Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat, Ma’ruf Amin, menyatakan kehadiran investor baru sangat mendesak, sebagai bagian dari upaya penyelamatan bank syariah pertama di Indonesia tersebut. Menurut Ma’ruf, setelah bergelut dengan persoalan modal dalam tiga tahun terakhir, Bank Muamalat membutuhkan suntikan modal baru untuk memperbaiki likuiditasnya. "Harus ada investor. Harus, saya kira itu juga aturan dari Otoritas Jasa Keuangan," kata dia di Muamalat Tower, Jakarta, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sampai akhir tahun lalu, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Muamalat mencapai 13,62 persen, naik dari 2016 yang berada di level 12,75 persen. Posisi CAR membaik pada kuartal III 2018 menjadi 15,92 persen. Ma’ruf, yang menjadi calon wakil presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019, juga menyatakan pemerintah harus turun tangan untuk menangani masalah permodalan Bank Muamalat. "Pemerintah itu tentu harus memfasilitasi dan mudah-mudahan segera beres," ujar dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Deputi Ko-misioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan penentuan investor tidak bisa cepat karena harus ada proses penilaian. "Ini ibaratnya mencari jodoh, tidak bisa terburu-buru," katanya. Anto mengatakan OJK mempersilakan calon-calon investor untuk membahas langkah yang di-perlukan berkaitan dengan suntikan modal ke Bank Muamalat.
Saat ini ada dua calon investor yang hendak me-nanamkan modal di Bank Muamalat. Yang pertama adalah Ilham Habibie, putra mantan presiden B.J. Habibie, yang menggandeng sejumlah investor. Calon investor lainnya adalah Dato Sri Tahir (Ang Tjoen Ming), pendiri Grup Mayapada.
Kepada Tempo, Ilham menyatakan tengah membangun konsorsium bersama perusahaan investasi dari Singapura, Lynx Asia, SGG Group, dan menggandeng bos Grup Medco, Arifin Panigoro. "Tujuannya ada dua. Pertama, ada wasiat untuk menyelamatkan. Dan kedua adalah untuk menyehatkan dan membesarkan Muamalat," ujarnya.
Menurut Ilham, konsorsiumnya menawarkan opsi asset swap antara aset baik milik investor dan aset kurang baik berupa pembiayaan bermasalah (NPF) senilai Rp 6 triliun. Kemudian transaksi akan dilanjutkan dengan penerbitan sukuk mudarabah oleh Muamalat senilai Rp 1,6 triliun. Sukuk ini kemudian akan diserap sepenuhnya oleh investor, dan kemudian Muamalat diharuskan membeli Sukuk Trust Certificates (STC) yang diterbitkan investor senilai Rp 8 triliun, dengan kupon 0 persen dan bertenor 20 tahun, dengan aset dasar atau underlying obligasi pemerintah Indonesia.
Dana untuk membeli sukuk itu berasal dari penjualan NPF dan penerbitan sukuk mudarabah senilai Rp 1,6 triliun. Sehingga, sisanya Muamalat hanya mengeluarkan kocek Rp 400 miliar dalam tran-saksi tersebut. "Kemudian rights issue, untuk besarnya investasi maksimal Rp 8 triliun dan bisa dilakukan bertahap," kata Ilham.
Adapun Tahir disebut-sebut mengajukan skema strategic partnership. Tahir menyatakan pada dasarnya dia tak keberatan membantu persoalan Bank Muamalat. "Saya pribadi kalau memang diminta, saya siap. Tapi kalau untuk memiliki, saya tidak bersedia, karena saya sudah punya Bank Mayapada," ucapnya. Tahir pun menyerahkan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan. "Teknisnya seperti apa, terserah OJK."
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, mengatakan tingkat rasio kecukupan modal (CAR) Muamalat memang telah meningkat cukup signifikan, yaitu pada Juni 2018 menjadi 15,92 persen. "Tapi rasionya masih di bawah rata-rata CAR perbankan syariah saat ini 19 persen, oleh karena itu opsinya tambah modal, baik di internal shareholder maupun dari pihak luar," katanya. DEWI NURITA | GHOIDA RAHMAH | FERY FIRMANSYAH
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
