Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menanggapi rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalihkan distribusi MinyaKita dari swasta ke Perum Bulog. Menurut dia, langkah ini dapat memotong rantai distribusi yang semula kompleks.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika Bulog menyalurkan MinyaKita entah lewat operasi pasar atau penebusan, ini bisa memotong rantai distribusi,” ujar Eliza saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang membuat harga MinyaKita melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Eliza mengatakan, adalah panjangnya rantai distribusi. Semakin panjang rantai distribusi, semakin mahal MinyaKita ketika sampai d tangan konsumen. Pasalnya, kata dia, setiap pemain di setiap rantai distribusi ingin mengambil keuntungan.
Eliza menjelaskan, MinyaKita merupakan subsidi pemerintah. Tapi karena didistribusikan oleh swasta, harga yang sampai di tangan konsumen relatif tinggi. Mahalnya harga ini disebabkan masyarakat harus membayar lebih bila tak ingin ribet mendapatkan MinyaKita.
Distribusi oleh swasta, Eliza mengatakan, mengakibatkan masyarakat sulit menebus MinyaKita dengan harga murah. Ada yang harus tanda tangan di atas materai, ada pula yang harus membelinya sepaket dengan produk lain, seperti minyak premium atau margarine. Akibatnya, pedagang tetap harus menjual di atas HET.
Dengan didistribusikan lewat Bulog, Eliza mengatakan, biaya distribusi MinyaKita akan dapat ditekan. Selain itu, penyaluran MinyaKita akan lebih termonitor dengan baik.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, kabar ihwal masih melambungnya harga MinyaKita telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Ia berujar, Kepala Negara telah memberi instruksi untuk menjaga harga minyak goreng rakyat itu.
Prabowo, kata Arief, telah secara tegas menginstruksikan distribusi MinyaKita dibantu oleh BUMN bidang pangan. "Khususnya Perum Bulog,” kata Arief kepada wartawan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Instruksi Prabowo itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi sekaligus Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 9 Desember 2024. Ketua Umum Partai Gerindra itu mendadak hadir dalam acara tersebut.
Foto 
