Episode Lanjutan Cerita Lama

Berbaju koko putih lengan panjang dan berpeci warna senada, Muhammad Zainul Madjdi memasuki ruang Mawar, Hotel Grand Legi, Mataram, Sabtu siang dua pekan lalu. Gubernur Nusa Tenggara Barat itu lantas duduk diapit Bupati Sumbawa Djamaluddin Malik dan Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadly. Bersama mereka juga tampak Presiden Direktur PT Multicapital, Triana Mas’un, dan sejumlah eksekutif Grup Bakrie.

Mereka ada di sana untuk menandatangani nota kesepahaman. Tiga pemimpin daerah itu bersama Grup Bakrie—diwakili Multicapital—sepakat membentuk perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersaing. Inilah kendaraan yang akan mereka gunakan untuk membeli 10 persen saham Newmont Nusa Tenggara yang bakal didivestasi Newmont Mining Corp. dan Nusa Tenggara Mining Corporation (Sumitomo Jepang).

Grup Bakrie menjadi mitra Daerah Maju setelah mengalahkan lima pesaingnya dalam seleksi yang digelar Nusa Tenggara Barat. Selama satu bulan, enam investor, yakni Multicapital, Media Group (Surya Energi Raya), Falco Mulia Internasional, Batavia Plc-Amstelco London, Multi Indonesia Trading, dan Sinar Rinjani Tambora, bergantian mempresentasikan rencana membeli saham Newmont. Tapi akhirnya Multicapital yang terpilih sebagai mitra.

Direktur Utama Daerah Maju Bersaing Andy Hadianto mengatakan Multicapital menang kontes karena statusnya sebagai perusahaan nasional yang memiliki bisnis inti di sektor pertambangan. Skema pembelian saham juga menarik: Multicapital akan menanggung semua ongkos pembelian saham Newmont. ”Memenuhi semua kriteria kami,” ujarnya. Nantinya, kata dia, Multicapital akan menguasai 75 persen perusahaan patungan. Sisanya dipegang Daerah Maju.

Sumber Tempo mengatakan jatah daerah yang diajukan Multicapital sebetulnya lebih rendah dibanding proposal Sinar Rinjani (27 persen). Tapi kemampuan dan pengalaman perusahaan lokal di Sumbawa itu diragukan. Penawaran Media Group tak kalah menarik. Perusahaan milik pengusaha Surya Paloh itu mengajukan dua opsi pembagian saham, 20 persen dan 30 persen. Calon lain, Batavia, menawarkan 20 persen, dan Falco 15 persen.

Andy membenarkan informasi itu. Tapi, kata dia, penawaran Multicapital tetap paling menarik. Misalnya, perusahaan itu menawarkan posisi tiga komisaris dan dua direktur di perusahaan patungan. Multicapital juga akan membangun smelter (pengolah bijih logam) di Nusa Tenggara yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Komisaris Daerah Maju Bersaing Heryadi Rachmad menambahkan, Multicapital juga menjanjikan US$ 4 juta per tahun jika saham Newmont belum memberikan dividen.

Multicapital merupakan perusahaan tambang milik kelompok usaha Bakrie. Semula banyak kalangan menyebutkan Bumi Resources sebagai pengendali perusahaan ini. Tapi, menurut juru bicara Bumi, Dileep Srivastava, Bumi hanya memiliki lima persen saham Multicapital. ”Selebihnya dimiliki oleh Bakrie Capital Indonesia,” ujarnya. Pendanaan pembelian saham Newmont, ujar dia, tanggung jawab perusahaan patungan antara Multicapital dan Daerah Maju.

Triana kepada Tempo menjelaskan, Multicapital merupakan anak perusahaan PT Green Resources. Sebanyak 95 persen saham Green Resources dimiliki Bakrie Capital dan sisanya Bumi. Nantinya perusahaan patungan akan membeli 10 persen saham Newmont dengan dana Multicapital. ”Pemerintah daerah tak perlu mengeluarkan uang.”

Dana pembelian bisa berasal dari modal sendiri. Jika dana tak mencukupi, Multicapital mungkin saja berutang. ”Tak perlu takut meminjam utang selama bisa dikelola dengan baik,” kata Triana, yang juga eksekutif Bakrie Capital. Kemitraan Multicapital dan Daerah Maju, ujar dia, semata-mata untuk memberdayakan masyarakat Nusa Tenggara Barat mengelola sumber daya alam. ”Masyarakat di sana akan menjadi subyek, bukan lagi obyek.”

Penunjukan Grup Bakrie mendampingi perusahaan daerah di Nusa Tenggara tak terlalu mengejutkan. Bumi Resources sebelumnya sudah mencatatkan sejarah di sana. Ketika Newmont akan mendivestasikan 10 persen saham kepada Indonesia pada 2007, tiga pemerintah daerah tadi membentuk konsorsium bersama Bumi. Nota kesepahaman diteken pada 30 Agustus 2007 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Serinata, Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadly, Bupati Sumbawa Djamaluddin Malik, dan Presiden Direktur Bumi Resources Ari Saptari Hudaya.

Sepuluh persen saham Newmont akan dipecah-pecah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan 5 persen, Kabupaten Sumbawa Barat mendapat 3 persen, dan Kabupaten Sumbawa 2 persen. Tapi tiba-tiba Sumbawa keluar dari konsorsium dan menandatangani perjanjian jual-beli dua persen saham Newmont Nusa Tenggara senilai US$ 72,6 juta dengan Newmont pada 28 Januari 2008.

Untuk membeli saham itu, Kabupaten Sumbawa akan mendapatkan pinjaman setara dengan Rp 653 miliar dari Newmont yang akan dicicil melalui pemotongan dividen dari dua persen saham tadi. Kabupaten Sumbawa juga akan mendapat duit dari Newmont sebesar US$ 666.666 atau sekitar Rp 6 miliar setiap tahun plus Rp 10 miliar untuk pemberdayaan masyarakat selama empat tahun.

Pergantian gubernur rupanya tak membuat arah angin politik di Nusa Tenggara Barat menjauhi Grup Bakrie. Kerja samanya dengan gubernur baru, Muhammad Zainul Madjdi, masih erat. Kabupaten Sumbawa, yang dulu ”membelot”, sudah bergabung lagi. ”Grup Bakrie memang luar biasa,” ujar sumber Tempo. Triana membantah Grup Bakrie melobi ketiga pemerintah daerah itu. ”Haram. Dosa kalau kami memakai cara yang tidak benar,” ujarnya.

Sesuai dengan perjanjian kontrak karya, Newmont Corp. memang wajib mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia atau perusahaan nasional sampai 2010. Kewajiban divestasi tinggal 31 persen karena 20 persen saham Newmont Nusa Tenggara sudah dimiliki perusahaan nasional, yakni PT Pukuafu Indah Indonesia milik Jusuf Merukh.

Pada 2006, 2007, dan 2008, Newmont berencana menjual 17 persen sahamnya. Divestasi tertunda karena pemerintah dan Newmont berselisih. Pemerintah mengadukannya ke arbitrase internasional pada 3 Maret 2008. Hakim tribunal internasional memenangkan Indonesia pada 31 Maret 2009. Newmont harus mendivestasikan 17 persen sahamnya kepada pihak Indonesia dalam waktu 180 hari sejak putusan dikeluarkan—tenggat pada akhir September 2009.

Berdasarkan keputusan arbitrase, 10 persen saham senilai US$ 391 juta (hampir Rp 4 triliun), masing-masing 3 persen senilai US$ 109 juta dan 7 persen seharga US$ US$ 282 juta, dijual ke pemerintah daerah. Tujuh persen sisanya dan 7 persen saham Newmont divestasi periode 2009—total 14 persen—akan dibeli pemerintah pusat dengan harga negosiasi. Pekan lalu, pemerintah dan Newmont telah sepakat menentukan nilai 100 persen saham Newmont seharga US$ 3,526 miliar atau 14 persen seharga US$ 493 juta (Rp 5 triliun).

Jatah 10 persen saham Newmont tak serta-merta membuat Daerah Maju puas. Mereka menginginkan 21 persen saham Newmont jatah pemerintah pusat, masing-masing 14 persen saham divestasi periode 2008 dan 2009 serta 7 persen saham divestasi 2010. Total jenderal, Daerah Maju ingin 31 persen saham Newmont diserahkan ke pemerintah daerah di Nusa Tenggara. ”Bahkan kalau bisa 51 persen,” ujar Andy.

Menurut sumber Tempo, manfaat bagi pemerintah daerah menguasai 31 persen saham Newmont seharga US$ 884 juta (hampir Rp 9 triliun) masih meragukan. Dia memaparkan, dividen Newmont setahun hanya US$ 290 juta—tergantung harga logam di pasar dunia. Alhasil, pemerintah daerah hanya akan mendapat dividen sekitar US$ 93 juta setahun. Jika dana pembelian berasal dari pinjaman bank, untuk menutup utang, perlu pembayaran dividen selama belasan tahun. ”Padahal umur ekonomis blok Batu Hijau diperkirakan hanya sampai 2019,” katanya.

Blok Batu Hijau punya cadangan bijih tembaga dan emas 1,046 miliar ton. Blok Elang Dodo memang diduga mengandung cadangan yang sama. Tapi, untuk membuka Taliwang, butuh investasi baru US$ 2-3 miliar. ”Mampukah pemda setor modal? Jika tak setor, saham mereka akan habis (terdilusi).”

Triana menanggapi dengan enteng perhitungan investasi itu. Ekspansi baru tak selalu harus dengan menyetor modal. Jika aset Newmont bagus, Daerah Maju dan Multicapital bisa berutang sebagai salah satu opsi membiayai ekspansi. ”Lagi pula masih banyak cara lain,” ujarnya.

Ambisi Daerah Maju dan Multicapital menguasai 31 persen saham Newmont belum tentu berjalan mulus, bahkan bisa saja kandas. Sebab, pemerintah pusat juga sedang menimbang-nimbang membeli 14 persen saham Newmont. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mengatakan kementeriannya sudah mengirim surat ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral agar perusahaan negara diizinkan membeli saham divestasi Newmont. ”Kami akan go kalau diizinkan,” ujarnya di Jakarta pekan lalu.

Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro malah mengatakan, ”Kami serahkan keputusannya ke Menteri Keuangan.” Menteri Keuangan Sri Mulyani rupanya juga belum membuat keputusan soal pembelian itu, apakah pemerintah atau perusahaan negara. ”Nanti akan kami diskusikan dulu dengan Presiden,” katanya. Jika Presiden mengizinkan perusahaan negara membeli saham Newmont, pupuslah sudah ambisi pemerintah daerah di Nusa Tenggara dan kelompok usaha Bakrie.

Padjar Iswara, Ismi Wahid, Supriyantho Khafid (Mataram)