Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Luhut Pandjaitan mengatakan separuh anggaran bansos tidak disalurkan kepada penerima yang berhak.
BPK menemukan penyaluran bansos yang tidak optimal membuat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp165,03 miliar pada 2022.
Persoalan data keluarga penerima manfaat menjadi penyebab utamanya bansos salah sasaran.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa implementasi program-program perlindungan sosial dalam lima tahun terakhir sering tidak efektif, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. “Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya pada Jumat, 7 Februari 2025.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu membeberkan kendala utama dalam penyaluran bansos, antara lain penerima tidak memenuhi syarat dan data ganda. Bahkan ada penerima yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
