Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan ingin membangun koperasi di daerah-daerah tujuan transmigrasi. Alasannya, kondisi ekonomi di kawasan transmigrasi yang relatif tertinggal dan sulit berkembang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budi Arie mengatakan, pendirian koperasi merupakan salah satu opsi paling tepat untuk mengembangkan kawasan transmigrasi. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Program-program pengembangan kapasitas masyarakat juga diklaim semakin mudah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ketika nanti sudah berbadan usaha koperasi, kami di Kementerian Koperasi memungkinkan untuk berkolaborasi. Koperasi pemasaran di daerah-daerah transmigrasi itu saya rasa perlu," ucap Ketua Umum Projo itu dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 25 November 2024.
Dengan adanya koperasi, Budi Arie mengatakan para transmigran akan memperoleh kemudahan mengakses pembiayaan modal kerja koperasi. Ia menyatakan siap memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi di kawasan transmigrasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.
"Kami ada LPDB nanti kita bisa support juga untuk pembiayaan, termasuk kredit usaha tani. Saya rasa kalau transmigran lebih jelas orangnya, tanahnya juga jelas dan offtakernya jelas," ujar kata eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu.
Di daerah-daerah transmigrasi, Budi Arie mengatakan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani. Kondisi ini, kata dia, sinkron dengan rencana pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Koperasi akan membantu penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini tak lagi melalui agen atau dealer, tapi langsung ke penerima manfaat seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
"Kalau kita bisa bantu (penyaluran), itu kan sudah lumayan sekali membantu teman-teman di transmigran terutama di Indonesia Timur untuk pupuknya. Untuk pemasaran nanti kita pikirkan bagaimana strateginya," kata lulusan Universitas Indonesia itu.
Keberadaan koperasi di kawasan transmigrasi juga dinilai Budi Arie akan membantu para petani untuk lebih memudahkan pemasaran produknya. Koperasi dapat menjadi offtaker dari komoditas unggulan di setiap wilayah transmigrasi.
Politikus yang pernah menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara untuk merealisasikan rencana pendirian koperasi di kawasan transmigrasi.
Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi, saat ini jumlah transmigran di seluruh Indonesia mencapai sekitar 9,1 juta jiwa. Rinciannya, ada 2,1 juta kepala keluarga dan tersebar di 153 kawasan transmigran. Dengan jumlah itu, rata-rata kepemilikan lahan oleh satu keluarga transmigran sekitar 2 hektar. Lahan ini disebut dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian.
Foto 
