Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI tengah ancaman defisit listrik karena pembangkit masih bergantung pada energi fosil, teknologi nuklir dianggap bisa jadi alternatif dan solusi. Tapi kontroversi tak pernah sepi mengikuti. Pemerintah Joko Widodo pun tampak berhati-hati mengambil sikap, meski sejak akhir tahun lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) telah menyusun Buku Putih PLTN sebagai bahan rekomendasi. Lokasi yang cocok pun sudah mengarah, yakni di Pulau Bangka.
Lokasi tapak:
- Desa Muntok, Kabupaten Bangka Barat
- Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan
Maret 2010
Usul Blue Book 2010-2014, termasuk studi kelayakan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) senilai US$ 2 juta.
April 2010
-Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terbit. Anggaran untuk studi tapak disepakati Rp 453 miliar dan Rp 138 miliar buat sosialisasi PLTN.
-PLN diharapkan ikut melakukan studi kelayakan nonsite aspects di Pulau Bangka.
Juni 2010
Batan membuat TOR studi kelayakan di Bangka.
2011-2013
-Studi tapak di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan oleh Batan.
-PLN melaksanakan studi nontapak menggandeng konsorsium LAPI Ganeshatama, Japan Atomic Power Company, Marubeni Utility Service, dan Institute of Energy Economics of Japan.
Agustus 2014
Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo sepakat pemenuhan defisit listrik 5.000 megawatt dari nuklir dan akan dituangkan dalam Buku Putih.
Oktober 2014
Buku Putih PLTN di Indonesia dinyatakan rampung.
Mei 2015
Buku Putih PLTN di Indonesia sudah ditandatangani.
Agustus 2015
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku belum menandatangani Buku Putih: nuklir adalah opsi terakhir.
2015*
-Pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). Tugasnya merencanakan, menginisiasi, dan mengkoordinasi pengembangan energi nuklir di Indonesia.
-Penyiapan dokumen izin tapak, akuisisi lahan, dan dokumen lelang.
Kuartal I 2016*
Penetapan vendor.
2016-2023*
Tahap konstruksi.
Kuartal IV 2023*
Pengajuan izin commissioning.
2024*
Operasional PLTN.
Target dalam roadmap PLTN
Perbandingan Biaya Pembangkitan Listrik di Indonesia (sen US$ per kWh)
Catatan:
*crude oil US$ 60 per barel
**crude oil US$ 100 per barel
Kutipan:
"Pejabat A ngomong begini, pejabat B ngomong begitu. Batan ini hanya lembaga litbang, bingung maunya pemerintah bagaimana. Ini mengganggu motivasi teman-teman peneliti."
Djarot S. Wisnubroto, Kepala Batan (Jumat, 31 Juli 2015)
"Kami ini badan pengawas yang harus menjamin bahwa kalau PLTN dibangun, itu aman dan selamat."
Hendriyanto Hadi Tjahyono, Sekretaris Utama Bapeten (Kamis, 6 Agustus 2015)
"Kalau PLTN 5.000 megawatt tidak masuk, ya (listrik) akan minus. Kapan lagi kita masuk green energy? Justru lebih berbahaya bagi masyarakat menghirup debu PLTU."
Sofyan Basir, Direktur Utama PT PLN (Rabu, 5 Agustus 2015)
"Saya tidak menandatangani Buku Putih. Kami harus konsisten terhadap hasil pembahasan di Dewan Energi Nasional."
Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(Selasa, 4 Agustus 2015)
"Anggaran ada untuk riset pembangkit nuklir. Tapi soal PLTN belumlah, masih terus dibahas."
Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Selasa, 4 Agustus 2015)
Ayu Prima Sandi | Sumber: Wawancara, PLN, Buku Putih PLTN di Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
