Di balik bursa ketua

MUNAS Kadin baru akan diselenggarakan Desember mendatang, tapi bursa untuk calon ketua sudah ramai dibicarakan. Konon, beberapa nama yang cukup kondang, seperti Bob Hasan, Probosutedjo, Iman Taufik, dan Sukamdani paling sering disebut sebagai calon kuat untuk jabatan ketua umum periode 1988-1993. Tapi itu nama-nama dan kubu pengusaha. Lain lagi calon yang muncul dari kalangan BUMN dan koperasi. Dari sektor ini, mencuat nama besar seperti pakar ekonomi Sri Edi Swasono Daman Danuwidjaja dan Lily Kusumah. Selain bursa calon ketua, ada lagi yang lebih ramai digunjingkan pengusaha, yakni dibentuknya Dewan Perusahaan Swasta Nasional (DPSN) pekan lalu. Konon, inilah wadah yang akan menampung aspirasi para pengusaha yang tak lagi tertampung oleh Kadin. Akibatnya, isu DPSN sebagai Kadin tandingan beredar, meningkahi ramainya pencalonan ketua umum. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pengusaha, DPSN dibentuk karena forum Kadin sekarang, setelah masuknya unsur BUMN dan Koperasi, tak lagi sepenuhnya menyuarakan kepentingan pengusaha. Misalnya, pemerintah menurunkan sebuah kebijaksanaan yang merugikan sebagian pengusaha. "Kami tidak bisa mengungkapkan kesulitan yang dihadapi. Sebab, di samping kami ada orang BUMN yang justru diuntungkan oleh turunnya kebijaksanaan tersebut," ujar pengusaha itu. Nah, dengan DPSN, diharapkan keluhan-keluhan seperti itu bisa dinyatakan dengan suara yang bulat. Selain itu, ada pula isu yang mengaitkan-DPSN dengan pemilihan ketua umum pertengahan Desember mendatang. Menurut seorang pengusaha yang pernah menjadi salah seorang pengurus harian beberapa nama calon yang dikabarkan telah mendapat restu dari Presiden dianggap kurang layak menduduki kursi ketua umum. "Makanya, DPSN dibentuk terburu-buru, pokoknya sebelum Munas dimulai, agar kita bisa memilih ketua yang paling tepat," ujarnya. Tidak jelas benar siapa yang dimaksudkannya sebagai "ketua yang paling tepat". Tapi Sukamdani Sahid Gitosardjono, yang sekarang duduk sebagai ketua umum, disebut oleh beberapa pengusaha sebagai calon yang cukup kredibel. "Apa pun latar belakangnya, Sukamdani masih lebih layak daripada yang lain, karena kematangan dan pengalamannya," ujar sumber tersebut. Terlepas dari siapa calon yang terlayak dan terkuat, pembentukan dewan swasta ini memang menimbulkan tanda tanya. Coba saja, sebelum masuknya unsur BUMN dan Koperasi, tak pernah terlintas ide di benak pengusaha untuk mendirikan dewan sendiri. Benarkah ada keretakan di tubuh Kadin? "Tidak. Gagasan DPSN sama sekali tidak bertentangan dengan ketetapan pemerintah maupun UU. Kami justru memerlukan wadah tersebut, agar aspirasi dari sektor swasta tetap bergema," tutur Sukamdani yang juga duduk sebagai Ketua Pembina DPSN. DPSN juga diharapkan akan membawa suara yang bulat pada pemilihan ketua umum kelak. Seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Eric Samola, unsur swasta sampai saat ini belum memiliki wadah yang bisa membawakan satu suara. Lain halnya BUMN dan Koperasi. Suara dari unsur Koperasi bisa disalurkan melalui Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), sedangkan suara BUMN akan berkumandang melalui menteri-menterinya. Nah, bagaimana dengan suara swasta? "Kalau setiap anggota mengusulkan diri sendiri, kacau dong. Jadi, memang dibutuhkan forum khusus untuk swasta," ujar Eric. Dalam hal status, PDSN secara struktural tidak berada di bawah Kadin. Dan keanggotaan PDSN tidak berlaku otomatis. Artinya, kalau ada pengusaha yang tidak mau menjadi anggota, tidak akan dipermasalahkan. BK, Moebanoe Moera, dan Kastoyo Ramelan