Biang Macet Proyek Strategis Nasional

Salah satunya terjadi saat pemerintah menggusur lahan hutan Bowosie untuk infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur pada 2022. Letusan konflik juga terjadi saat pemerintah mengumumkan rencana pembangunan Rempang Eco-City di Batam pada 2023. 

Plang pemberitahuan tanah hak pengelolaan BP Batam terpasang di gerbang masuk kawasan pembangunan rumah contoh relokasi yang akan dihuni warga terkena dampak proyek Rempang Eco-city di Kampung Tanjung Banun, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang Baru, Pulau Rempang, Kota Batam, 7 Maret 2024. Tempo/Yogi Eka Sahputra

Kepala Departemen Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria Benni Wijaya berujar mayoritas konflik terjadi lantaran pemerintah menetapkan pemanfaatan lahan secara sepihak. "Masyarakat tidak dilibatkan." Benni menilai masyarakat yang menempati lahan perlu mendapat sosialisasi serta diajak berembuk sejak tahap perencanaan, terutama saat menentukan lokasi proyek.   

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan awal membuat konflik yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Ketika masyarakat tak dilibatkan, kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, terjadi pembatasan informasi. Padahal akses untuk memperoleh informasi merupakan hak masyarakat. 

Bentuk pelanggaran HAM lainnya berupa kekerasan fisik, seperti penangkapan sewenang-wenang dan penggusuran paksa ataupun kekerasan psikologis seperti kriminalisasi dan delegitimasi kepemilikan tanah. Di beberapa lokasi PSN, seperti Rempang Eco-City, pemerintah menugasi aparat penegak hukum untuk berjaga-jaga. "Peningkatan keamanan ini yang kemudian memicu bentrokan dan represi kepada masyarakat," kata Dimas.

Perencanaan yang Kurang Matang

Faktor lain yang turut membuat PSN tidak berjalan mulus adalah perencanaan yang kurang matang. Kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi contoh. Proyek milik PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC ini sempat terancam mangkrak lantaran biaya investasinya menggelembung. Akibatnya, pengoperasian kereta cepat yang seharusnya dimulai pada 2019, baru terlaksana pada 2023.

Nilai proyek kereta cepat pada awalnya hanya US$ 6,071 miliar. Namun gara-gara perencanaan yang keliru, KCIC harus mengeluarkan banyak biaya tambahan, misalnya untuk akuisisi lahan dan penyediaan persinyalan sistem perkeretaapian. Nilai cost overrun atau kelebihan biaya proyek ini mencapai US$ 1,2 miliar. Pemerintah kemudian turun tangan menyuntikkan modal ke pemilik saham KCIC, yaitu PT Kereta Api Indonesia, untuk membantu pendanaan proyek. 

Tak Lagi Masuk Daftar PSN

Program peningkatan penyediaan pangan nasional atau dikenal dengan food estate juga punya masalah serupa. Jokowi memulai proyek ini di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur dengan target peningkatan produktivitas tanaman pangan. Namun laporan hasil pemeriksaan semester II 2021 Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis pada Juni 2022 mengungkap proyek ini bermasalah sejak tahap perencanaan sehingga tak membuahkan hasil. 

"Seharusnya Kementerian Pertanian memiliki waktu untuk mengkaji kegagalan proyek serupa dan menyusun perencanaan yang lebih strategis dan matang,” begitu bunyi laporan hasil pemeriksaan BPK.

Greenpeace Indonesia juga menemukan kegagalan di proyek lumbung pangan, khususnya di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pada 2023. Pemerintah gagal menumbuhkan singkong di atas lahan yang sudah dibuka seluas 31.179 hektare. Di lokasi ini juga muncul gesekan antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak karena persoalan lahan. Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah kemudian melaporkan lahan singkong itu sudah berubah menjadi ladang jagung pada 22 Januari 2024.

Petani menanam bibit singkong di area lumbung pangan nasional "food estate" di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. ANTARA/Makna Zaezar

Sebanyak 80 PSN Belum Rampung

Merujuk pada daftar PSN berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 213 proyek dan 13 program strategis nasional dalam daftar PSN. Seluruhnya harus rampung pada tahun terakhir kepemimpinan Jokowi. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan terdapat 80 proyek yang ada kemungkinan tidak selesai sesuai dengan target. Daftarnya akan makin panjang lantaran pemerintah berencana menambah 16 proyek baru.  

Untuk meminimalkan risiko PSN tak rampung pada tahun ini, dia mengatakan pemerintah bakal melakukan evaluasi di pertengahan tahun nanti. Proyek harus memenuhi sejumlah parameter untuk bisa terus menyandang status PSN dan menyelesaikan pembangunannya. "Pemerintah tidak mau meninggalkan proyek yang berpotensi mangkrak," katanya.

Sebagai contoh, PSN yang masih dalam tahap penyiapan harus sudah menyelesaikan perizinan serta menyelesaikan penguasaan lahan. Selanjutnya, proyek yang ada di tahap transaksi harus sudah menyelesaikan financial close serta final investment decision. Sementara itu, proyek yang ada di tahap konstruksi harus sudah melakukan peletakan batu pertama dan menunjukkan kemajuan fisik konstruksi. Terakhir, proyek yang sudah beroperasi harus mengantongi tanggal komersial hingga sertifikat layak operasi.

Tak Lagi Masuk Daftar PSN

***