Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Miswadi, 46 tahun, bersama sembilan warga Rempang lainnya berkumpul di depan Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Agustus 2024, untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kedatangan mereka ke ibu kota bukanlah tanpa alasan. Selama ini, mereka merasa diintimidasi oleh aparat keamanan di kampung halaman mereka di Pulau Rempang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Miswadi mengungkapkan intimidasi dari aparat keamanan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang. Ia menuturkan polisi dan TNI sering datang ke desa mereka, terutama ketika menyelenggarakan kegiatan sosial. Aparat kerap mengawasi karena warga menjadikan momen tersebut untuk berkonsolidasi menolak proyek Rempang Eco-City.
Salah satu insiden yang paling diingatnya adalah saat mereka mengadakan kegiatan keagamaan di bulan Muharram tahun ini. Sejumlah orang yang mengaku sebagai tentara datang dengan pakaian bebas.
"Mereka tidak suka setiap kami bikin kegiatan, (karena) kami mengadakan orasi penolakan-penolakan," ujarnya kepada Tempo di lokasi aksi, di depan gedung Kementerian Koordinator Perekonomian.
Ia mengatakan kedatangan aparat ini tidak jarang menimbulkan ketakutan di kalangan warga, terutama di kampung-kampung tetangga yang belum terbiasa dengan intimidasi tersebut.
Di Kelurahan Sembulang sendiri, kata Miswadi, warga sudah terbiasa dengan intimidasi yang mereka alami. Namun, dia mengkhawatirkan kampung-kampung tetangga, khususnya di Kelurahan Rempang Cate, yang belum mendapatkan pemahaman penuh tentang proyek Rempang Eco-City dan masih takut untuk berbicara. "Kami di Sembulang sudah kebal dengan intimidasi," katanya.
Selanjutnya baca: Demonstran mengecam proyek yang merugikan warga
Aksi demonstrasi warga Rempang hari ini didukung oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Trilogi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, serta gabungan masyarakat sipil yang terdiri dari Walhi, Jatam, KontraS, AJI, dan KPA. Mereka semua bersatu mendampingi warga Rempang untuk menentang proyek yang dianggap akan merugikan warga dan lingkungan di Pulau Rempang.
Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan "Masyarakat Rempang Tolak PSN Rempang Eco-City! Raja Adil Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah” dan "Jangan Rusak Laut Darat Kami".
Mereka mengecam proyek yang mereka anggap akan merugikan masyarakat setempat. Mereka juga menyebut pemerintah tidak melindungi hak-hak warga, terutama perihal ancaman relokasi paksa dan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh proyek tersebut.
Perwakilan dari Walhi, Uli, yang menjadi orator dalam aksi tersebut menyoroti keterlibatan investor asing, khususnya dari Cina, dalam pembiayaan proyek Rempang. "Setengah dari investasi Rempang Eco-City dibiayai oleh investor Cina," ujarnya. Ia juga mengatakan pembangunan ini tidak hanya merugikan masyarakat Rempang, tetapi juga berdampak pada lingkungan yang lebih luas sehingga meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.
Dia pun menegaskan perjuangan masyarakat Rempang bukanlah semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. "Mereka berjuang atas kepentingan seluruh rakyat Indonesia, atas kepentingan masyarakat di Jakarta, atas kepentingan masyarakat di kota-kota besar. Karena ambisi pembangunan Eco-city Rempang itu akan merusak ekologi di Rempang," kata dia.
Foto 
