Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Bisnis Sepekan

13 Agustus 2000 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MSAA Segera Direvisi

Menteri Keuangan Bambang Sudibyo, Rabu pekan lalu, menyebut Master of Sattlement and Acquisition Agreement (MSAA, perjanjian jaminan aset untuk pengembalian bantuan likuiditas Bank Indonesia) cacat hukum. Bambang menganggap perjanjian itu tidak seimbang dan hanya menguntungkan para pengutang.

Pemerintah baru sadar bahwa perjanjian ini hanya akal-akalan para obligor. Aset yang dijaminkan para pengutang ternyata harganya jauh di bawah nilai utang, seperti yang dilakukan Grup Salim, yang menyerahkan aset untuk menutup utangnya Rp 52,6 triliun. Ternyata, aset itu hanya ditawar Rp 20 triliun. Itu pun tawaran datang dari anak perusahaan Grup Salim sendiri.

Tak aneh jika Menteri Bambang jengkel. Sebab, Grup Salim ternyata masih mempunyai uang (buktinya bisa menawar), tapi tak membayar utangnya. ''Mestinya Grup Salim menyerahkan uang itu (yang dipakai untuk menawar) untuk menutup kekurangan utangnya," kata Bambang kesal.

Karena itu, Bambang akan merevisi MSAA agar pemerintah tak makin banyak dirugikan. Namun, dia akan menunggu hasil review tim khusus yang mendalami kasus ini. ''Dalam dua atau tiga minggu nanti kita lihat hasilnya," katanya.

Investor Asing Masuk 'Dotcom'?

Pemerintah masih suka mencla-mencle. Dua pekan lalu ramai dibicarakan soal aturan main dunia dotcom di Indonesia. Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 Tahun 2000, investor asing haram masuk ke bidang multimedia.

Namun, seminggu kemudian Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Pandjaitan menyebut akan mengajukan revisi terhadap Keppres itu. Keputusan Luhut ini dilakukan setelah banyaknya protes dari pengelola bisnis layanan multimedia—juga televisi, radio, dan media cetak_yang menganggap Keppres itu melanggar perjanjian WTO (Organisasi Perdagangan Dunia).

''Yang bisa kita lakukan terhadap masuknya investasi asing di bidang itu cuma mengimbau," kata Luhut. Sebab, saat ini cukup banyak investor asing yang melirik bisnis multimedia di Indonesia. Dengan jumlah penduduk di atas 200 juta, sejumlah analis memperkirakan dua tahun mendatang akan ada lima juta sambungan internet yang terpasang.

Luhut mengatakan akan mengajukan revisi setelah sidang tahunan MPR berakhir.

Pasar Menyokong Mega

Megawati menjadi vitamin bagi rupiah. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid melimpahkan jalannya pemerintahan sehari-hari kepada Wakil Presiden Megawati, nilai rupiah menguat terhadap dolar Amerika. Awal pekan lalu rupiah dijual seharga Rp 8.625 per dolar. Pada penutupan perdagangan Jumat, rupiah sudah bertengger pada level Rp 8.350.

Nilai rupiah diperkirakan akan terus menguat jika sidang tahunan MPR bisa berakhir dengan lancar. Bahkan, jika pasar merasa cocok dengan susunan kabinet baru, ''Rupiah bisa mencapai angka Rp 7.500 per dolar," kata analis pasar uang Martha Widuri.

Naiknya rupiah itu menunjukkan pasar mendukung posisi baru Mega untuk menggerakkan jalannya pemerintahan sehari-hari. Namun, Martha mengingatkan agar jangan terlalu percaya pada dukungan para pemain di pasar uang. Setiap saat rupiah bisa kembali menggelinding jatuh. ''Lihat saja kalau uang dari IMF (Dana Moneter Internasional) cair," Martha memberi peringatan, "pasti duitnya akan dipakai membeli dolar yang sedang murah." Nah, saat itu rupiah akan kembali tenggelam.

Tarif Angkutan Naik

Makin susah saja hidup orang miskin. Mulai bulan depan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi untuk semua jenis transportasi—kecuali pesawat udara—akan melonjak naik. ''Kenaikan tarif itu sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat," kata Menteri Perhubungan Agum Gumelar, Selasa pekan lalu.

Kanaikan tarif tertinggi (72,3 persen) berlaku untuk kereta api kelas ekonomi. Angkutan laut Nusantara menyusul dengan lompatan 61,6 persen. Adapun angkutan penyeberangan merangkak 59,8 persen, dan kendaraan darat antarkota antarprovinsi naik 39,3 persen.

DPR sebenarnya sudah menyetujui kenaikan tarif angkutan sejak tahun lalu. Namun, saat itu Presiden Habibie menundanya hingga pemerintahan baru terbentuk. Nah, akhir Juni lalu DPR setuju menaikkan tarif dengan beberapa perubahan persentase kenaikannya.

Menteri Agum sadar, kenaikan ini akan banyak ditentang. Namun, kondisi angkutan umum saat ini memang sudah parah. Naiknya harga onderdil mobil akibat krisis moneter menyebabkan biaya operasi melonjak, sementara penghasilan tak bertambah. Jika kenaikan tarif ini ditunda lagi, akan banyak perusahaan angkutan yang gulung tikar dan akibatnya terjadi kelangkaan sarana transportasi.

Kalau mau ngirit, kurangi bepergian.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus