Balada di Ujung Marunda

Jarum jam menunjukkan pukul 12 siang ketika ekskavator terus meraung dan mengeruk batu bara dari perut tongkang Ellen yang berlabuh di Pelabuhan Umum Marunda, Jakarta Utara, Selasa pekan lalu. Puluhan dump truck berkelir putih milik PT Megah Lancar Bersama antre menunggu bak terisi batu bara. “Kebetulan sedang banyak tongkang yang bongkar muatan,” kata Direktur Pemasaran PT Karya Citra Nusantara (KCN) Amir Prasetyo, Selasa pekan lalu.

Selain tongkang Ellen yang berbobot 4.263 gross tonnage (GT), ada tongkang Marine Power dengan bobot 3.346 GT yang juga sedang menurunkan batu bara. Produk tambang itu milik beberapa perusahaan. Salah satunya PT Gardatama Jasindo. Perusahaan non-batu bara juga banyak menyimpan batu bara di lahan penumpukan atau stockpile Pelabuhan Umum Marunda. “Ada juga stockpile Indocement dan Siam Cement Group,” ucap Amir.

Menurut Amir, pelabuhan tetap beroperasi kendati dua bulan sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis KCN tidak boleh melanjutkan pembangunan dan pemanfaatan apa pun di dermaga I, II, dan III sampai perkara sengketa pelabuhan berkekuatan hukum tetap. Vonis itu buntut dari gugatan Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Sattar Taba.

Pada 1 Februari 2018, Sattar menggugat konsesi Pelabuhan Umum Marunda yang pada November 2016 diteken KCN bersama Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda. KCN tak lain anak perusahaan KBN. Menurut Sattar, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara, wilayah perairan yang saat ini direklamasi dan menjadi Pelabuhan Umum Marunda adalah aset mereka. “Bunyi keppres-nya begitu. Ada petanya dan ini tidak bisa disembunyikan,” tutur Sattar di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu.

Gara-gara sengketa itu, tampang pelabuhan masih jauh dari rancangan semula. Batu bara yang menggunung masih mendominasi lapangan penumpukan. Belum ada tanda-tanda pelabuhan hasil reklamasi itu akan melayani bongkar-muat peti kemas dan kargo. “Kementerian Perhubungan sementara meminta kami berfokus melayani muatan curah dulu,” ucap Amir. Padahal dermaga I sudah sebelas tahun beroperasi sejak 2007.

Karya Citra Nusantara adalah badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan pelabuhan umum ini. Perusahaan patungan antara PT Karya Tekhnik Utama dan PT Kawasan Berikat Nusantara ini berdiri pada 2005. Dua tahun kemudian, KCN merampungkan pembangunan dermaga I dan langsung mengoperasikannya.

Pemerintah awalnya merancang Marunda sebagai terminal umum untuk melayani arus peti kemas, kargo, dan muatan curah sebagai penopang Tanjung Priok, yang kapasitasnya makin terbatas. Sebelum terminal ini dibangun, Kawasan Berikat Nusantara sudah memiliki satu terminal khusus untuk melayani kebutuhan mereka sendiri. Sementara Terminal Khusus Marunda berada di tepi Sungai Blencong, Terminal Umum Marunda langsung menghadap Laut Jawa.

Pengembangan Pelabuhan Umum Marunda masuk rencana induk Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya. Dokumen master plan dan studi kelayakan Pelabuhan Umum Marunda yang diterbitkan Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada pada September 2013, yang salinannya diperoleh Tempo, menyebutkan pengembangan itu menjanjikan banyak faedah. Salah satunya peningkatan kegiatan ekonomi kawasan. Aneka manfaat itu tak lepas dari letak pelabuhan yang strategis, yaitu hanya 1,5 kilometer di timur Pelabuhan New Priok.

“Untuk tiga dermaga, total investasi bisa mencapai Rp 4-5 triliun,” kata Direktur Utama KCN Widodo Setiadi. Widodo adalah adik Wardono Asnim, pemilik Karya Tekhnik Utama. Widodo khawatir sengketa berkepanjangan atas pelabuhan itu melambungkan biaya investasi dan memperlambat pemenuhan target proyek. Selasa siang pekan lalu, misalnya, hanya ada lima truk molen yang sedang antre mengecor fondasi dermaga II sisi barat.

KHAIRUL ANAM