Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ekonomi

Bahas Konsesi Tambang Ormas Keagamaan, LPOI Siap Inisiasi Pertemuan dengan Presiden

LPOI siap mefasilitasi ormas-ormas yang tergabung dalam LPOI untuk membahas konsesi tambang bersama Presiden Jokowi.

2 Juli 2024 | 17.05 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj, mendukung kebijakan pemberian izin konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Aqil mengatakan pihaknya siap mengawal pemberian konsesi tambang dan memfasilitasi ormas-ormas yang tergabung dalam LPOI untuk bertemu Presiden Jokowi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua PBNU periode 2010-2021 itu mengatakan, belum banyak ormas yang bertemu secara resmi dengan pemerintah untuk membahas konsesi tambang. Maka dari itu, dia menyebut siap menginisiasi pembahasan tersebut. "Ya ini, makanya kita inisiasi," kata Aqil.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut dia, sudah selayaknya ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang. Sebab, kata dia, ormas keagamaan dan tokoh-tokohnya ikut terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Aqil mengatakan selama ini kekayaan sumber daya alam hanya melibatkan segelintir elit yang melahirkan konglomerat dan oligarki. Ketika ormas keagamaan mengelola tambang, menurut dia, itu bisa menciptakan pemerataan ekonomi. "Yang kaya, yang mengelola tambang selama ini telah melahirkan konglomerat, oligarki, sedangkan kita anggota ormas Islam yang berjasa untuk memerdekakan melawan penjajah belum mendapat apa-apa," katanya.

Untuk itu, Aqil menagih keseriusan pemerintah yang menjanjikan izin konsesi tambang tersebut. "Bukan hanya basa-basi. Tapi serius segalanya, fasilitasnya, kemudahan-kemudahan, aturannya jelas, konsesi yang diberikan bukan di lahan yang sudah diambil dagingnya," katanya.

Lebih lanjut, Aqil berharap pemberian konsesi tambang untuk ormas bisa bertahan selamanya. "Harus selamanya, bukan hanya di era Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi berakhir, ganti pemerintah, maka ganti kebijakan. Makanya aturannya harus jelas," kata Aqil.

NANDITO PUTRA

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus