Nasib Aset Negara Setelah Pindah Ibu Kota

JAKARTA — Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara akan menyisakan ruang kosong di gedung-gedung pemerintah di DKI Jakarta. Aset negara ini berpotensi menjadi sumber penerimaan jika disewakan ke publik, tapi dengan beberapa catatan. 

Konsultan properti Anton Sitorus mengatakan perpindahan ibu kota tak serta-merta membuat Jakarta sepi. Kota ini bakal tetap menjadi sentra kegiatan bisnis lantaran hanya pusat pemerintahan yang bergeser. "Banyak negara yang pindah ibu kota dan kota yang ditinggalkan tetap menjadi pusat bisnis serta ekonomi," katanya kepada Tempo, kemarin. 

Dia mencontohkan Rio De Janeiro yang masih hidup meski ibu kota Brasil dipindahkan ke Brasilia. Kondisi yang sama juga terlihat di Melbourne yang menjadi ibu kota Australia sebelum kemudian bergeser ke Canberra. Di Malaysia, meski tak ada perpindahan ibu kota, pusat pemerintahan mereka dialihkan ke Putrajaya. Sementara itu Kuala Lumpur masih mampu berdiri menjadi pusat ekonomi di negara tersebut. 

Menurut Anton, kondisi tersebut membuat permintaan terhadap aset negara tetap terbuka. Namun bukan berarti permintaannya bakal tinggi. Semua tergantung kondisi bisnis dan ekonomi nanti seperti apa. Faktor lainnya adalah kemampuan negara mengelola aset tersebut sehingga menarik buat pasar.

Jika pemerintah menawarkan penyewaan gedung perkantoran, Anton pesimistis minat pasar tinggi. Sejak, sebelum masa pandemi, dia mencatat pasokan ruang kantor sudah berlebih. Ditambah dengan adanya pandemi, okupansinya semakin menurun. Meski kegiatan sudah kembali normal, tahun ini pun permintaan ruang kantor masih tak sebanding dengan pasokannya.

Aktivitas pekerja pada sebuah kantor kawasan Sudirman, Jakarta, Juli 2022. Tempo/Tony Hartawan

Stok Ruang Kantor Swasta Masih Besar

Merujuk pada Jakarta Property Highlight yang dirilis oleh Knight Frank Indonesia, jumlah pasokan perkantoran swasta di Central Business District Jakarta hingga semester I 2023 sebesar 7,2 juta meter persegi dengan tingkat okupansi yang terkoreksi sebesar 73,63 persen. "Okupansi dalam tiga tahun terakhir masih menunjukkan pola yang challenging," ujar Manager Marketing Communications and Public Relations Knight Frank Indonesia Miranti Paramita.

Kondisi ini akan menjadi tantangan dalam penyewaan gedung kantor milik pemerintah. Sebab, stok ruang kantor swasta saat ini masih besar dengan okupansi yang tidak optimal. Harga properti jenis ini pun ikut terkoreksi.

Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto mengatakan tantangan lainnya adalah kondisi gedung-gedung perkantoran milik pemerintah yang sudah berumur. Meski mayoritas aset negara di Jakarta berada di lokasi strategis, struktur bangunan lama mengurangi daya tariknya. "Kurang kompetitif jadinya dengan market sekarang," ujarnya. 

Di tengah kondisi kelebihan pasokan, pemerintah harus bisa menawarkan kualitas baik dengan harga menarik untuk menggaet minat pasar. Renovasi bagian luar gedung tanpa mengubah struktur bisa menjadi salah satu solusi. "Atau mungkin kerja sama dengan mitra untuk dirobohkan dan membangun (gedung) baru," ujarnya.

Pengamat properti dan CEO Global Asset Management Steve S.J. Sudijanto menuturkan pasar saat ini cenderung memilih bangunan baru untuk perkantoran. Ruangan yang estetik, adanya akses Internet, hingga tenant penjual kopi menjadi beberapa faktor penentu pemilihan kantor baru. Gedung yang hemat energi juga banyak diincar pasar. Selain terkait dengan biaya operasi, faktor yang satu ini berkaitan dengan isu lingkungan. "Dan yang terpenting, cost effective."

Menurut Steve, bekas ruang kerja aparatur sipil negara yang pindah ke Nusantara tidak hanya bisa menjadi perkantoran. Pemerintah bisa menyewakan gedung tersebut sebagai hunian. Tapi, apa pun peruntukannya, dia berharap pemerintah mengkaji lebih dulu, khususnya untuk memastikan potensi pasarnya. "JIka ingin disewakan ke publik, pemerintah harus bersaing dengan swasta," tuturnya. Dia menyarankan pemerintah berani menyewa konsultan mumpuni agar tak kalah bersaing. 

Pemerintah mencatat nilai aset negara di Jakarta mencapai Rp 1.464 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka tersebut berasal dari penilaian aset sejak 2019. Saat pemerintah pusat pindah ke IKN, aset ini akan dikelola terintegrasi oleh Kementerian Keuangan dengan harapan ada nilai tambah yang lebih tinggi. "Setiap aset perlu diidentifikasi bagaimana keberlanjutan pengelolaannya bagi negara, apakah akan disewakan," ujarnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban berharap aset di Jakarta bisa berguna untuk kepentingan yang lebih besar setelah pemindahan ibu kota negara. Tantangannya adalah memastikan aset negara bisa dikelola dengan baik. "Kita tahu terhadap aset-aset negara itu bisa dilakukan pendudukan dan kita sulit menertibkannya," katanya. Dimintai konfirmasi lagi mengenai rencana pemanfaatan aset negara di Jakarta setelah penghuninya bergeser ke IKN, Rionald belum menjawab hingga berita ini ditulis. 

VINDRY FLORENTIN | ANTARA