Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

BI Berlakukan QRIS Tanpa Potongan Khusus untuk Pemerintah

BI mendorong layanan umum pemerintah menggunakan sistem pembayaran digital QRIS untuk mengurangi celah korupsi.

15 Maret 2025 | 07.00 WIB

(dari kiri) Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam acara Peluncuran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Tap di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat,  14 Maret 2025. Tempo/Oyuk Ivani Siagian
material-symbols:fullscreenPerbesar
(dari kiri) Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam acara Peluncuran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) Tap di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, 14 Maret 2025. Tempo/Oyuk Ivani Siagian

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono mengimbau badan layanan umum atau public servise obligation (PSO) menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk bertransaksi. Dicky menilai penggunaan digital bisa mengurangi celah penyalahgunaan anggaran. "Mengurangi penggunaan tunai, kemudian juga nantinya bisa mencegah penyimpangan-penyimpangan," ujar Dicky dalam konferensi pers peluncuran QRIS Tap di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mendorong hal tersebut, ujar Dicky, BI akan memberlakukan merchant discount rate nol persen kepada seluruh layanan usaha milik  pemerintah. MDR adalah biaya yang dikenakan kepada pemilik usaha (merchant) setiap kali menerima pembayaran menggunakan QRIS. "Untuk PSO pemerintah seperti rumah sakit, Damri, MRT, itu kita gratiskan," kata dia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Menurut Dicky, selama ini kendala pemerintah mengadopsi pembayaran digital di badan layanan umum adalah adanya potongan setiap kali bertransaksi, sehingga dikhawatirkan bisa mengurangi target pencapaian.  "Dulu kan kalau dipotong, mikirnya siapa yang nutup? Banyak yang mikir gitu," ujar Dicky.

Oleh karena itu, dia berharap sistem ini bisa memberikan kemudahan dan menjawab semua masalah yang ada di pemerintahan.  "Jadi mereka bisa utuh penerimaannya dari sisi cashflow-nya, tanpa harus terbebani dengan potongan-potongan." 

Sebelumnya, per Kamis, 14 Maret 2025, BI resmi meluncurkan inovasi baru dalam sistem pembayaran digital, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tap. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran hanya dengan menempelkan ponsel ke mesin pembaca, tanpa perlu memasukkan QR Code seperti sistem sebelumnya

Pada tahap awal, sistem tersebut akan diterapkan di sektor transportasi yang memberlakukan satu harga. Beberapa di antaranya adalah MRT Jakarta rute Bundaran HI – Lebak Bulus, 120 armada DAMRI Jabodetabek Resident Connection, 12 unit RoyalTrans, Trans Metro Pasundan Bandung, dan Trans Sarbagita Bali.

Selain itu, QRIS Tap juga telah tersedia di sektor lain, termasuk 2.353 merchant yang mencakup retail, usaha makro kecil dan menengah (UMKM), parkir, dan rumah sakit seperti RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto. 

Ke depan, kata Dicky, QRIS Tap akan diperluas ke seluruh stasiun MRT, LRT, TransJakarta, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta-Solo, Damri, serta sistem Teman Bus di berbagai kota.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus