Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Deretan Fakta LRT Jabodebek: Rute, Tarif dan Biaya LRT Jabodebek yang Sempat Bikin Bos KAI Curhat

LRT Jabodebek diperkirakan beroperasi pada Juli 2023. Berapa tarif dan ke mana saja rute LRT Jabodebek yang habiskan biaya hingga Rp 32,5 triliun?

18 Januari 2023 | 09.29 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Kereta LRT terparkir di kawasan Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 7 Februari 2021. Adhi Karya sebagai kontraktor mengatakan bahwa LRT Jabodebek yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi siap dioperasikan pada 17 Agustus 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan LRT Jabodebek dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau proyek sepur kilat pada akhir 2022 lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hal ini juga dipastikan oleh Kepala Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI, Mochamad Purnomosidi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Sesuai dengan yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu,” kata Purnomosidi, seperti telah diberitakan Tempo.co, Selasa 17 Januari 2023.

Saat ini, progress pembangunan LRT Jabodebek telah mencapai 88,4 persen. Pembangunan infrastruktur LRT Jabodebek telah rampung. Pihak KAI, kini sedang menguji di lintas pelayanan satu, dua, tiga, dan depo. 

Dia mengatakan uji lintas pelayanan satu sudah selesai. Bahkan, kata Purnomosidi, kereta juga sudah dijajal oleh Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu. Saat ini pengujian bergeser ke lintas pelayanan dua yakni dari Stasiun Cawang sampai ke Dukuh Atas.

“Paralel kami menyelesaikan lintas pelayanan tiga, dari Cawang sampai ke Jatimulya atau Bekasi Timur. Depo juga kami selesaikan,” tutur Purnomosidi.

LRT Jabodebek akan menghadirkan 18 stasiun, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.

Stasiun-stasiun tersebut, kata Kuswardojo, terintegrasi dengan moda transportasi lain, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. 

Selain itu, stasiun LRT Jabodebek tersebar di lokasi yang strategis mulai dari kawasan perumahan, perbelanjaan, hingga kawasan bisnis sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakan LRT Jabodebek. 

Pihak PT KAI juga terus melakukan roadshow ke pemda-pemda di Bekasi, Depok dan Bogor agar bisa mengintegrasikan moda angkutan umum dengan stasiun LRT Jabodebek.

Selanjutnya: LRT Jabodebek bakal mengoperasikan...

LRT Jabodebek bakal mengoperasikan 31 rangkaian. Setiap rangkaian terdiri dari 6 kereta. Dengan kapasitas tersebut. LRT Jabodetabek mampu mengangkut penumpang hingga 1.308 orang dalam sekali angkut. 

Moda transportasi umum ini akan mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 23.27. Nantinya LRT Jabodebek rata-rata akan melayani sebanyak 434 perjalanan KA setiap hari. 

Tarif LRT dipatok Rp 15 ribu

Pada awal pengoperasian nanti, LRT Jabodebek ditargetkan akan menarik 137.000 penumpang dalam satu hari. Adapun, durasi datangnya rangkaian kereta di Stasiun Dukuh Atas - Cawang adalah 4 menit. Sedangkan di Stasiun Jati Mulya - Cawang 8 menit. Sementara di Stasiun Harjamukti - Cawang adalah 8 menit sekali.

Adapun, Purnomosidi mengatakan, tarif yang akan dipatok untuk penumpang LRT Jabodebek diperkirakan senilai Rp 15 ribu dan akan progresif bertambah setiap bertambah jarak kilometer tertentu.

“Yang diajukan KAI itu average, rata-rata itu di Rp 15 ribu ya. Terkait dengan tarif ini sudah kita lakukan kajian,” ujar dia di Depo LRT Jabodebek, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Januari 2023.

Selain itu, Purnomosidi menambahkan, pihaknya juga memberikan beberapa pilihan mulai dari tarif naik Rp 3 ribu atau Rp 5 ribu setiap jarak bertambah per kilometernya, sama seperti  KRL Commuter Line. Sedangkan tarif dengan jarak paling jauh, dia berujar, yang diusulkan adalah Rp 24 ribu sampai Rp 25 ribu.

“Kami masih menunggu penetapan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan,” ucap dia. 

“Tarif Rp 15 ribu itu rata-rata. Jadi kalau kita hitung jumlah total dibagi dengan jumlah penumpang itu kira-kira tarif itu besarannya Rp 15 ribu ya.”

Bikin keuangan KAI berdarah-darah

Proyek LRT Jabodebek yang menghabiskan dana sebesar Rp 32,5 triliun ini dibebankan kepada PT KAI. Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, semula biaya pembangunan LRT Jabodebek adalah sebesar Rp 29,9 triliun. Namun membengkak sebesar Rp 2,6 triliun.

Menurut dia, hal ini merupakan hal yang tak wajar. Sebab, proyek ini dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dengan kontraktor proyek, perusahaan BUMN, PT Adhi Karya namun KAI sebagai yang membiayai proyek. 

Selanjutnya: "Proyek ini agak aneh ..."

"Proyek ini agak aneh (karena) pemilik proyek Kementerian Perhubungan, kontraktornya Adhi Karya, dan di Perpres 49 (2017) PT KAI sebagai pembayar," kata Didiek, Rabu, 6 Juli 2022. "Jadi kalau dibuka anatomi Perpres 49 itu, memang ini sesuatu yang tidak wajar sebetulnya."

Meski begitu, perseroan tetap berkomitmen menyelesaikan pekerjaan yang masuk dalam proyek strategis nasional tersebut.

Mantan Direktur Keuangan KAI ini kemudian merincikan, dari nilai awal proyek LRT Jabodebek sebesar Rp 29,9 triliun, sekitar Rp 25 triliun di antaranya dialokasikan untuk pembangunan prasarana. Sisanya, sekitar Rp 4 triliun digunakan untuk menyediakan sarana atau kereta.

Untuk membiayai proyek ini, KAI mendapatkan dukungan Penyertaan Modal Negara atau PMN sekitar Rp 10 triliun. Adapun sekitar Rp 20 triliun sisanya dibayar melalui kredit sindikasi 15 bank yang dibayarkan oleh KAI dengan jaminan pemerintah.

"Kami berutang itu Rp 20 triliun sendiri. Jadi, bagaimana kami mengembalikan utang kalau tidak ditopang oleh PSO (public service obligation) untuk pengambilan infrastruktur (LRT)," tutur Didiek. 

Adapun, proyek LRT dimulai sejak 2015. Proyek itu akhirnya diberi landasan hukum saat diterbitkannya Perpres No.49/2017 pada Mei lima tahun yang lalu.

Namun hingga tahun 2017, proyek tersebut terkendala kesulitan soal penagihan ongkos pembangunan karena kontraktor BUMN kala itu belum berkontrak dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Sedangkan Menteri Keuangan saat itu, kata Didiek, menyampaikan bahwa negara belum sanggup untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 29,9 triliun untuk proyek LRT. Akhirnya, pemerintah memberikan dukungan dengan skema cicilan.

Namun hal itu juga belum sesuai dengan model bisnis yang diatur oleh Perpres. Dalam Perpres 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan sebagai penyelenggara pengoperasian, perawatan, serta pengusahaan proyek infrastruktur dan sarana LRT yang dijadikan satu proyek. 

"LRT menjadi bagian dari PT Kereta Api Indonesia, dan ini akan menjadi beban," ucap Didiek kala itu.

MOH KHORY ALFARIZI | UJI SUKMA MEDIANTI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus