Bos BTN Ungkit Antrean Backlog Rumah Masih Besar, Kuota FLPP Cepat Habis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Di sisi lain, antrean backlog juga masih besar. Ia berujar, pemerintah menyediakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 200 ribu hingga 250 ribu saban tahun. Namun, biasanya sudah habis pada Agustus.

“Seperti yang terjadi hari ini. Kami sediakan hampir 50 ribu (rumah), sudah kasih penawaran kredit tapi belum bisa diakadkan karena kuota (FLPP) habis,” kata Nixon dalam acara seminar Memicu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju di Menara BTN, Sabtu, 14 Desember 2024.

Menurut Nixon, antrean ini harus bisa segera diselesaikan pemerintah. Sebab, ia berujar, perumahan menjaadi sektor yang membawahi 187 subsektor di bawahnya. “Bisa bantu cukup signifikan untuk dampak ekonomi,” ujarnya.

Saat ini, Nixon mengatakan, masih ada 10 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Kemudian, berdasarkan data pelanggan PLN berkapasitas 450 VA, ada sekitar 26 juta keluarga yang tinggal di rumah tidak layak. Umumnya, rumah-rumah tidak layak huni ini ada di kampung-kampung.

“Terbesar, karena masalah sanitasi,” tutur Nixon. “Kita negara terbesar ketiga di dunia yang BABS (buang air bersih sembarangan) karena tidak memiliki sanitasi yang baik di rumah."

Pemerintah tengah berupaya menyelesaikan persoalan perumahan melalui program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sejak kampanye di Pilpres 2024, Prabowo menjanjikan pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan, setiap tahun. Presiden ke-8 itu kemudian membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Nixon mengatakan program 3 juta rumah masih memiliki tantangan besar. Hal ini lantaran kemampuan membangun rumah per tahun di Indonesia hanya berkisar 400 ribu hingga 600 ribu unit. “Program 3 juta rumah jadi challenge besar untuk meningkatkan hampir 7 atau 8 kali lipat dari kondisi kemampuan semula,” kata Nixon.

Ihwal akses kepemilikan rumah masyarakat, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengatakan pemerintah sedang berupaya Menyusun skema pembiayaan perumahan untuk pekerja informal. “Banyak tukang bakso, ojek, PKL, pedagang asongan yang tidak punya slip gaji tapi punya kemampuan membayar KPR,” kata Ara, Jumat, 13 Desember 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan jakan segera menjadwalkan pertemuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jaringan swasta di pasar modal untuk mencari solusi yang kredibel. Selain itu, untuk berdiskusi tentang pola pembiayaan yang tepat.

Pilihan Editor: Kementerian BUMN Kaji Penerbitan Obligasi BTN Durasi 15 Tahun untuk Dukung Program 3 Juta Rumah