Bubar tapi Pintu Terbuka

SETELAH belasan tahun didikte negara-negara donor, akhirnya pemerintah Indonesia punya nyali juga. Pekan lalu, setelah bertemu dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Rodrigo de Rato, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan keputusan mengejutkan: membubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI). Inilah forum kreditor yang rutin memberi pinjaman ke Indonesia.

”Saya nyatakan tidak perlu lagi ada forum CGI,” kata Presiden di Istana Negara. ”Kita perlu lebih mandiri.” Pengumuman itu membuat sejumlah kreditor bertanya-tanya. Wakil Bank Dunia, ADB, dan Jepang esoknya langsung menemui Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, menanyakan keputusan itu.

Di luar pemerintah, para ekonom memuji langkah ini. ”Itu berarti tak ada lagi kartel utang atas Indonesia,” ujar ekonom Dradjad H. Wibowo. Desakan agar forum CGI dibubarkan sudah berkali-kali disuarakan lembaga nonpemerintah yang tergabung dalam Koalisi Anti-Utang di setiap sidang para donor ini. Alasannya, utang-utang CGI, yang totalnya sudah mencapai US$ 61,4 miliar sampai Oktober 2006, tak efektif bagi pembangunan dan hanya menumpuk beban bagi generasi mendatang.

Di sidang CGI, sikap pemerintah semula terkesan mendua. Di satu sisi butuh pinjaman luar negeri, namun di sisi lain terus berusaha mengambil alih kendali forum ini. Sidang-sidang CGI, yang semula berlangsung di luar negeri, dipindahkan ke Jakarta pada 2003. Pimpinan sidang, yang awalnya dipegang Bank Dunia, juga diambil alih pemerintah pada 2004.

Pada tahun lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan terus mencoba agar sidang CGI ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, meski akhirnya tetap berlangsung pada Juni 2006. Ketika sidang berlangsung pun, menurut sumber Tempo, Menteri Boediono secara berseloroh memberi isyarat kepada peserta sidang bahwa ini forum CGI terakhir.

Tak bisa dimungkiri, CGI memang menjadi ajang intervensi donor atas kebijakan pemerintah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. ”Banyak negara Eropa yang memberi utang sedikit, tapi gayanya seperti miliaran dolar,” kata Staf Khusus Menko Perekonomian, M. Ikhsan, pekan lalu. ”Ongkos politiknya besar, dan stigmanya buruk buat Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bila rencana pembubaran itu sudah lama diagendakan, mengapa Presiden baru mengumumkannya? Menurut Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Presiden hanya memanfaatkan momentum kehadiran Direktur Pelaksana IMF ke Jakarta, pekan lalu. Apalagi, kata Ikhsan, ada tudingan kehadiran IMF dikaitkan dengan pinjaman baru ke Indonesia.

Yang penting, menurut Paskah, pembubaran CGI tak berarti menutup pintu bagi utang luar negeri. Pinjaman tetap diajukan, tetapi lebih secara bilateral, bukan multilateral seperti forum CGI, yang cenderung mengeroyok Indonesia. ”Kalau pola bilateral, kita mau mengancam atau menangis pun tidak ada yang tahu,” katanya beramsal.

Apalagi, pola bilateral terbukti menguntungkan. Contohnya, kasus pinjaman Jepang untuk proyek transportasi massal Jakarta. Semula mereka minta kandungan lokal rendah. Namun, setelah dibahas bilateral, Jepang akhirnya setuju menaikkan kandungan lokal. ”Pola bilateral menaikkan posisi tawar Indonesia,” kata Sri Mulyani. ”Apalagi, kreditor bersaing memberi pinjaman ke kita.”

Ke depan, pemerintah hanya memprioritaskan pinjaman pada tiga kreditor utama, yakni Jepang, Bank Dunia, dan ADB, yang menguasai lebih dari 80 persen utang donor CGI. Pemerintah, kata Paskah, juga akan memanfaatkan miliaran dolar sisa pinjaman yang sampai sekarang belum diserap. Dengan begitu, rasio utang terhadap produk domestik bruto bisa diturunkan. ”Pada 2009, kami targetkan rasio utang tinggal 31 persen, dari posisi sekarang 41 persen dari PDB.”

Heri Susanto, Oktamandjaya Wiguna, Agus Supriyanto