Deflasi Beruntun Lima Bulan: Aman atau Tanda Bahaya?

BPS mencatat inflasi inti pada September 2024 sebesar 0,16 persen. Nilainya justru turun dibanding pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,20 persen. Inflasi inti digunakan untuk mengukur kenaikan harga barang atau jasa selain harga pangan yang masuk volatile food dan harga komoditas lain yang masuk komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti BBM. Karena itu, komponen ini menjadi salah satu indikator yang mencerminkan daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang sekunder atau tersier. Artinya, turunnya inflasi inti pada September 2024 bisa dianggap sebagai salah satu indikator menurunnya daya beli masyarakat.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat inflasi inti yang rendah makin menunjukkan pelemahan daya beli. Sebab, kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa makin berkurang karena daya beli yang tertekan. 

Penurunan daya beli masyarakat saat ini, menurut Nailul, banyak dipengaruhi oleh faktor domestik, bukan seperti deflasi yang terjadi sebelumnya akibat krisis global, misalnya pada 2008-2009 atau pandemi Covid-19 yang terjadi tiba-tiba. Dia menilai pelemahan daya beli kini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat, meskipun harga komoditas masih relatif stabil.

Pada kuartal kedua 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen atau lebih rendah dibanding pada kuartal kedua 2023 yang sebesar 5,22 persen. Angka itu juga lebih kecil dibanding pertumbuhan pada kuartal yang sama pada 2022 yang sebesar 5,52 persen.

Peneliti dari Next Policy, Dwi Raihan, berpendapat deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun ini merupakan sinyal tidak aman bagi ekonomi. "Ini menjadi sinyal lesunya aktivitas perekonomian," ucapnya. Musababnya, deflasi yang terjadi saat ini disebabkan oleh pelemahan daya beli. Artinya, masyarakat mengurangi atau tidak mengkonsumsi karena tidak ada uang. 

Deflasi bisa terjadi karena dua hal: pasokan barang yang berlimpah atau permintaan barang yang turun. Dwi melihat deflasi lima bulan beruntun ini terjadi akibat permintaan yang melemah karena turunnya daya beli masyarakat. 

Penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang menjadi penopang perekonomian menjadi indikasi kuat pelemahan daya beli. BPS mencatat jumlah masyarakat kelas menengah per Agustus 2024 sebanyak 47,85 juta atau turun 9,48 juta dibanding saat pandemi yang mencapai 57,33 orang.

Secara mikro, Dwi mengatakan deflasi juga sangat merugikan pengusaha, seperti harga jual yang murah. Harga produk yang murah membuat pendapatan perusahaan turun. Dengan pendapatan yang turun, perusahaan bisa mengurangi beban operasional dengan mengurangi jumlah karyawan. Apalagi Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga 1 Oktober 2024, sebanyak 52.993 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan tingkat deflasi yang terus menurun secara beruntun ini, baik melalui instrumen fiskal maupun moneter.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menegaskan bahwa deflasi dalam periode panjang ini tidak normal. Terutama bagi negara dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti Indonesia. Sebab, negara dengan pertumbuhan positif biasanya mengalami inflasi atau kenaikan harga, meskipun inflasi yang diinginkan adalah inflasi rendah yang dikendalikan dengan baik. 

"Nah, yang terjadi malah bukan hanya inflasi yang rendah, melainkan juga deflasi lima bulan berturut-turut, dan ini menyerupai kondisi krisis," kata Faisal. 

Petani memperlihatkan gabah seusai panen di Duren Sawit, Jakarta, 27 September 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Ia menilai deflasi ini sebagai indikasi lemahnya permintaan dan konsumsi dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, terutama dibanding sebelum pandemi merebak, dengan banyaknya orang yang sebelumnya bekerja kini belum kembali ke kondisi normal. 

Jika konsumsi masyarakat lemah, perekonomian akan kesulitan bergerak. Apalagi selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Pada kuartal II 2024, misalnya, kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,53 persen terhadap produk domestik bruto. Sektor-sektor seperti industri manufaktur dan jasa juga akan terpengaruh. 

Karena itu, Faisal berharap pemerintah merespons kondisi ini dengan cepat. Langkah yang diharapkan tidak hanya melalui kebijakan moneter seperti pelonggaran suku bunga, tapi juga lewat kebijakan fiskal dan insentif di sektor riil untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Deflasi selama lima bulan berturut-turut juga dinilai sebagai sinyal bahaya oleh kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani khawatir kondisi ini berhubungan dengan daya beli. Ia menyebutkan daya beli merupakan aspek penting untuk dicermati karena konsumsi domestik selama ini menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, mengatakan seharusnya pemerintah mengkaji fenomena deflasi dari dua sudut pandang ekonomi, yaitu dari sisi permintaan dan suplai. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil lebih komprehensif.

 

Dari sisi penawaran atau suplai, terlihat adanya tekanan berdasarkan data Purchasing Managers' Index (PMI). Data ini menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. Sejak April 2024, PMI terus turun, bahkan mengalami kontraksi sejak Juli 2024 hingga di bawah 50.

Dari sisi permintaan, Ajib mengimbuhkan, indikator-indikator ekonomi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Ia merujuk pada penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada Agustus 2024 yang menunjukkan lebih dari 8,5 juta penduduk Indonesia turun kelas sejak 2018. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak menyatakan penerimaan pajak kelas menengah terus turun hingga hanya sekitar 1 persen dari penerimaan pajak secara agregat.

"Daya beli masyarakat yang menjadi faktor konsumsi ini menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah harus cepat memberikan insentif tepat sasaran agar daya beli kembali terjaga," tutur Ajib. 

Di tengah perbedaan pendapat itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penyebab deflasi masih perlu dikaji lebih mendalam. Apakah terjadi karena adanya perbaikan rantai pasok atau karena kemampuan daya beli masyarakat menurun. Ia mengatakan deflasi ataupun inflasi yang tak terkendali akan merugikan semua pihak.

Karena itu, Kepala Negara meminta jajarannya memeriksa lebih lanjut penyebab deflasi selama lima bulan berturut-turut ini. "Apa pun yang namanya deflasi ataupun inflasi, itu dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil," ujar Jokowi pada Ahad, 6 Oktober 2024.