Darmin, Setelah Lima Tahun

ORANG nomor satu di Direktorat- Jenderal Pajak itu akhirnya da-tang dari luar komunitas pajak. Pe-kan lalu, pemerintah secara resmi telah menunjuk Darmin Nasution seba-gai Dirjen Pajak, menggantikan Hadi Purnomo. Sebuah akhir kisah yang agak di luar dugaan orang-orang pajak.

Semula mereka mengira bahwa bakal bos barunya akan datang dari kalangan sendiri. Maklum, tanda-tanda ke arah itu lumayan kuat. Isyarat itu terutama da-tang dari kediaman Menteri Keuang-an Sri Mulyani Indrawati di kompleks Wi-dya Candra, Jakarta. Tiga orang pejabat eselon dua di Direktorat Jenderal- Pa-jak telah dipanggil ke rumah dinas- Sri Mul-yani pada Jumat dua pekan si-lam.- Ketiganya adalah Sumihar Petrus Tambunan (Direktur Pajak Penghasilan), Syarifuddin Alsyah (Direktur Pajak Pertambahan Nilai), dan Amri Zaman (Kepala Kantor Wilayah IV Pasar Minggu).

Sumber Tempo menyebutkan, ketiga-nya lolos saringan sebuah tim yang di-pim-pin Sekretaris Jenderal Departemen- Keuangan J.B. Kristiadi. Sebelum me-milih, tim ini sudah memanggil 16 orang pejabat eselon dua. Perkembangan ini-lah- yang menerbitkan harapan besar bagi orang-orang pajak. Beberapa pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditemui Tempo menyatakan rasa senangnya bakal dipimpin ”orang dalam”.

Tetapi akhir cerita berbelok ke arah la-in. Darmin Nasution, yang sebelum-nya adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), akhirnya naik menjadi orang nomor satu. Darmin sebenar-nya tidak datang tiba-tiba. Sumber Tem-po di pemerintahan membisikkan, nama Darmin Nasution sebelumnya sudah di-ga-dang-gadang pemerintah. ”Tinggal me-nunggu Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono meneken keputusannya, sebelum berangkat ke Timur Tengah pada 24 April ini,” kata sumber itu.

Informasinya ternyata benar. Dengan- Keputusan Presiden No. 45/2006 Tang-gal 20 April 2006, Darmin akhir-nya meng-gan-tikan Hadi Purnomo, yang sudah- lima tahun menjabat Dirjen Pa-jak-. -Dengan surat yang sama Presiden menunjuk Anwar Suprijadi, saat ini Ke-tua Lembaga Administrasi Negara, meng-gantikan Eddy Abdurachman se-bagai Dirjen Bea Cukai.

Sederet pos yang pernah dan sedang diduduki Darmin tampaknya dinilai men-jadi modal kuat baginya berkiprah di perpajakan. Selain menjabat Ketua- Bapepam, dia juga Dirjen Lembaga Ke-uangan. Mantan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini pernah aktif pula di Lembaga Penyelidik Ekonomi Masyarakat UI, organisasi yang pernah dipimpin Sri Mulyani.

Naiknya Darmin sekaligus meng-ak-hiri- spekulasi kuatnya pengaruh Hadi Pur-no-mo. Sejatinya, desakan untuk meng-ganti Dirjen Pajak sudah lama me-ng-emuka. Kabar penggantiannya timbul-tenggelam sejak era pemerintahan Megawati Soekar-noputri hingga sekarang.

Banyak kalangan menilai Hadi Purno-mo cukup kuat dan berpengaruh, sehing-ga lama bertahan. Setidaknya sejak diangkat pada Februari 2001, ia sudah mengalami tiga presiden: Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yudhoyono.

Dia juga tetap memangku jabatan, meski Menteri Keuangan berganti empat kali: Prijadi Praptosuhardjo, Rizal Ram-li, Boediono, dan Jusuf Anwar. Pada-hal, sejawatnya di eselon satu Depar-temen Keuangan sudah silih berganti.- Hadi sebenarnya akan pensiun pada April tahun depan.

Beragam reaksi langsung merebak begitu Darmin naik. Bagi orang pajak, keputusan itu menunjukkan, ”Bahwa pe-merintah tidak percaya pada orang dalam,” kata seorang petinggi Ditjen Pajak, pekan lalu.

Benih keresahan itu tampaknya di-ra-sa-kan anggota DPR dan ekonom Dradjad H. Wibowo. Ia khawatir keber-ada-an orang luar akan menimbulkan keresahan baru. Apalagi Dradjad menilai ada kesan nepotisme universitas: seolah orang dari UI itu superior. ”Padahal belum tentu,” katanya. ”Orang luar juga tidak menjamin bisa merombak sistem yang ada.”

Reaksi sebaliknya ditunjukkan dunia- usaha. ”Bagaimanapun, (Hadi) sudah -sa-at-nya diganti,” ujar seorang peng-usaha yang mengenal dekat Dirjen Pajak- yang lama. Menurut dia, Direktorat Pajak memerlukan penyegaran. Apalagi lembaga ini ditargetkan menyumbang Rp 360 triliun atau 70 persen dari total penerimaan negara tahun ini.

Faisal Basri menekankan, pengganti-an Dirjen Pajak diperlukan untuk me-re-formasi sistem perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Dia berharap bahwa pejabat baru, selain mam-pu mereformasi perpajakan, juga mempersempit ruang pemerasan. ”Dirjen Pajak baru harus bisa memburu dan membantu wajib pajak. Bukan (malah) memerasnya,” kata Faisal kepada Surya-ni Ika Sari dari Tempo pekan lalu.

Hadi Purnomo menanggapi pergan-ti-an ini dengan dingin. Mengenai kemung-kinan penggantian karena faktor kele-mahan selama dia memimpin, dia menjawab, ”Tidak ada apa-apa.”

Heri Susanto, Mohamad Teguh, Retno Sulistyowati, Yudha Setiawan