Bisnis Sepekan

Tahun Mikro Kredit Internasional

Pemerintah mencanangkan Tahun Mikro Kredit Internasional (TMKI) 2005 pada November mendatang. Pencanangan langsung dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah ini merupakan bagian dari pencanangan TMKI 2005 secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, pada 18 November 2004. "Pencanangan ini merupakan hasil kesepakatan sidang Majelis Umum PBB tahun 1998," kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, Dipo Alam.

Menurut Dipo, pencanangan itu merupakan penegasan tentang arti penting kredit mikro. Sektor ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kolektif global mengurangi setengah proporsi penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2015. Pencanangan TMKI 2005 tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain yang menjadi anggota PBB.

Di Indonesia, kata Dipo Alam, pencanangan akan diikuti seabrek kegiatan. Kegiatan diawali dengan proses sosialisasi, lalu dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan kewirausahaan mikro yang melibatkan lembaga perbankan dan pemerintah. Dengan mendorong upaya-upaya pengembangan unit usaha mikro, diharapkan lapangan kerja akan bertambah. "Pada gilirannya, hal itu akan mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi upaya penanggulangan kemiskinan."

Obligasi Negara Laris

Layaknya kacang goreng, "dagangan" obligasi negara pemerintah lagi-lagi laku keras. Sampai-sampai pemerintah harus menaikkan jumlah nominal yang dilepas ke pasar menjadi Rp 4 triliun. Target indikatif yang ditetapkan dalam lelang surat utang seri FR0025 pada Selasa pekan lalu hanya Rp 3 triliun. "Jumlah penawaran yang masuk Rp 5,374 triliun atau kelebihan permintaan hampir dua kali lipat," kata juru bicara Departemen Keuangan, Marwanto.

Kalangan perbankan mendominasi penawaran dalam lelang kali ini. Dari seluruh penawaran yang masuk, 76 persen berasal dari investor perbankan, 13 persen asuransi, 5,4 persen dana pensiun, dan sisanya institusi lainnya. "Karena investor yang menawar kebanyakan perbankan, tentunya yang menjadi pemenang juga didominasi bank," kata Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Budi Mulya, kepada Heri Susanto dari Tempo.

Dalam tiga lelang terakhir, surat utang negara selalu kebanjiran pembeli, sehingga kelebihan permintaan. Lelang pada Juli, penawaran yang masuk mencapai Rp 6,333 triliun, sementara yang ditawarkan Rp 2 triliun. Lalu, Agustus, penawaran Rp 3,743 triliun, target indikatif Rp 2 triliun. September silam, penawaran Rp 7,133 triliun, sedangkan targetnya hanya Rp 2,5 triliun. Pemerintah tinggal menerbitkan Rp 1,7 triliun lagi dari yang ditargetkan tahun ini Rp 32,5 triliun.

Pemerintah Kaji Tax Amnesty

Ini kabar gembira bagi para pengemplang pajak. Pemerintah mengkaji kemungkinan memberi pengampunan pajak (tax amnesty). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Aburizal Bakrie, mengatakan pengkajian ini akan terfokus pada dampak kebijakan tersebut, berapa tambahan penerimaan pajak dan apa keuntungannya jika pengampunan diberikan.

Ical?panggilan akrab Aburizal?juga yakin kebijakan ini dapat mendorong tumbuhnya investasi. Sebab, para pengusaha yang selama ini menanamkan modalnya di luar negeri bisa mengalihkan dananya ke dalam negeri. "Para pengusaha berinvestasi di luar negeri karena tarif pajaknya lebih murah," kata Aburizal. Di luar negeri, pengampunan diterapkan untuk menumbuhkan investasi yang lesu. Di Swiss dan Italia, misalnya, pengampunan pajak diberikan setiap lima tahun.

Di Indonesia, ide ini sudah dilontarkan Aburizal ketika menjabat Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tapi, ketika itu, Menteri Keuangan Boediono menolaknya karena kondisi ekonomi dan politik saat ini belum memungkinkan. Direktur Eksekutif Indef, Fadhil Hasan, mengatakan pengampunan pajak harus menjamin bahwa para pengemplang pajak itu tidak mengemplang lagi. Kebijakan ini harus diikuti reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh, terutama perbaikan administrasi pajak yang lebih adil dan transparan.

KUMK Cair 2005

Sisa dana Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), yang dananya diambil dari Surat Utang Pemerintah No. 005 sebesar Rp 6,8 triliun, akan turun mulai Agustus 2005. Ini merupakan pencairan tahap kedua dari seluruh KUMK sebesar Rp 9,97 triliun, menyusul pengucuran dana itu pada tahap pertama Rp 3,1 triliun. Hanya, kata Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), B.S. Kusmuljono, saat ini KUMK tahap pertama belum semuanya cair. "Saat ini ada sekitar Rp 2,25 triliun KUMK tahap awal yang belum dicairkan," ujarnya.

Kusmuljono sendiri berharap agar dana KUMK tahap kedua, Rp 6,8 triliun, segera turun karena untuk dana tahap awal yang menjadi bagian PT PNM sudah seluruhnya dicairkan. "Jadi, kita berharap dana tahap kedua bisa segera turun. Jangan lupa, kita lembaga pembiayaan yang tidak bisa mengumpulkan dana dari masyarakat. Jadi, sepenuhnya bergantung pada dana pinjaman itu," ujarnya.

Abdulrahman Saleh untuk Umum

Masyarakat Malang dan sekitarnya tahun depan tak perlu lagi ke Surabaya jika ingin naik pesawat. Mulai Januari 2005, Pelita Air Service akan menerbangi rute Malang-Jakarta. Pembukaan Lapangan Udara Abdulrahman Saleh, milik Angkatan Udara, untuk umum ini disepakati dalam pertemuan tiga kepala daerah, masing-masing Kabupaten Malang, Kota Madya Malang, dan Kota Batu. Ketiga daerah tingkat dua ini akan patungan menyiapkan infrastruktur, terutama terminal keberangkatan dan terminal kedatangan.

Potensi penumpang dari Malang tidaklah kecil. Hasil studi kelayakan yang sudah selesai dibuat menunjukkan 30-40 penumpang yang naik di Bandara Juanda berasal dari Malang. Selain dari Malang sendiri, penumpang juga bisa ditarik dari kota-kota di sekitar Malang, seperti Blitar. Pihak pengelola Lapangan Udara Abdulrahman sendiri tak keberatan dengan rencana tersebut. Panjang landasannya yang 1.980 meter bisa didarati Boeing 737, yang banyak digunakan maskapai penerbangan dalam negeri. Jika diperlukan, panjang landasan bisa dikembangkan sampai 2.700 meter.

Suap Masih Tinggi

Biaya suap menyumbang 4,6 persen harga jual produk barang dan jasa di Indonesia. Sementara itu, sekitar 51 persen dunia usaha di Indonesia harus melakukan praktek suap dalam aktivitas bisnis mereka. Demikian terungkap dalam laporan World Development Report 2005 oleh Bank Dunia. Dalam laporan setebal 270 halaman itu, Bank Dunia menggarisbawahi bahwa hambatan utama Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah ketidakjelasan kebijakan, korupsi, problem hukum, pengadilan, dan perizinan usaha.

Sebagai perbandingan, di Filipina, biaya suap dan pungli menyumbang sekitar empat persen dari harga jual produk dan jasa. Cina lebih hebat lagi. Biaya suap di sana cuma menyumbang 2,6 persen harga jual produk. Apalagi Malaysia. Para pengusaha di negeri jiran itu bahkan tak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk suap. "Singkatnya, hambatan utama penciptaan iklim investasi di Indonesia adalah kebijakan dan perilaku pemerintah," ujar Warrick Smith, Kepala Tim Ekonomi Bank Dunia, Jumat pekan lalu, seperti dikutip Amal Ihsan dari Tempo.

Cadangan BBM Ditambah

Meski harga minyak dunia masih tinggi, komitmen pemerintah menyediakan BBM lumayan berani. Rabu pekan lalu, dalam sebuah rapat gabungan ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah memutuskan menambah cadangan BBM nasional mulai bulan depan. Cadangan nasional yang mencapai 19,2 hari akan ditambah menjadi 22 hari pada November mendatang. Bulan berikutnya, cadangan ditambah lagi menjadi 22,1 hari.

Penambahan cadangan itu membutuhkan anggaran sedikitnya US$ 200 juta. Pemerintah ikut menanggungnya lewat cara subsidi BBM, yang tahun ini diperkirakan Rp 63 triliun. Problemnya justru ada di Pertamina, badan usaha milik negara yang diserahi tugas menyediakan dan mendistribusikan BBM di Tanah Air. Sebab, supaya pasokan lancar di seantero republik ini, setiap hari Pertamina harus mencadangkan kas Rp 3 triliun. Padahal, dalam satu bulan, Pertamina harus mengeluarkan dana talangan US$ 1 miliar atau Rp 9 triliun untuk mengimpor BBM.

Karena itu, pemerintah berusaha membantu masalah arus kas Pertamina dengan menunjuk Menteri Keuangan agar memfasilitasi pertemuan Pertamina dengan Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah. Pada saat yang sama, Departemen Keuangan akan merumuskan lagi pembayaran subsidi ke Pertamina setiap bulannya. "Kita berharap pembayaran subsidi tidak tersendat-sendat karena menyulitkan arus kas Pertamina," kata Menteri Pertambangan dan Energi, Purnomo Yusgiantoro.