Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih fokus menegakkan ekonomi berbasis kerakyatan, bukan ekonomi kapitalis, apalagi oligarki.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kata dia, ini terbukti dari bagaiamana program-program kementerian di bawah pemerintah Jokowi saling sinergi untuk merealisasikan tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) supaya bisa setara dengan kekuatan usaha korporasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bapak presiden mendorong kami kami menteri-menteri untuk bersatu, membuat program yang kongkrit, bukan hanya wacana, itu bedanya beliau (Jokowi) dengan pemimpin yang lain," kata Erick di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2022.
Dia mencontohkan, saat ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tidak lagi fokus memberikan pembiayaan terhadap bisnis korporasi. Melainkan sebagian besarnya sudah disalurkan untuk UMKM.
"BRI itu sekarang sudah menjadi benar-benar bank rakyat Indonesia, yang tadinya 65 persen pinjamannya korporasi, saya pastikan atas instruksi beliau, sudah 85 persen untuk UMKM," kata Erick.
Ini kata dia juga didukung dengan program milik PT Permodalan Nasional Madani yang bernama PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Cakupan program layanan permodalan bagi perempuan yang tengah berusaha membangun usaha kini sudah semakin luas.
"Sekarang insya Allah akhir tahun ini nasabahnya 14 juta yang tadinya diawali hanya 5,6 juta sekarang bisa 14 juta dalam waktu 3 tahun dan pada saat Covid. Artinya UMKM kuat menghadapi Covid," kata Erick.
Selanjutnya: Bank Mandiri tengah menguji program pemberian akses bahan baku bagi warung.
Tak ketinggalan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga tengah menguji coba program bantuan pembiayaan dan pemberian akses bahan baku bagi warung-warung di Jakarta. Kini jumlahnya yang sedang masuk tahapan uji coba itu, menurut Erick, sudah mencapai 14 ribu.
"Di kasih pembiayaan tapi juga kesulitan bahan baku seperti minyak goreng, daging ayam, gula, BUMN men-suppport supaya mereka mendapat akses ketika membeli bahan baku hargnya sama dengan restoran franchise," ujarnya.
Selain itu, BUMN juga sudah lama memilki program Pasar Digital (PaDi) UMKM. Program ini membentuk ekosistem pasar antara UMKM dan BUMN melalui platform digital, sehingga barang-barang produksi UMKM bisa langsung dibeli oleh BUMN dengan efisien.
"Akses nilai transaksinya sudah Rp 18 triliun. Ini kerja-kerja kongkrti yang diminta Pak Jokowi, bukan hanya wacana dan Pak Bahlil selalu dicek, termasuk saya memastikan program ini jalan," ucap Erick.
Dengan berbagai sinergi BUMN yang kini kata dia telah fokus untuk mendongkrak kinerja UMKM, maka pemerintahan Presiden Jokowi telah terbukti terus menegakkan ekonomi kerakyatan yang telah dicetuskan sebagai basis perekonomian sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno.
"Insya Allah dengan sinergi antar kementerian kita bisa mewujudkan kesetaraan kesejahteraan. Kita harus berbasis ekonomi kerakyatan bukan ekonomi kapitalis yang didengung-dengungkan atau ekonomi oligarkis yang didengungkan, tapi ekonomi kerakyatan," ujar Erick Thohir.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
