Ganjalan Proyek Strategis Nasional

Perbesar

Proyek Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 28 Oktober 2021. ANTARA/Raisan Al Farisi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

BPKP mengingatkan ihwal risiko keterlambatan PSN.
KPPIP mencatat 48 proyek pada tahap persiapan dan pembiayaan.
Penundaan PSN bisa memicu pembengkakan harga.

JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menemukan berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang terganjal pada tahap persiapan. Lembaga itu mencatat ada 58 proyek prioritas yang pembangunannya tak kunjung dimulai sampai saat ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Perhubungan BPKP, Kisyadi, mengatakan seluruh proyek negara itu dipacu agar selesai selambatnya-lambatnya akhir tahun depan. “Kecuali yang kompleks, dimungkinkan selesai setelah 2024. Tapi (jumlahnya) tidak banyak,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Masalah PSN ini hanyalah satu dari tiga sektor pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 yang dievaluasi oleh BPKP. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada 14 Juni lalu, BPKP pun membahas persoalan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang belum merata, serta kendala perizinan dan tata kelola industri strategis. Forum itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Kisyadi, BPKP meninjau 13 aspek pengelolaan PSN, dari persiapan awal, kesediaan lahan dan tata ruang, konstruksi fisik, hingga urusan pemanfaatan proyek. Sampai berita ini ditulis, para pejabat BPKP enggan membeberkan daftar PSN yang masih tertahan pada tahap pra-konstruksi. Kisyadi hanya memberi petunjuk soal PSN di sektor jalan tol yang terhambat pembebasan lahan. “Belum konstruksi bukan berarti mangkrak, melainkan berproses dari tahap penyiapan.”

Ucapan Kisyadi itu memang tergambar pada sejumlah pekerjaan jalan bebas hambatan. Penyelesaian proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), misalnya, sempat terancam molor karena kendala keuangan pemiliknya, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Permodalan untuk seksi III jalan tol Bocimi, yang menghubungkan Cibadak dengan Sukabumi Barat, sebelumnya terancam macet, padahal proyek itu masuk dalam daftar PSN.

Jalan tol Bocimi dikelola oleh Grup Waskita Karya melalui PT Trans Jabar Tol. Kebutuhan investasi untuk ruas prioritas negara itu berkisar Rp 7,7 triliun. Bila sesuai dengan rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek itu akan disambung oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh (kiri) berbincang dengan Presiden Joko Widodo usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2023 di Jakarta, 14 Juni 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Dalam rakornas, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyebutkan soal risiko keterlambatan tenggat PSN bila tak segera dikerjakan sesuai dengan perencanaan. “Manfaat proyek jadi tidak optimal,” katanya. Ateh memastikan aparaturnya akan semakin ketat mengawal penyelesaian berbagai program penting.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) juga masih terus menyisir masalah pengerjaan PSN, terutama yang ditargetkan kelar sebelum ujung periode kedua kepemimpinan Jokowi. Dengan selesainya sejumlah proyek dan masuknya usulan baru, pemerintah merapikan ulang daftar PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022. Jika dirunut kembali, aturan ihwal keistimewaan PSN sudah enam kali diubah sejak 2016.

Pada Desember 2022, KPPIP memasukkan sepuluh PSN baru dan menyesuaikan nomenklatur empat program terintegrasi. Daftar PSN akhirnya berisi 210 proyek tunggal dan 12 program (kelompok proyek) yang investasinya menyentuh Rp 5.746,4 triliun. KPPIP mengklaim sebagian proyek akan selesai pada 2024. Ada juga kategori proyek sudah mulai digarap, tapi belum akan rampung pada tahun tersebut. Contohnya adalah mass rapid transit (MRT) Jakarta fase 2 rute Stasiun Bundaran HI-Stasiun Kota-Ancol.

Mirip dengan BPKP, KPPIP juga menyoroti kelompok PSN yang masih tertahan pada tahap persiapan. Saat itu Komite berkomitmen tetap mengejar peletakan batu pertama kelompok PSN tersebut sebelum akhir 2024.

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase 2 di kawasasn Monas, Jakarta, 21 Maret 2023. TEMPO/Tony Hartawan

Saat dimintai konfirmasi ulang, kemarin, Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto, enggan memaparkan daftar PSN tersebut. Tapi, dia menuturkan, masih ada 44 PSN yang masih berada pada tahap persiapan hingga Mei 2023. Komite pun sedang mengawasi 31 PSN yang sedang dibangun dan sudah beroperasi sebagian; 75 PSN yang konstruksinya sudah berjalan; serta 4 proyek dalam tahap pemantapan transaksi (financial close).

Bila dibandingkan dengan tinjauan BPKP, hanya ada 48 PSN yang menurut KPPIP belum masuk konstruksi. “Perkembangan status proyek dan penyelesaiannya yang sangat dinamis menjadi perhatian bersama seluruh anggota kami,” ucap Suroto, kemarin.

Peneliti dari Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas), Huzni Mubarok, mengatakan tenggat PSN yang molor bisa memicu pembengkakan biaya atau cost overrun. Pasalnya, harga barang dan jasa terus berkembang dari waktu ke waktu. Para kontraktor dan subkontraktor proyek pun bisa menuntut penyesuaian harga bila durasi kerjanya memanjang. “Biaya yang direncanakan biasanya lebih kecil dibanding biaya real saat ini,” kata dia. “Desainnya harus cermat agar tepat waktu, apalagi statusnya PSN.”

Dari sekian jenis proyek, ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan PSN bidang energi paling riskan tertunda. Saking rumitnya, kata dia, pemerintah dan investor selalu kesulitan menyepakati desain ataupun pendanaan proyek di sektor tersebut. Panjangnya pembahasan program kelistrikan dan proyek eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan contoh kentara. “Hitungan income stream (arus sumber pendapatan) proyek energi lebih sulit ketimbang jalan tol atau proyek transportasi.”

YOHANES PASKALIS | RIANI SANUSI PUTRI