Bahlil: Stok BBM di Jawa Timur Cukup untuk 15 Hari ke Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta liquified petroleum gas (LPG) di Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Lebaran. Hal ini disampaikannya saat meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Surabaya Group pada Selasa, 25 Maret 2025. "Ketersediaan BBM, baik RON 90, RON 92, maupun Turbo untuk Jawa Timur tidak ada masalah, karena cadangannya 15 hari," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Maret 2025.

Ia juga memastikan ketersediaan avtur yang disuplai dari Terminal BBM Tuban dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahlil menganggap peningkatan konsumsi BBM selama Ramadan dan Idul Fitri sudah diantisipasi dengan baik.

Berdasarkan data historis Kementerian ESDM, konsumsi gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) naik 9,5 persen, Pertamina Dex naik 6 persen, avtur naik 4,1 persen, dan solar/biosolar untuk kapal penumpang meningkat drastis hingga 131,7 persen.

Meski konsumsi meningkat, Bahlil mengeklaim pemerintah bakal menjaga kualitas BBM dengan melakukan pengawasan dan pengujian langsung. Dalam kunjungannya, ia melakukan uji densitas (berat jenis) BBM di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Surabaya. "Tadi kami cek lagi kualitas RON 90, RON 92, semuanya sama (hasilnya bagus). Insya Allah tidak ada keraguan karena kami tes terus setiap hari. Pemerintah mengharapkan agar apa yang dijual ke rakyat dengan harga yang ada sama dengan kualitas yang diterima oleh rakyat," ucapnya. 

Selain BBM, LPG 3 Kg di Jawa Timur juga dianggap dalam kondisi aman dengan ketahanan stok hingga 23 hari. Hasil pemantauan di pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Jambangan, Surabaya, menunjukkan bahwa harga jual sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 18 ribu. "Saya ingin menyatakan untuk menyangkut LPG, kalau ada yang masih main-main, kita akan proses suatu aturan. Kita akan proses secara hukum, dan kita minta Aparat Penegakan Hukum untuk melakukan tindakan keras, terutama pada oplosan-oplosan," katanya.