Dampak Harga Beras terhadap Inflasi

Perbesar

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa beras bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, 19 September 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Angka kemiskinan berpotensi melonjak lagi karena harga beras.
Target inflasi pemerintah diperkirakan tidak tercapai jika harga beras tak terkendali.
Jokowi akan menambah pasokan cadangan beras pemerintah sebanyak 1 juta ton.

TINGGINYA harga beras membuat Tania Aulia mesti menghemat konsumsi nasi harian keluarganya. Sebab, kenaikan harga beras yang tak kunjung berhenti membuat perempuan berusia 38 tahun ini harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bahan pangan pokok tersebut. “Makanya terkadang saya jadikan bubur agar irit beras,” kata dia di sebuah toko beras di Jakarta Selatan, Senin, 18 September 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kini, ia pun lebih selektif dalam memilih toko beras. Saat ditemui Tempo, Tania bersama anaknya yang masih berusia balita telah menyambangi beberapa toko untuk mencari beras dengan harga termurah. “Bedanya 500 perak saja, sih,” kata dia. Namun selisih harga itu sangat berarti karena kenaikan harga sudah berlangsung terlalu lama. “Mana saya enggak dapat bantuan sosial dari pemerintah.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menyitir panel harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata bulanan beras premium dan medium tercatat terus menanjak sejak awal tahun. Harga beras medium mencapai rata-rata Rp 12.690 per kilogram pada September 2023. Padahal, pada Januari lalu, harganya masih Rp 11.550 per kilogram. Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp 14.330 per kilogram, dari sebelumnya Rp 13.140 per kilogram pada Januari.

Kondisi ini menjadi catatan bagi Presiden Joko Widodo. Musababnya, beras menjadi komoditas pangan yang harganya terus naik ketika harga komoditas lain justru turun. “Harga bawang merah turun, bawang putih juga turun. Hanya satu yang memang masih (belum turun), beras,” kata Jokowi setelah meninjau Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras mencapai 7,99 persen sejak Januari hingga Agustus 2023. Sejak awal tahun pun beras konsisten menyumbang inflasi di Tanah Air. Bahkan, ketika BPS mencatat terjadinya deflasi bulanan sebesar 0,02 persen pada Agustus 2023, beras tetap menyumbang inflasi sebesar 0,05 persen. Adapun secara tahunan, andil inflasi beras sebesar 0,41 persen.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pemerintah perlu mengambil solusi jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari kenaikan harga beras, yakni melonjaknya inflasi dan angka kemiskinan. Dengan inflasi beras yang mencapai 8 persen sejak Januari hingga Agustus saja, andil beras untuk garis kemiskinan di perdesaan mencapai 23,7 persen dan di perkotaan 19,35 persen.

“Kenaikan harga beras langsung menaikkan jumlah penduduk miskin,” kata dia. Ia pun memperkirakan target pemerintah untuk menjaga inflasi pada 2-4 persen akan meleset jika harga beras tidak segera ditanggulangi. “Inflasi bisa kembali ke 4,5-4,8 persen year-on-year.”

BPS sebelumnya mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,09 juta orang pada Maret 2023. Artinya, tingkat kemiskinan di Tanah Air mencapai 9,36 persen pada periode tersebut. Angka tersebut turun dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022, tapi masih lebih tinggi dari titik terendah prapandemi, yakni 9,22 persen pada September 2019.

Apabila angka kemiskinan tak berkurang signifikan, sasaran pembangunan pemerintah berupa tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen berdasarkan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 akan kian berat dicapai.

Warga mendapat bantuan beras murah di Monumen Rakyat Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, 19 September 2023. TEMPO/Prima Mulia

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan berbagai kebijakan pemerintah saat ini masih memerlukan waktu transmisi untuk mempengaruhi harga beras. Apabila harga beras tak terkendali, ia mengatakan, setiap 1 persen kenaikan harga komoditas itu akan menyumbang inflasi sebesar 0,03-0,04 persen terhadap total inflasi Indonesia.

Harga itu juga akan sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan lantaran selama ini beras memiliki bobot konsumsi terbesar. “Terutama bagi kelas menengah ke bawah dan masyarakat miskin,” kata Josua. Khusus masyarakat miskin, ia yakin penyaluran bantuan sosial beras kepada 21,3 juta rumah tangga penerima manfaat selama tiga bulan akan mengurangi tekanan terhadap kenaikan angka kemiskinan.

Adapun peneliti dari Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan saat ini kelompok masyarakat yang rentan adalah kelas menengah yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, tapi juga tidak masuk kelas atas. “Ketika inflasi terjadi, kelompok inilah yang paling berpotensi tertekan, mengingat mereka tidak mendapat bantuan langsung dari pemerintah,” kata dia.

Kelompok masyarakat inilah yang kemudian berpotensi turun kelas menjadi masyarakat miskin lantaran terimbas kenaikan harga beras yang cukup signifikan. Untuk itu, Yusuf menyarankan pemerintah memperluas jumlah penerima bantuan sosial tersebut seperti pada masa pandemi. Dengan demikian, masyarakat di kelas menengah tetap terjaga daya belinya.

Atas kondisi tersebut, Jokowi berharap harga beras bisa mulai turun dalam dua hingga tiga pekan ke depan seiring dengan upaya pemerintah menggelontorkan cadangannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar.

Pekerja melakukan bongkar muat beras dari Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 13 September 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Ia pun memastikan cadangan pemerintah akan cukup untuk melakukan intervensi tersebut karena saat ini Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menguasai 2 juta ton stok beras, kendati 400 ribu ton di antaranya belum tiba. “Itu pun masih akan kami tambah lagi 1 juta ton untuk memastikan stoknya ada, sehingga kita tidak khawatir karena kekeringan, produksi turun. Ada stoknya,” tutur Jokowi.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, yakin daya beli masyarakat akan terjaga dengan adanya bantuan beras sebagai bantuan sosial tambahan di luar Program Keluarga Harapan dan Program Sembako. Di sisi lain, pemerintah juga menambah intervensi dengan menggelontorkan pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang yang sejak April lalu tidak dilakukan. Harapannya, harga beras di tingkat pedagang eceran segera mereda.

“Dengan perkembangan harga pangan (termasuk beras) dan kondisi saat ini, kami masih optimistis inflasi dapat terkendali pada rentang sasaran 3 persen plus-minus 1 persen,” kata Ferry.

CAESAR AKBAR | NINDA DWI RAMADHANI (MAGANG)