Kedok Diskusi untuk Meredam Aksi

UNDANGAN menghadiri focus group discussion diterima Nipi Sopandi melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 31 Agustus lalu. Foto warkat beramplop keemasan dengan kop bertulisan “Kepolisian Resort Metro Bekasi” terlampir dalam pesan tersebut. Dalam undangan itu, polisi meminta Nipi, Ketua Federasi Serikat Buruh Bekasi-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, beserta beberapa pemimpin dan perwakilan serikat buruh lain di Bekasi, Jawa Barat, menghadiri diskusi pada Kamis, 1 September 2022. Judul agendanya: “Antisipasi Penyesuaian Harga BBM pada Kalangan Serikat Pekerja/Buruh di Kabupaten Bekasi”.

"Mereka menyampaikan kurang-lebih pemerintah sedang dalam kondisi sulit, kenaikan harga BBM bukan semata-mata untuk tujuan pemerintah," ujar Nipi kepada Tempo, Sabtu, 10 September lalu. Dalam diskusi, kata dia, polisi membeberkan sejumlah alasan kenaikan harga BBM, juga rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebagai kompensasi.

Menurut Nipi, polisi sempat meminta serikat buruh tidak menggelar demonstrasi. Namun perwakilan serikat buruh yang hadir berkukuh merencanakan unjuk rasa. "Mereka bilang ya sudah, kalau mau unjuk rasa, monggo," tuturnya. Polisi, Nipi menambahkan, kemudian berpesan agar tidak rusuh dalam unjuk rasa. "Jangan sampai ada kerusakan fasilitas negara.”

Wahyu Adimulya, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Bersatu yang juga hadir dalam diskusi itu, sempat kaget ketika polisi membeberkan tanggal rencana unjuk rasa sejumlah kelompok masyarakat. "Aparat membacakan jadwal aksi dari tanggal 6, 8, 9, 13, 19, 24 September, deretan agenda di beberapa daerah dan nasional sudah dipegang semua," ucapnya.

Dalam pertemuan selama satu jam itu, kata Wahyu, polisi meminta buruh menjaga situasi tetap aman saat berdemonstrasi. Sebelum diskusi selesai, sejumlah serikat buruh menyatakan tetap bakal berdemonstrasi. Kabar tentang diskusi itu dibenarkan oleh Ajun Komisaris Iwan Gunawan, polisi yang tercatat sebagai narahubung dari Kepolisian Resor Metropolitan Kabupaten Bekasi. Namun dia enggan merinci isi dan maksud pertemuan itu. "Silakan hubungi bagian Hubungan Masyarakat Polres Bekasi," ujarnya, Sabtu, 10 September lalu. 

Setelah mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan solar pada Sabtu, 3 September lalu, pemerintah menyatakan akan mengucurkan sejumlah jenis bantuan, seperti subsidi upah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Namun kebanyakan kelompok buruh menolak skema bantuan yang disodorkan pemerintah. Sebab, Wahyu menjelaskan, upah minimum di Kota dan Kabupaten Bekasi Rp 4,7 juta atau di atas batas penerima bantuan. "Artinya, buruh di Bekasi mustahil mendapat bantuan itu."

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat, Muhamad Sidarta, juga menolak skema bantuan tersebut lantaran menurut dia kerap tidak tepat sasaran. "Lebih baik bentuknya jaminan sosial dengan premi dibayar pemerintah untuk masyarakat yang rentan,” katanya pada Kamis, 8 September lalu.

Walhasil, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM berlangsung sporadis di sejumlah daerah sejak Senin, 5 September lalu. Kelompok buruh dan mahasiswa berdemonstrasi antara lain di Istana Negara dan gedung parlemen, Jakarta. Sidarta yakin unjuk rasa bakal terus masif. "Rakyat saat ini ibarat orang pingsan baru sadar, tiba-tiba dikasih beban lagi,” tuturnya. Kelompok buruh di Jawa Barat, menurut Sidarta, bakal berunjuk rasa pada 20 atau 21 September mendatang bersama pengemudi ojek dan taksi berbasis aplikasi online.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pun menggelar demonstrasi pada Selasa, 6 September lalu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim mengerahkan 3.000 orang untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. "Aksi serentak juga akan dilakukan di kantor gubernur di sejumlah daerah,” katanya. Menurut Iqbal, aksi ini meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR supaya membatalkan kenaikan harga BBM.

Sejumlah organisasi pun berkonsolidasi. Salah satunya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI yang bakal berdemonstrasi pada Selasa, 13 September mendatang, dengan melibatkan banyak elemen masyarakat. "Gelombang aksi kami akan seperti demonstrasi ‘Reformasi Dikorupsi’," ucap Ketua Umum KASBI Nining Elitos, Rabu, 7 September lalu. Aksi “Reformasi Dikorupsi” adalah demonstrasi besar oleh berbagai elemen masyarakat pada September 2019 untuk menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nining mengungkapkan, ada upaya polisi untuk meredam aksi di beberapa daerah. Hal serupa dialami sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Bayu Satria Utomo mengaku didatangi perwakilan dari Kepolisian Sektor Beji, Depok, Jawa Barat, saat berada di sekretariat lembaganya. Polisi, dia menerangkan, memberikan surat undangan silaturahmi di lobi Gedung Promoter Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada 7 September 2022.

Menurut Bayu, undangan itu ditandatangani Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hirbak Wahyu Setiawan. Namun, dia menambahkan, tidak ada perwakilan dari kampusnya yang memenuhi undangan tersebut. "Kami malah hadir pada peringatan 18 tahun kematian Munir,” tuturnya pada Kamis, 8 September lalu.

Presiden BEM Universitas Trisakti Fauzan Raisal Misri juga mengaku dihubungi anggota Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat saat sedang berada di luar kampus. Seperti Bayu, Fauzan dan kelompoknya tidak menghadiri undangan tersebut. Menurut dia, ada sejumlah presiden organisasi mahasiswa yang juga mendapat undangan dari polisi, tapi tidak datang. "Semuanya menolak, jadi saya tidak tahu siapa yang hadir.”

Tempo berupaya meminta konfirmasi tentang surat dan undangan pertemuan kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan. Namun dia tidak memberi tanggapan.

Rakhmat Hidayat dari Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyebutkan sejauh ini belum ada kebijakan dari kampus atau surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meredam demonstrasi mahasiswa. "Saat ini eskalasi dan konsolidasi gerakan mahasiswa sudah makin solid untuk merespons isu kenaikan harga BBM," ujarnya pada Sabtu, 10 September lalu. Namun Rakhmat menduga intervensi baru akan muncul saat gerakan mahasiswa makin masif. “Kita tunggu saja.”

AHMAD FIKRI (BANDUNG)