Bisnis Sepekan

Lippo Beli Robinson

Kabar itu datang pekan lalu. Grup Lippo merealisasikan pembelian 29,9 persen saham Robinson & Co senilai S$ 203 juta (sekitar Rp 1 triliun). Pembelian perusahaan retail Singapura itu dilakukan lewat Auric Pacific Group Ltd, salah satu perusahaan Grup Lippo. Di Indonesia, kelompok usaha milik keluarga Riady ini pun pemilik mayoritas PT Matahari Putra Prima Tbk.

Overseas-Chinese Banking Corp dan Great Eastern Holdings Ltd, pemilik Robin-son, agaknya sepakat menjual sahamnya kepada Auric senilai S$ 7,9 per lembar. Harga itu lebih tinggi 17 persen ketimbang harga saham Robinson di bursa saham Singapura dua pekan lalu, yakni S$ 6,75 per lembar.

Robinson & Co merupakan pemilik gerai Robinson yang terletak di Orchard Road dan Raffles City, kawasan bisnis di Singapura. Gerai Robinson juga ada di KLCC Suria, pusat belanja di kaki menara Petronas, Malaysia.

Setelah melego PT Bank Lippo Tbk kepada Khazanah Berhad Malaysia, Grup Lippo kini kabarnya berniat memperkuat bisnis retail dan properti. Dan ingin menjadi pemain utama di kawasan regional- de-ngan Singapura sebagai basis bisnis inter-nasionalnya.

Investasi Cina di Papua

MENCARI kayu ke negeri seberang. Itulah yang dilakukan pemerintah Cina. Demi mendapatkan 800 ribu meter kubik kayu merbau untuk keperluan Olimpiade 2008 di Beijing, Cina akan menanam investasi US$ 1 miliar (sekitar Rp 9 triliun) di Papua.

Lewat sebuah badan usaha milik negara, Chinese Light, Negeri Tirai Bambu itu akan membangun pabrik pengolahan kayu dan bubur kertas di Papua, mulai tahun ini.

Menurut Menteri Kehutanan M.S. Kaban, Cina diminta membangun pabrik karena pemerintah melarang ekspor kayu gelondongan—ter-masuk- kayu merbau—dari Pa-pua. Namun belum ada kesepakatan berapa kapasitas pro-duksi pabrik yang akan dibangun.

Lembaga swadaya masyarakat kehutanan, Telapak, mendukung niat Cina membangun pabrik di Papua. Hanya, kata juru kampanye Telapak, M. Yayat Afianto, pembangunan dan operasional pabrik harus melibatkan masyarakat Papua. ”Bila tidak, investasi bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal.”

Konsorsium Subway

SETELAH gagal men-da-patkan pinjaman tak meng-ikat- dari Jepang, pemerintah membentuk konsorsium sub-way, Senin pekan lalu. Konsor-sium ini bertugas memb-angun sistem kereta api bawah tanah atau subway sa-tu jalur sepanjang 15,4 kilo-meter. Proyek bernama Jakar-ta Metro System ini ditaksir menelan biaya US$ 550 juta atau hampir Rp 5 triliun.

Direktur Utama PT Adhi Karya, M. Saiful Imam, me-ngatakan konsorsium ini terdiri dari PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Pembangun-an Perumahan, PT Waskita Karya, PT Indah Karya, dan PT Saka Adhi Prada. Perusahaan lainnya yang juga bakal terlibat yaitu PT Wiratman, PT LEN Industri, PT Inka, PT Bukaka Trans System, PT Kereta Api, PT Indonesia Transit Central, PT Global Profex Synergy, dan PT Danareksa Sekuritas.

Rute subway rencananya melewati Lebak Bulus-Fat-ma-wati-Senayan-Dukuh Atas-Bundaran Hotel Indone-sia. Sekitar 30 persen rute berada- di bawah tanah dan sisanya- di atas tanah, dengan 11 sta-siun dan tempat naik-turun penumpang. Proyek ini di-targetkan sudah dapat digu-nakan masyarakat pada 2010.

Target Pertumbuhan Sulit Dicapai

MENTERI Keuangan- Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun ini. Tingkat pertumbuhan ditaksir hanya akan menyentuh angka 5,7 persen. Padahal target yang telah dipatok 6,2 persen.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi 2006, menurut Sri Mulyani, disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang terjadi di dua triwulan terakhir tahun lalu, yang dampaknya masih terasa hingga triwulan pertama tahun ini. Kondisi itu diperburuk de-ngan rendahnya penyerapan anggaran belanja negara oleh departemen, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi di sektor swasta pun belum menampakkan hasil karena dunia usaha masih bersikap menunggu, meskipun makroekonomi Indonesia sudah mulai membaik. Meski begitu, Sri mene-gaskan, pemerin-tah tidak akan mengusulkan pe-nurunan asumsi- pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2006.