Bahlil Belum Umumkan Skema Baru Penyaluran BBM Bersubsidi: Sedang Diperbaiki Datanya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan skema baru penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Pasalnya, data calon penerimanya belum klir.

“BPS (Badan Pusat Statistik) sudah memberikan ke saya tapi sedang kami perbaiki lagi datanya,” kata Bahlil saat ditemui usai acara pelantikan pejabat Kementerian ESDM pada Kamis, 16 Januari 2025.

Bahlil mengatakan data penerima subsidi BBM masih tumpang tindih. Padahal, penyaluran subsidi tepat sasaran menjadi hal penting karena subsidi mestinya hanya diberikan kepada orang yang berhak menerima. "Jadi, ini yang kami hati-hati dengan datanya," kata dia.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan ada perbedaan data antara Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), serta PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Karena itu, perubahan data dilakukan hingga tiga kali yang pada akhirnya diintegrasikan oleh BPS. "Karena kita tidak ingin data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil di BPH Migas pada 7 Januari 2025.

Saat itu, Bahlil  juga mengatakan keputusan terkait dengan skema baru penyaluran BBM subsidi tidak akan berubah dari rencana awal. Adapun, pemerintah mempertimbangkan skema campuran atau blending antara subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai skema baru ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menilai harga bahan bakar minyak (BBM) masih relatif stabil kendati saat ini tengah terjadi konflik di wilayah Timur Tengah. Dalam pandangannya, harga komoditas global saat ini masih cenderung terkendali jika dibandingkan dengan periode pandemi Covid-19 yang lalu.

"Harga (minyak mentah) Brent masih relatif aman, kemudian berbagai komoditas dibandingkan pada saat Covid-19 jauh di bawah," kata Airlangga, Rabu lalu, seperti dikutip dari Antara.

Ia membeberkan terkendalinya harga komoditas, termasuk BBM, berdampak positif terhadap kesesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Faktor-faktor ini membuat asumsi-asumsi APBN kita within the reach. Sehingga tentu kita tidak seperti di beberapa tahun yang lalu di mana pelonjakan harga BBM memerlukan penyesuaian terhadap APBN, maupun terhadap price, terhadap subsidi, dan tentunya itu menaikkan inflasi," ujarnya.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Ojol Dijamin Dapat BBM Bersubsidi, Bagaimana Nasib Ojek Pangkalan?