Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bank Tanah menyebutkan aset tanah seluas 33.115,6 hektare yang dimilikinya saat ini bisa digunakan untuk program 3 juta rumah dan swasembada pangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan lahan paling besar milik Bank Tanah bisa digunakan untuk swasembada pangan berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan wilayah Kalimantan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang bisa, paling besar tentunya, ada di Poso. Kedua, Kalimantan yang akan digunakan untuk ketahanan pangan atau swasembada pangan. Kami sekarang ini sudah dapat di Bangka Belitung, bekas lahan tambang Timah, nanti dicari tanaman apa yang paling cocok," ujar Parman di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 17 Januari 2025.
Di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terdapat lahan sebesar 1.873 hektare yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Menurutnya, nanti masyarakat daerah tersebut akan diberikan edukasi dan kompetensi teknis terkait dengan pertanian.
Lahan-lahan tersebut dapat ditanami singkong, pisang cavendis dan tanaman pangan lainnya. Para mitra Bank Tanah juga akan diajak untuk menjadi off taker atau pembeli dari hasil pertanian warga.
Dari sisi perumahan, kata Parman, Bank Tanah masih memiliki lahan yang tersebar di beberapa titik Indonesia, seperti di Tanjung Balai Asahan, Tapanuli, Sumatera Utara, Purwakarta, Jawa Barat serta Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, Bank Tanah selalu siap jika diminta untuk memfasilitasi penyediaan tanah. Namun demikian, Parman menyebut, pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu melihat jumlah penduduk yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut.
"Di lahan Penajam Passer Utara waktu tahun 2022 itu saya ke sana, penduduk yang tinggal itu nggak ada, tapi begitu dibangun bandara, langsung yang klaim banyak. Penajam Passer Utara sudah menjadi lahan yang menarik dan cantik untuk investasi," kata Parman.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat mengatakan beberapa titik reforma agraria yang ada dinilai tepat untuk dimanfaatkan guna mendukung dua program prioritas pemerintah.
"Kalau melihat titik-titik reforma yang ada, sebetulnya bisa menunjang perumahan dan swasembada," ucap Hakiki.
Hakiki menjelaskan, di daerah Poso terdapat 1.500 hektare lahan yang dapat digunakan untuk reforma agraria. Beberapa yang sudah direncanakan adalah untuk penanaman pangan seperti padi, jagung dan umbi-umbian.
Ia mengatakan Bank Tanah juga telah menyiapkan lahan di dua lokasi yakni Poso dan PPU, yang akan digunakan untuk kawasan industri.
Menurutnya, industri tersebut bukan yang berskala besar, namun dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Memang bukan industri besar, tapi memang industri-industri kecil, seperti susu itu, berikut dengan industri final produknya. Jadi, proses pasteurisasi, sampai kotakan, mudah-mudahan rencananya bulan Maret ini, itu akan finalisasi dengan skema yang bisa digunakan oleh basis perjanjian," ujar Hakiki.
