Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Kalabahi, Alor - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meyakini keberadaan lembaga penyalur bahan bakar minyak atau BBM satu harga di daerah pelosok mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sebenarnya kehadiran BBM satu harga ini tujuannya adalah mendekatkan masyarakat kepada fasilitas pelayanan BBM,” kata anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurahman di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 25 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan hal itu berkaitan dengan telah diresmikannya 11 penyalur BBM satu harga di di Alor, dan dari 11 itu 10 lokasi berada di wilayah NTT dan sisanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Saleh menambahkan bahwa hal yang paling penting adalah keberadaan lembaga penyalur BBM satu harga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah pelosok.
Selama ini, ujar dia lagi, masyarakat terkadang sulit membawa hasil pangan atau hasil pertanian mereka ke perkotaan, namun kini lebih mudah karena energi tersebut sudah ada.
Selanjutnya: “Saya rasa itu yang paling penting bahwa BBM satu harga...."
“Saya rasa itu yang paling penting bahwa BBM satu harga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah pelosok,” ujar Saleh lagi.
Selain itu, masyarakat di pelosok sendiri bisa merasakan harga BBM yang sama seperti di wilayah perkotaan.
Menurut Saleh, wilayah Indonesia Timur menjadi wilayah yang masih minim BBM satu harga, karena itu selama tahun 2023 ini bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan Pertamina, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan dan membuka lembaga penyalur BBM satu harga.
Program BBM satu harga itu diperkirakan akan berakhir pada tahun 2024, seiring dengan selesainya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Namun BPH Migas berharap agar program tersebut tetap berjalan, sehingga bisa membantu masyarakat di daerah-daerah pelosok.