Dilema Akhir Tahun

Manggi Habir*

KETIKA Brexit terjadi awal tahun ini, para ekonom mulai kesulitan memproyeksikan keadaan ekonomi tahun depan. Akibat hengkangnya Inggris dari Uni Eropa, pound sterling terpuruk ke titik terendah setelahnya. Masalah bertambah karena sentimen ini seperti wabah yang dengan segera tersebar di penjuru Uni Eropa lainnya. Keutuhan kawasan Eropa dan mata uang euro mulai dipertanyakan.

Kesulitan belum sepenuhnya berlalu ketika persoalan lain datang dengan terpilihnya Donald Trump dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Pengusaha dan politikus yang kerap bikin pernyataan kontroversial ini berjanji membatasi arus dagang dan migrasi, khususnya arus dagang antara Amerika dan Cina serta arus migrasi antara Amerika dan Meksiko.

Lalu, menjelang akhir tahun ini, Federal Reserve di Amerika akhirnya menaikkan suku bunganya 25 basis point. Kebijakan ini memang sudah jauh hari diperkirakan, tapi kemudian timbul indikasi bahwa kenaikan bunga ini akan terjadi tiga kali lagi tahun depan. Ini yang membuat pelaku pasar kembali memborong dolar Amerika sehingga melemahkan mata uang dunia lainnya, termasuk rupiah.

Rupiah di awal tahun dibuka di tingkat 13.800 per dolar Amerika. Posisinya sempat menguat dengan cukup berhasilnya tahap pertama program pengampunan pajak pada akhir September, yakni ke tingkat 13 ribu. Tapi kemudian kembali melemah dan menutup posisinya menjelang akhir tahun di level 13.400-an per dolar. Indeks harga saham gabungan di bursa kita pun mengikuti tren yang serupa. Membuka tahun di tingkat 4.600, lalu menguat ke level 5.300 di akhir September, kemudian menutup tahun di tingkat 5.100. Setidaknya antara awal dan akhir tahun ada perbaikan tren, tapi di antaranya cukup fluktuatif.

Tren ini tentu saja berdampak pada kebijakan moneter Bank Indonesia, yang tampaknya semakin sulit untuk terus menurunkan suku bunga rupiah. Malah, sebaliknya, perlu diperhitungkan kemungkinan ada kenaikan bunga jika inflasi meningkat atau untuk menjaga stabilnya rupiah.

Selain itu, pemerintah dibuat pusing oleh kesulitan keuangan salah satu perusahaan asuransi jiwa tertua, AJB Bumiputera, yang tingkat kewajibannya melebihi nilai asetnya, sehingga membutuhkan suntikan modal untuk dapat tetap beroperasi. Terlihat para pemegang polis asuransi jiwa AJB Bumiputera mulai khawatir nilai polis asuransinya tergerus. Pemerintah enggan mengambil alih AJB Bumiputera—untuk menghindari kasus seperti Bank Century dulu—dan sedang menjajaki opsi agar pihak swasta yang mengambil alih.

Khawatir akan kestabilan nilai rupiah pada 2017, pemerintah juga berusaha agar ekspor dapat ditingkatkan. Pekan lalu beredar berita bahwa pemerintah berencana melonggarkan larangan ekspor bagi perusahaan tambang. Tapi hal ini tak mudah mengingat jumlah investasi besar yang telah ditanamkan untuk membangun pabrik pengolahan tambang (smelter). Ditambah penundaan larangan ekspor akan mencerminkan inkonsistensi kebijakan pemerintah yang menyulitkan investor jangka panjang.

Kesulitan kedua pada dua masalah di atas adalah soal waktu. Jika negosiasi AJB Bumiputera antara pihak swasta dan pemerintah berkepanjangan, ketidakpastian bagi jutaan pemegang polis serta suntikan modal yang diperlukan akan terus melambung. Sedangkan kebijakan pelonggaran larangan ekspor tambang perlu secepatnya dilakukan jika ingin memaksimalkan dampak peningkatan ekspor agar nilai rupiah lebih terjaga. Dilema akhir tahun yang cukup memusingkan.

*) Kontributor Tempo