Bisnis Sepekan

Kompensasi BBM Naik

Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR, Selasa pekan lalu, sepakat meningkatkan uang bagi golongan masyarakat miskin. Semula dana kompensasi BBM hanya ditetapkan Rp 8,01 triliun. Kemudian disepakati naik menjadi Rp 10,18 triliun. Uang ini akan disalurkan untuk sektor pendidikan Rp 6,3 triliun, kesehatan Rp 3,9 triliun, dan infrastruktur desa Rp 3,4 triliun.

Menurut Wakil Ketua Panitia Anggaran Hafiz Zawawi, tambahan uang buat kalangan masyarakat diambil dari sisa anggaran pendapatan dan belanja negara. "Juga dari anggaran departemen bersangkutan yang harus dialihkan jadi kompensasi," kata dia. Peningkatan dana kompensasi BBM dan seluruh asumsi makro dalam APBN akan disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR pekan depan.

Jatah uang pendidikan akan disalurkan bagi operasional SD-SMP dan beasiswa SMA. Sehingga, sekolah negeri tidak perlu memungut biaya apa pun kepada siswa alias gratis, yang dimulai pada tahun ajaran 2005/2006. Untuk kesehatan berupa subsidi operasional rumah sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk di kelas tiga. Dana infrastruktur berupa subsidi bagi 12.834 desa dengan anggaran masing-masing Rp 250 juta.

Kesepakatan Prinsip Exxon Diteken

Tarik-ulur siapa yang mengelola Blok Cepu usai sudah. Tim perunding Indonesia, yang mewakili Pertamina dan Pemerintah Daerah Bojonegoro, pada Jumat malam lalu telah mencapai kesepakatan prinsip dengan ExxonMobil.

Aturan main di Pertamina, kesepakatan prinsip itu harus dibawa dulu ke dalam rapat umum pemegang saham (RU-PS), yang akan digelar pada akhir Juni esok. "Paling cepat, kesepakatan final ditandatangani 90 hari setelah RUPS," ujar Martiono Hadianto, ketua tim perunding Pertamina.

Presiden dan Wakil Presiden, menurut Rizal Mallarangeng, juru bicara tim perunding Indonesia, telah memberikan persetujuan atas kesepakatan prinsip tersebut. Dalam kesepakatan prinsip itu disebutkan bahwa Pertamina dan Exxon sama-sama akan menyetor 45 persen. Sisanya akan jatuh ke tangan pemerintah daerah, jika berminat.

Adapun skema pola bagi hasil disepakati berdasarkan harga minyak di pasar dunia, seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Dalam skema itu, porsi keuntungan yang akan dikantongi oleh Exxon adalah 6,75 persen hingga 13,5 persen, sementara pemerintah akan mendapatkan bagian 70 persen hingga 85 persen.

Kesepakatan prinsip lain adalah Exxon akan menyetor US$ 400 juta ke Pertamina sebagai kompensasi biaya pengembangan Blok Cepu. Sebanyak 75 persen dari total kompensasi itu akan dibayarkan oleh Exxon dalam bentuk tunai pada tahun ini.

Acara penandatanganan kesepakatan prinsip berlangsung pada Sabtu pagi di Klab Rasuna, Kuningan. Seremoni penekanan kesepakatan itu jauh dari kesan formal. Sebelum membubuhkan tanda tangan, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, yang merangkap sebagai ketua tim pengarah perundingan Blok Cepu, dan Stephen Greenlee, yang mengepalai tim perunding Exxon- Mobil, menyempatkan bermain tenis. "Mainnya tidak pakai acara hitung-hitungan," ujar Rizal Mallarangeng, juru bicara tim perunding Indonesia, saat ditanya siapa yang menang.

Seleksi Badan Supervisi BI

Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, pekan lalu, melakukan serangkaian uji kelayakan kepada 10 calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Wakil rakyat nantinya hanya akan memilih lima orang sebagai anggota lembaga pengawas bank sentral itu. Namun seorang calon, yaitu John A. Prasetyo—Wakil Ketua Umum Kadin—mengundurkan diri. Dia punya alasan: wewenang dan tugas Badan Supervisi terbatas.

Kesembilan calon lainnya adalah Armida Salsiah Alisjahbana, Romli Atmasasmita, Zaki Baridwan, Noke Kiroyan, Marsuki, Sutan Remy Sjahdeini, Anny Ratnawati, Bambang Triadji, dan Widigdo Sukarman. Lembaga pengawas ini punya tiga tugas utama: menelaah laporan keuangan tahunan BI, anggaran operasional dan investasi BI, serta prosedur dalam mekanisme pengambilan keputusan di luar kebijakan moneter.

Anggota Komisi XI Dradjad H. Wibowo menilai keberadaan Badan Supervisi tidak terlalu penting. Soalnya, lembaga ini sebenarnya tidak memiliki fungsi pengawasan dan audit seperti nama yang disandangnya. "Ini hanya kepanjangan tangan dan konsultan plus buat DPR," kata dia. Sehingga, Badan Supervisi tidak bisa menyampaikan temuannya langsung ke masyarakat.

SBI Naik 12 Basis Poin

Lelang sertifikat Bank Indonesia, Rabu pekan lalu, ditutup dengan naiknya SBI 12 basis poin. Kenaikan tinggi itu disebabkan oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah. Rata-rata tertimbang diskonto SBI berjangka satu bulan mencapai 8,18 persen dari sepekan sebelumnya 8,06 persen. Le-lang SBI itu menyerap dana Rp 11,25 triliun atau 94,64 persen dari jumlah lelang yang diterima BI.

Deputi Gubernur BI, Hartadi Sarwono, mengatakan melemahnya rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal karena menguatnya dolar AS terhadap mata uang lain. Tekanannya terhadap rupiah lebih besar dibandingkan dengan mata uang lain.

Selain penguatan dolar AS, harga minyak mentah per barel di pasar internasional juga masih cukup tinggi, hampir mencapai US$ 60 per barel. Ini menyebabkan impor minyak Indonesia jauh lebih mahal sehingga permintaan valuta asing untuk impor minyak lebih besar.

Permintaan valuta asing juga terjadi karena jatuh tempo pembayaran utang luar negeri, sektor korporasi. Bank Indonesia, katanya, mengalami kesulitan memprediksi tekanan rupiah.

Pasar Retail Tertinggi

Penjualan pada pasar retail Indonesia menempati urutan teratas. Pertumbuhan sektor ini tahun lalu mencapai 14 persen, yang artinya terbesar di Asia Tenggara. Bahkan jauh lebih tinggi ketimbang Cina, yang hanya 8 persen. Menurut survei AC Nielsen, pertumbuhan retail Tanah Air meningkat dua kali lipat dari tahun 2003.

Menurut Yongky Susilo, Direktur Perkembangan Bisnis dan Retail AC Nielsen, peningkatan itu didorong oleh meningginya kunjungan masyarakat ke pusat belanja. Misalnya, jumlah orang yang pergi ke hipermarket mengalami lonjakan dari satu kali menjadi dua kali dalam sebulan. Frekuensi belanja ke pasar swalayan meningkat dari dua menjadi tiga kali. Kunjungan ke minimarket naik dari tiga menjadi lima kali.

Begitu juga kunjungan ke pasar tradisional mengalami peningkatan, meski tidak begitu besar: 24 menjadi 25 kali dalam sebulan. Namun orang pergi berbelanja ke pasar tradisional masih lebih banyak ketimbang ke pusat belanja modern, yaitu 70 berbanding 30. Hanya, kunjungan masyarakat ke pasar modern terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2003 tercatat masih 25 persen, 2003 naik menjadi 26 persen, dan 2004 melonjak ke angka 30 persen.

Perpres Tetap Berlaku

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tetap berlaku, meski banyak pro dan kontra. Dikeluarkannya perpres itu, kata Djoko, karena banyak pekerjaan pembangunan infrastruktur terhenti akibat spekulan tanah.

Dia mencontohkan proyek Banjir Kanal Timur yang belum juga selesai akibat masalah pembebasan tanah. Proyek beberapa jalan tol seperti Cikunir, Bekasi, juga bernasib sama. Menurut dia, Perpres No. 36/2005 sangat transparan dan menghargai hak masyarakat atas tanah dalam penentuan harga, yang tidak hanya berdasarkan pada nilai jual obyek pajak (NJOP), tapi juga memperhatikan nilai sebenarnya.

Pemerintah juga membentuk tim penilai harga tanah untuk mengatasi tarik-ulur penetapan harga tanah. "Mereka akan menetapkan harga yang sesuai," katanya.

Impor Beras Ditutup

Keran impor beras ditutup sampai akhir tahun. Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan, hingga akhir tahun, produksi gabah diperkirakan bisa mencapai target, yaitu 53 juta ton gabah kering giling. Departemen Pertanian, katanya, memperkirakan akan terjadi kelebihan produksi dibanding konsumsi, sekitar 1,6 juta ton beras.

Di masyarakat, ada kelebihan stok beras sebanyak 2,6 juta ton. "Jadi, kelebihan beras sampai akhir tahun sekitar 4,2 juta ton," kata Anton. Bulog punya cadangan beras 1,25 juta ton. Menurut Dirut Bulog Widjanarko Puspoyo, stok ini bisa untuk cadangan 9-10 bulan ke depan.

Harga beras rata-rata juga cukup baik. Selama periode Januari-Mei, harganya Rp 1.351-Rp 1.436 per kilogram. Harga ini masih di atas harga dasar beli gabah yang ditetapkan pemerintah. Meski begitu, katanya, pemerintah siap mengantisipasi yang terburuk. Pemerintah akan membuka keran impor jika kondisi memburuk, misalnya harga beras kualitas sedang mencapai Rp 3.500 per kilogram dan stok beras di Bulog kurang dari satu juta ton.