Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Pontang-Panting Cari Pendanaan Megaproyek IKN

Danis menjelaskan, PUPR hanya fokus pada pembangunan landasan pacu, sedangkan gedung terminal bandara digarap Kementerian Perhubungan. Awal Juli kemarin, Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Sigit Hani Hadiyanto, mengklaim pembangunan bandara VVIP sudah mencapai 40-50 persen.  

Sumber Tempo lainnya yang mengetahui progres pembangunan IKN mengatakan proyek bandara itu tidak berprogres signifikan sejak Juni. Bahkan salah seorang pekerja, kata dia, pesimistis target fungsional bandara VVIP pada Agustus mendatang bisa terealisasi. Kecuali, ia berseloroh, proyek itu digarap dengan bantuan jin layaknya kisah Bandung Bondowoso. “Kalau area dalam kawasan pemerintah, gedung Istana, kantor presiden, dan lain-lain, mungkin benar siap untuk 17 Agustus. Tapi kalau bandara, bisa dibilang jauh dari siap,” ujarnya.

Pembangunan IKN selama ini dikerjakan 24 jam dalam 3 sif. Belakangan, Danis juga ikut lembur di lapangan hingga dini hari ketika melakukan uji operasi air dimulai Rabu malam, 10 Juli 2024. Saat itu menurutnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) turut mendampingi dan begadang selama tiga malam.

Danis membantah pihaknya begadang demi mengejar target setelah fasilitas air bersih dipertanyakan Presiden Jokowi pada 8 Juli lalu. Menurutnya, air bersih memang ditargetkan mengalir Juli 2024 atau sebelum perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. 

Pemerintah berencana menggelar HUT ke-79 Kemerdekaan RI di dua lokasi yakni di IKN dan Jakarta. Upacara 17 Agustus pertama di IKN bakal dipimpin Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menuju pelaksanaan acara kenegaraan itu, Danis memastikan lapangan upacara sudah siap 100 persen. Begitu pula dengan Kantor Presiden yang bisa digunakan sebelum 17 Agustus. Proyek-proyek lain, seperti Gedung Kemenko, rusun ASN, hingga ruas tol IKN, kata dia, juga bisa difungsionalkan.

Sementara itu, Jokowi berujar pembangunan hingga Agustus ini baru rampung 15 persen. Sebab, IKN bukan proyek jangka pendek yang selesai dalam dua-tiga tahun. Ia menyebut IKN sebagai mimpi besar jangka Panjang, “Mungkin 15-20 tahun. Jadi, jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi, Selasa, 16 Juli 2024.

Proyek Jangka Panjang, Masih Seret Pendanaan

Menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN sejak 2022 hingga 31 Mei 2024. Sementara, investasi yang dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.  

Berulang kali Jokowi bilang berinvestasi di IKN sama dengan membeli masa depan. Namun, investor tidak kunjung bertambah. Apalagi investor asing yang masih nihil sampai sekarang.

Beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan bakal ada investasi besar dari perusahaan properti Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties. Nyatanya, sai melakukan kunjungan kenegaraan di UAE pada 17 Juli 2024, Presiden sama sekali tidak membawa pulang investasi Emaar untuk IKN.

Jauh sebelumnya, penanaman modal asing dari perusahaan multinasional Softbank yang digadang-gadang masuk juga ternyata batal.  Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut investasi dari Jepang itu batal lantaran proposal yang ditawarkan hanya menguntungkan Softbank secara sepihak.  "Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR (internal rate of return/pengembalian modal) ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu, 14 Desember 2022. Menurut Bahlil hal itu tak adil. “Kita mencari model investasi yang fair. Artinya, investornya hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat.”

Namun ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pernah mengatakan batalnya investasi Softbank kadung merusak reputasi IKN di mata investor asing. “Softbank mundur, investor lain jadi batal tertarik,” ujarnya.

Seretnya investasi asing masuk IKN juga disinyalir karena situasi internal yang morat-marit. Salah satunya, ihwal pengunduran diri Kepala Otorita Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe pada awal Juni lalu. Keduanya kemudian digantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Plt wakilnya.

Dari sudut pandang ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mundurnya Bambang dan Dhony dari kursi pimpinan Otorita IKN itu menjadi sinyal negatif pembangunan IKN. Ia menyebut pergantian kepemimpinan ini membuat investor semakin ragu untuk masuk ke proyek ibu kota baru.

“Ini sinyal buruk bagi kepastian berusaha karena menunjukkan ada masalah yang membuat Kepala Otorita IKN mundur. Apakah ada tekanan atau karena tahu  bahwa sedang menjalankan penugasan yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan," ujar Bhima.

Potret area pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, 27 Juli 2024. Dokumen Istimewa.

Di tengah seretnya pendanaan investor untuk IKN, Jokowi kemudian menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN untuk menarik investasi. Beleid ini, salah satunya mengatur jangka waktu pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan  hingga 180 tahun dan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Pepres itu kemudian dikritisi anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang menilai regulasi tersebut tidak menjamin investasi masuk. Musababnya, investor ogah menanam modal di IKN lantaran karakteristinya investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. "Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata Suryadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Kepercayaan investor terhadap pembangunan IKN, kata Suryadi, juga dipatahkan sendiri oleh Jokowi. Sebab, ia tak kunjung menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi.

Sementara itu, ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan pemerintah mesti berhasil menggelar upacara 17 Agustus di IKN bila ingin mendapatkan kepercayaan investor. Pemerintah mesti bisa menjawab tantangan keterbatasan pembangunan IKN yang saat ini. Sebab, acara kenegaraan itu akan menjadi momen krusial yang akan diawasi oleh komunitas bisnis dan investor untuk menilai prospek masa depan IKN. “Kalau gagal, jadi peringatan ada masalah mendasar yang belum selesai. Walhasil, kepercayaan investor menurun,” kata dia. Upacara 17 Agustus di IKN menurutnya adalah ujian penting untuk mewujudkan bahwa IKN. “Bukan sekadar janji tapi kenyataan yang diwujudkan.”