping PKH Desa Jembatan Gantung, Jumai Rofiana. 

•••

PEMERINTAH mengucurkan bantuan langsung tunai sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar pada Sabtu, 3 September lalu. Presiden Joko Widodo mengawali pembagian bantuan itu di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Rabu, 31 Agustus lalu. 

Saat itu Jokowi mengatakan pemerintah akan menggelontorkan BLT bagi 20,6 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Dia menyebutkan bantuan itu diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global. 

Sedangkan pada Senin, 29 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bantuan tersebut adalah bentuk pengalihan subsidi BBM. Ada bantuan selain BLT dengan nilai total Rp 24,17 triliun.  

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan penyaluran BLT BBM tidak bisa berlangsung serempak. Kementerian Sosial harus meminta bantuan PT Pos Indonesia untuk menyalurkannya hingga ke daerah-daerah. “Mengumpulkan penerima bantuan tidak mudah,” katanya pada Kamis, 8 September lalu. 

Menurut Risma, penyaluran bantuan sosial mengacu pada data PKH terbaru, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dimutakhirkan hingga 8 Agustus 2022. Dalam data mutakhir itu, sebanyak 56,7 juta data orang dihapus karena fiktif, tidak layak, dan sebab lain.

DTKS merekam informasi 40 persen masyarakat kelas ekonomi terbawah di Indonesia yang mencapai 146,5 juta jiwa atau 54,7 juta keluarga. Risma mengklaim Kementerian Sosial memperbarui data tersebut setiap bulan. Sebelumnya pembaruan data berlangsung empat kali setahun.

Tidak hanya mengandalkan pasokan data dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga membuka kanal untuk publik melalui fitur usul dan sanggah di situs cekbansos.kemensos.go.id. “Ada ratusan ribu relawan di setiap kelurahan. Setelah mendaftar pada kami, mereka mendapat akses untuk menyanggah atau mengusulkan data baru penerima bantuan secara online,” ujar Risma.

Selain merancang BLT BBM untuk penerima PKH, pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum regional daerah masing-masing. Nilainya Rp 600 ribu dan dibayarkan dalam satu termin. 

Berdasarkan hitungan Kementerian Ketenagakerjaan, ada 16 juta pekerja yang berhak mendapat bantuan ini. Pegawai negeri sipil, tentara dan polisi, penerima bantuan produktif usaha mikro, serta peserta program Kartu Prakerja tak menerima bantuan subsidi upah.

Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Retno Pratiwi mengatakan data penerima bantuan subsidi upah berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. “Sekarang sedang kami padu-padankan dengan data PKH Kementerian Sosial dan lain-lain,” ucapnya pada Jumat, 9 September lalu. 

Adapun pekerja informal yang gajinya tidak pernah terdata oleh BP Jamsostek akan mendapat bantuan jenis lain yang telah disiapkan pemerintah. Salah satunya yang berasal dari dana transfer umum yang diterima pemerintah daerah. Alokasi dana transfer umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah daerah bisa menentukan sendiri program bantuan sosial yang akan mereka jalankan. Menurut Astera, dana itu bisa digunakan untuk menyubsidi angkutan kota hingga membantu nelayan yang terkena dampak kenaikan harga BBM. “Intinya agar dapat meminimalkan dampak inflasi,” katanya pada Jumat, 9 September lalu. 

Pemerintah daerah harus menyiapkan program tersebut dan melaporkannya paling lambat pada 15 September 2022. Pemerintah pusat menetapkan program bantuan daerah sebagai syarat penyaluran dana alokasi umum Oktober 2022 dan dana bagi hasil triwulan keempat 2022. 

Karena ada berbagai jenis bantuan, tak tertutup kemungkinan ada orang yang mendapat jatah lebih dari satu jenis. Menteri Risma mengatakan penerima bantuan sosial daerah bisa jadi adalah orang yang telah mendapat bantuan PKH. Menurut dia, warga boleh menerima lebih dari dua jenis bantuan. Yang tidak boleh adalah mendapat satu jenis bantuan lebih dari sekali. 

Selain BLT BBM, bantuan subsidi upah, dan bantuan sosial daerah, masih ada BLT desa. Markas Besar Kepolisian RI juga menyiapkan bantuan berupa 400 ribu paket bahan kebutuhan pokok. Sasarannya adalah nelayan, pedagang kaki lima, pemilik warung, mahasiswa, pengemudi ojek online, dan kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM.

Dengan menggelontorkan berbagai jenis bantuan, pemerintah berharap dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM bisa terobati. Lewat bantuan ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, angka kemiskinan dapat ditekan dan daya beli masyarakat bisa dijaga. “Bahkan angka kemiskinan bisa diturunkan lagi jika ada bantuan yang lebih besar,” ujarnya pada Selasa, 6 September lalu.

Namun ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menganggap nilai BLT dan bantuan sosial yang disalurkan sangat kecil dan belum menyentuh semua sasaran. Dia mengatakan masih ada kelompok masyarakat yang berhak tapi tidak mendapat bantuan, misalnya pekerja dengan gaji sedikit di atas Rp 3,5 juta per bulan atau sedikit di atas UMR. “Pemerintah juga perlu memperhatikan potensi meningkatnya garis kemiskinan dan stagnannya pendapatan masyarakat."

RIRI RAHAYU, AHMAD FIKRI (BANDUNG)