DJP akan Kembalikan Uang Wajib Pajak yang Sudah Terlanjur Bayar PPN 12 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin akan mengembalikan dana konsumen yang sudah terlanjur kena pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya masih membahas mekanisme pengembalian pungutan tersebut.

Tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada 2025, tapi hanya bagi barang mewah. Namun beberapa pengusaha sudah terlanjur menaikkan pungutan pajak menjadi 12 persen meski barang dan jasanya tak terdampak perubahan tarif. Suryo menjamin uang wajib pajak tersebut akan dikembalikan. “Prinsipnya kalau sudah kelebihan dipungut, ya mesti dikembalikan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2025.

Seperti diketahui, pemerintah batal menaikkan pajak dari seluruh barang dan jasa yang selama ini kena PPN. Semula pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen. Hanya tiga barang yang tarif pajaknya tetap 11 persen, yakni minyak goreng berjenis Minyakita, tepung terigu dan gula industri.

Namun pada 31 Januari 2024, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan tarif PPN 12 persen hanya untuk barang mewah yang masuk kategori Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Barang yang selama ini terkena tarif 11 persen, pemungutannya tak berubah.

Setelah pengumuman tersebut, DJP telah bertemu dengan pelaku usaha khususnya retailer untuk melihat situasi. Menurut Suryo, dari pertemuan hari ini diketahui sudah ada pengusaha yang menggunakan penghitungan tarif PPN 12 persen. Karena itu, Direktorat akan membuat aturan pengembaliannya termasuk pada waktu penerbitan fraktur pajak.