Bisnis Sepekan

Dipasena Jadi Pelat Merah

Dipasena Citra Darmaja tak lama lagi bakal bersalin rupa menjadi perusahaan milik negara. Menteri Keuangan Jusuf Anwar menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan audit hukum dan keuangan atas perusahaan itu. "Jika kedua auditnya selesai dan menunjukkan hasil positif, pemerintah akan segera mengambil alih," ujar Jusuf.

Secara de facto, pemerintah sudah menjadi penguasa tunggal Dipasena sejak tambak udang terintegrasi itu diserahkan oleh sang pemilik lama, Sjamsul Nursalim, kepada negara. Pemilik Gajah Tunggal Group itu berutang kepada negara senilai Rp 28,7 triliun dan Dipasena menjadi salah satu alat pembayarannya. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang kala itu mewakili pemerintah, menuai kritik karena menilai Dipasena terlalu tinggi, sekitar Rp 20 triliun.

Nilai tambak udang seluas 170 ribu hektare itu diyakini jauh lebih rendah daripada angka itu. Kolam udang raksasa itu sempat berhenti beroperasi akibat pecah konflik antara Dipasena dan para petambak binaan mereka. Hingga BPPN bubar, lembaga negara itu tak berhasil menjual Dipasena. Kini, pemerintah yang baru rupanya gatal tangan untuk menghidupkan kembali Dipasena. "Ada 12 ribu petambak yang bisa menggarap. (Tambak) ini sangat labor intensive dan strategis," kata Jusuf. Dia juga menyebut Dipasena sebagai perusahaan yang berpotensi mendatangkan devisa besar bagi negara.

Susahnya, Dipasena butuh suntikan modal untuk bisa bangkit kembali. Supaya tak tersandung masalah di kemudian hari, maka pemerintah merasa perlu mengaudit Dipasena. "Suntikan modal itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Jusuf. Dan asal pemerintah jangan sampai tercemplung dua kali.

Bersolek Gaya Mandiri

Bank yang mencetak laba tidak bisa langsung diartikan sehat. Contohnya Bank Mandiri. Bank terbesar di Indonesia itu sepanjang tahun silam berhasil mencetak laba hingga Rp 5 triliun. Namun, perolehan laba sebesar itu tak lepas dari kebijakan hapus buku kredit yang dilakukan bank terbesar di Indonesia itu.

Kredit ke kelompok Raja Garuda Mas (RGM) merupakan contoh kredit yang dihapusbukukan oleh Mandiri pada 2004. Kelompok usaha RGM per akhir 2004 masih menunggak utang US$ 559,64 juta (Rp 5,04 triliun) ke Mandiri. Namun, separuh dari kredit itu (US$ 294,2 juta atau Rp 2,65 triliun) telah dihapusbukukan. Sebagian lainnya, US$ 148,27 juta (sekitar Rp 1,33 triliun) dicatat di luar neraca. "Ini merupakan langkah domestik untuk menurunkan kredit bermasalah, sehingga biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif yang harus ditanggung oleh Mandiri menjadi kecil," ujar Drajad Wibowo.

Anggota DPR dari Fraksi PAN itu mendesak Menteri Negara BUMN Sugiharto, kuasa pemerintah di Mandiri, untuk menolak penghapusbukuan kredit RGM. Sementara itu, Direktur Bank Mandiri Nimrod Sitorus menyatakan, penghapusbukuan kredit merupakan praktek umum, dan itu bukan berarti penghapusan hak tagih. Penghapusbukuan baru akan dilakukan setelah kredit macet dan telah dibentuk pencadangan 100 persen atas kredit.

Dua Proyek Perhubungan

Sudah lama pemerintah menyebut sektor infrastruktur sebagai lokomotif penarik ekonomi negara ini. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur pun dijajakan dalam hajatan Infrastructure Summit akhir Januari lalu. Dua proyek pertama yang akan segera ditawarkan ke investor datang dari Departemen Perhubungan.

Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Rabu lalu, menyatakan akan membuka tender proyek pembangunan infrastruktur Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan proyek pembangunan pelabuhan baru Jakarta pada Maret hingga April mendatang. Proyek pertama, yang merupakan perluasan Bandara Soekarno-Hatta, bernilai Rp 1 triliun. Pekerjaan yang ditawarkan dalam proyek ini mencakup pembangunan rel kereta ke bandara yang terletak di Cengkareng itu.

Untuk proyek pelabuhan baru, Hatta mengakui bahwa departemen yang dipimpinnya masih harus bernegosiasi dengan Pemerintah Daerah Jakarta dan PT Pelindo sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola pelabuhan. "Departemen Perhubungan hanya akan memfasilitasi," ujar Hatta. Jika rembukan antara ketiga pihak berjalan mulus, proyek akan ditawarkan dalam beberapa tahap. Nilai investasi pelabuhan baru itu diperkirakan mencapai Rp 7 triliun.

Hatta mengklaim sejumlah investor telah berminat untuk membiayai kedua proyek itu. Para pemilik uang itu tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar, seperti Australia dan Singapura.

Moneter Cenderung Ketat

Laju inflasi yang meluncur deras 1,43 persen pada Januari lalu memaksa Bank Indonesia mempertahankan kebijakan moneter yang cenderung ketat. Angka inflasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Januari tahun lalu yang hanya 0,57 persen. Apalagi, harga-harga kemungkinan besar akan terdongkrak lagi akibat pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak. Pengencangan ikat pinggang ala BI yang sudah dijalankan sejak tahun lalu akan dibarengi dengan penyerapan kelebihan likuiditas secara optimal.

Kebijakan itu, menurut Kepala Biro Gubernur BI Rizal A. Djaafara, merupakan keputusan rapat Dewan Gubernur. Bank sentral lewat kebijakan moneternya untuk meredam inflasi tetap memberi iklim yang kondusif bagi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. "Bank Indonesia dan pemerintah akan berusaha meminimalkan dampak rencana kenaikan BBM terhadap kenaikan ekspektasi inflasi," kata dia.

Perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun ini diperkirakan tumbuh pada kisaran 5-6 persen. Investasi nonbangunan dan ekspor yang meningkat menjadi penyumbang tumbuhnya ekonomi. Namun, pertumbuhan masih didominasi oleh faktor konsumsi swasta. Soalnya, pendapatan masyarakat yang meningkat serta perkembangan suku bunga mendorong kemudahan pembiayaan konsumsi.

Tim Pemberesan BPPN

Februari ini, tepat setahun usia Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berakhir. Namun, urusan beres-beres di lembaga itu masih jauh dari usai. Pekan lalu, Menteri Keuangan Jusuf Anwar sebagai Ketua Tim Pemberesan BPPN mengusulkan kepada Presiden agar memperpanjang masa kerja tim ini hingga satu tahun ke depan.

Ketika dibentuk, tim hanya diberi waktu enam bulan. Dengan diperkuat 150 orang mantan pegawai BPPN, tim itu harus membereskan sisa aset BPPN yang masih bermasalah dengan kelengkapan dokumen hukum. Nilai buku aset yang dialihkan dari BPPN ke Tim Pemberesan tak kurang dari Rp 165 triliun.

Enam bulan ternyata tak cukup bagi Tim Pemberesan untuk menyetrika aset-aset warisan BPPN. Usia tim pun diperpanjang hingga Januari 2005. Tambahan waktu itu ternyata tak juga cukup. "Banyak aset yang belum free and clear," ujar Jusuf Anwar. Texmaco dan Dirgantara merupakan contoh aset yang dipegang tim ini. Presiden belum menanggapi usulan perpanjangan masa dinas tim itu. "Keputusan baru keluar setelah ada data tambahan," ujar Jusuf. Jika perpanjangan disetujui, Jusuf berjanji akan memangkas jumlah anggota sekaligus merampingkan struktur organisasi tim tersebut.

Lelang Obligasi Dibuka

Pemerintah kembali membuka kedai obligasinya. Warung yang akan dibuka pada 22 Februari mendatang menawarkan surat utang negara senilai Rp 2 triliun. Kali ini obligasi yang ditawarkan seri FR0028 dengan tingkat bunga tetap dan jatuh tempo pada 15 Juli 2017. Nilai nominal obligasi yang dilepas melalui sistem pelelangan ini Rp 1 juta per lembar. "Kalau permintaan pasar bagus, kami bisa naikkan nilai obligasi yang ditawarkan," kata Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P. Nasution.

Lelang untuk memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2005 ini, kata Mulia, bersifat terbuka dengan metode harga beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang pembelian nonkompetitif membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang. Peserta lelang, terdiri atas bank, perusahaan pialang pasar uang, dan perusahaan efek.

Dalam lelang sebelumnya, penawaran yang masuk mencapai Rp 12 triliun atau enam kali lipat dari target nominal yang diterbitkan (Rp 2 triliun). Akhirnya, pemerintah menetapkan nominal obligasi negara yang diterbitkan Rp 5 triliun. Pemerintah tahun ini menargetkan penerbitan surat utang Rp 43,5 triliun. Jumlah itu termasuk penerbitan obligasi dalam mata uang dolar (valas) yang ditargetkan, sekitar US$ 1 miliar.

Jumlah Uang Palsu Bertambah

Peredaran uang palsu sepanjang 2004 meningkat 100 persen atau dua kali lipat dibanding 2003. Dari data Bank Indonesia terungkap, uang palsu yang ditemukan pada tahun lalu itu mencapai 24 ribu lembar (bilyet). Padahal, pada 2003 hanya 12 ribu lembar. Menurut Direktur Pengedaran Uang BI, Lucky Fathul Hadibrata, banyaknya uang yang dipalsukan pada 2004 juga bergeser dari sebelumnya pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu 2004. Secara rata-rata, ditemukan tujuh lembar uang palsu dari setiap satu juta lembar uang beredar.

Terkait dengan itu, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan, pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 10 ribu akan diganti. Pecahan Rp 100 ribu terlebih dulu akan diganti, karena nominalnya besar. "Sekarang ini dalam proses penggantian," kata Burhanuddin. Di sisi lain, kata Lucky, BI berharap pemalsu uang ditindak tegas. Selama ini, hukumannya masih di bawah dua tahun. "Tidak ada yang di atas dua tahun," kata Lucky. Padahal, pidana maksimal bagi pemalsu uang adalah 15 tahun.