Risiko yang Mengancam Bantal Penyelamat

Kesimpulannya, besarnya surplus perdagangan inilah yang membuat ekonomi Indonesia tetap aman. Meski pasar bergejolak, rupiah bertahan stabil dan ekonomi berpeluang tetap tumbuh sesuai dengan ekspektasi pemerintah.

Namun ada risiko yang bisa mengancam bantal penyelamat itu. Harga komoditas tentu tak akan tetap tinggi selamanya. Surplus perdagangan bisa lenyap sewaktu-waktu. Selalu ada siklus naik-turun harga komoditas.

Jika tiba waktunya, harga komoditas akan kembali normal. Salah satu penentunya adalah kondisi ekonomi global. Jika dunia benar-benar mengalami resesi tahun ini, harga komoditas tentu akan ikut melorot karena menurunnya permintaan.

Selain itu, lonjakan harga komoditas kali ini terpicu invasi Rusia ke Ukraina. Sekadar contoh, harga batu bara Indonesia pada Mei 2022 melampaui US$ 275 per ton karena konflik itu. Bandingkan dengan dua tahun lalu, saat harga batu bara cuma sekitar US$ 60 per ton.

Lompatan harga jelas membawa tambahan surplus yang luar biasa karena volume ekspor batu bara dari Indonesia amat besar. Tahun lalu, misalnya, ekspor mencapai 435 juta ton. Jika perang usai dan harga batu bara kembali normal, surplus ekstra ini bakal hilang.

Ada risiko lain yang mengancam surplus neraca perdagangan. Risiko yang terakhir ini sebetulnya sungguh sangat tidak perlu terjadi. Memasuki 2022, orientasi pemerintah tiba-tiba berubah: gemar mengadopsi kebijakan proteksionis. Atas nama upaya memenuhi kebutuhan domestik, pemerintah kian kerap memberlakukan larangan ekspor.

Pelarangan ekspor batu bara dan minyak sawit merupakan dua contoh kebijakan konyol pemerintah. Betul, ada kebutuhan domestik yang sudah seharusnya menjadi prioritas industri dalam negeri untuk dipenuhi ketimbang sepenuhnya memburu keuntungan dengan mengekspor. Namun, untuk memenuhi kebutuhan itu, tentu ada mekanisme lain ketimbang kebijakan larangan ekspor secara menyeluruh.

Toh, pada akhirnya kebijakan pelarangan ekspor tak selalu berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, misalnya, awalnya ditetapkan dengan target mematok harga minyak goreng curah di pasar domestik tak lebih dari Rp 14 ribu per liter. Pemerintah akhirnya menyerah. Larangan ekspor minyak sawit dicabut kendati harga minyak goreng curah masih di atas Rp 17 ribu per liter.

Meski sudah terantuk pelarangan ekspor minyak sawit yang gagal mencapai tujuan, pemerintah melanjutkan kecenderungan melarang ekspor berbagai komoditas. Kini malah muncul ide melarang ekspor timah, bauksit, bahkan listrik dari pembangkit berbahan bakar ramah lingkungan.

Ketika penerimaan ekspor berperan amat penting sebagai penyelamat ekonomi, sepatutnya pemerintah berhati-hati. Melarang-larang ekspor hanya akan menambah risiko yang mengancam surplus perdagangan yang menjadi bantal penyelamat ekonomi Indonesia.