Belum Tepat Status Humas Itu

INI baru pertama kali terjadi. Para pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) dan Penerangan seluruh Indonesia pekan lalu berapat kerja di Balai Sidang, Jakarta. Jumlah mereka lebih dari seribu. Pengarahan menjelang Pemilu 1982 Belum ada yang bisa secara terbuka menjawab pertanyaan tersebut. Rapat itu dinyatakan tertutup. Tapi antara lain Mendagri Amirmachmud, Menpen Ali Murtopo, Menko Panggabean, Pangkopkamtib Sudomo memberikan pengarahan.Perceramah di hari pertama dan kedua, selain berbicara soal kehumasan dan penerangan, konon juga menghimbau agar para peserta memenangkan Golkar. Dan kalau tidak bisa begitu, mereka "layak disebut sebagai pengkhianat." Maklum, mereka semua anggota Korpri atau petugas pemerintah. Itu tampaknya bukan tujuan utama raker ini. "Yang penting, adanya suatu langkah maju. Adanya kesadaran akan perlunya peningkatan fungsi Humas, komentar Wisaksono Noeradi, Koordinator Humas PT Caltex Pacific Indonesia. Noeradi mengatakan raker itu pada hakikatnya memenuhi himbauan Second ASEAN Public Relations Conress. Berlangsung di Jakarta, Maret tahun lalu, Kongres itu melahirkan satu konsensus supaya meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan dan pe,rilaku kehumasan yang baik dan profesional. Semangat konsensus itu memang terasa selama 4 hari berlangsung raker itu.Selama ini fungsi Humas dikira hanya sebagai pembuat press-release. Bahkan oleh Inu Kencana, Ka Humas Pemda Tingkat 11 Merauke, Irian Jaya, Eumas hanya diartikan, "terompet Bupati." Ini bisa dipahami, mengingat daerahnya. mempunyai medan yang sulit dan penduduk yang masih sederhana. Pejabat Humas itu bertugas memberikan penerangan dan menertibkan buletin yang disebarkan ke tiap kecamatan. Masih mendingan di Merauke dibandingkan dengan fungsi Humas Pemda Aceh. "Kegiatan Humas Pemda hanya insidental. Cuma mengumpulkan wartawan kalau ada acara," tutur Daniel Sijan, Wartawan LKBN Antara Banda Aceh. Wartawan yang minta penjelasan dari Humas Pemda Aceh umumnya sering kecewa. Bagaimana pula keadaan di Humas Pemda Ja-Teng? Menurut para wartawan di sana, "Humas kurang berfungsi baik sebagai instansi untuk membantu mengecek ataupun mencari data keterangan." Humas di sana tetap dikunjungi wartawan yang sering kembali dengan tangan kosong. Di Medan? Kamaluddin Lubis, seorang redaktur koran Mimbar Umum, biasa berfungsi sebagai pejabat Humas Pemda yang bermurah hati menyebarkan press release. Caranya? Bila mendapat berita, dia mengetiknya beberapa lembar. Berita tersebut lalu dibagikan kepada rekan-rekannya dari surat kabar lain. Dam jadilah mereka wartawan Humas. Belum Seragam Tak semua pejabat llumas tidak menyadari fungsinya. Humas Pemda Jawa Barat, misalnya, bukan hanya melayani wartawan dan membuat press release, tapi juga "menyampaikan feedback kepada atasan," kata Haji S.A. Jussac. Kepala Bagian Penerangan/Pemberitaan BiroHumas Pemda Ja-Bar itu tampaknya bekerja lebih banyak. Di tingkat pusat, Humas Depdagri disebut-sebut berfungsi baik. Seperti diakui Mendagri Amirmachmud sendiri secara terbuka di depan raker. Apa sebab? "Karena saya komandan langsung Saudara Faisal Tamin," uiar Amirmachmud. Faisal Tamin pernah membanggakan diri kepada TEMPO, bahwa dia termasuk eselon IIA, setingkat dengan kedudukan direktur di departemen. Sementara Ka Humas pemerintah umumnya termasuk eselon 111: Tapi, "status bukan sesuatu yang penting dalam tugas ini. Yang lebih penting ialah fungsi kerjanya," kata Tamin. Di Caltex, menurut Noeradi, pejabat Humas perusahaan minyak itu memperoleh kepercayaan dari pimpinan, di samping memiliki jalur hubungan sependek mungkin dengan pimpinan, demi lancarnya praktek kehumasan. Dalam sektor swasta umumnya terjadi begitu. Tapi tidak selalu demikian halnya di kaIangan pemerintah. Status Humas pemerintah itu belum seragam. Di Depag, misalnya, Humas berada di bawah Biro Hukum. Sedang Humas Departemen Perhubungan berada di bawah Biro Umum. "Meliha linkup tugas dan permasalahannya, begitu sudah tak bisa dipertanyakan," kata H. Salam Susanto SH, staf Humas Deperhub. Status yang rendah itu memang sering menghambat tungsi kehumasan di berbagai instansi pemerintah. Lebih menyedihkan di daerah. Humas merupakan bagian dari Sekretariat Daerah. Bahkan ada yang tidak jelas. Di Kotamadya Yogyakarta, misalnya, kantornya saja berpindah-pindah, karena ketidakjelasan status itu. Pertengahan November 1981, Humas Kodya Yogya masuk Bagian Protokol dan Perjalanan. maka ia disebut Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan. Dan ditempatkan di ruang antara Sub Bagian Pengamanan dan Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi yang dibatasi sekat setinggi pinggang. Semula di aula yang biasa tergusur bila ada penataran. "Nanti akan diseragamkan," kata Menpen Ali Murtopo dalam Raker Humas itu. Tapi katanya lagi, usul perubahan ini masih perlu mendapat perhatian Menpan Sumarlin. Pokoknya, Presiden Soeharto sudah mencanangkan koreksi atas ketidaktepatan status Humas itu.