Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeklaim telah bekerja sama dengan sembilan perusahaan yang akan mempekerjakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) massal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Menurut dia, perusahaan-perusahaan tersebut memberi syarat eks pekerja harus berusia kurang dari 45 tahun. “Sudah rapat dengan HRD perusahaan dan dinas, biar bisa ditampung. Catatannya usia tidak lebih dari 45 tahun,” kata Luthfi pada Senin, 3 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, dia enggan membeberkan nama sembilan perusahaan itu. Dia mengungkapkan perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang garmen, sepatu, dan rokok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lebih lanjut, dia mengatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. “Kami harapkan Jaminan Hari Tua (JHK) dan jaminan pemutusan kerja ini bisa dibayarkan sebelum Lebaran,” ucap Luthfi.
Selain itu, menurut dia, bagi mantan karyawan Sritex yang berminat menjadi pengusaha, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah juga akan mendampingi. Pihaknya akan memfasilitasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Tengah.
Pada kesempatan berbeda, Luthfi menuturkan jumlah perusahaan yang diklaim siap menampung eks karyawan Sritex kini naik menjadi 22 perusahaan. Dia menjelaskan, salah satunya ada industri produk tembakau di Kabupaten Kudus yang siap merekrut para korban PHK massal Sritex yang resmi tutup pada Sabtu, 1 Maret 2025. “Tadi salah satu sudah bisikin saya, siap dua ribuan orang (dipekerjakan),” ujar mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah itu melalui keterangannya pada Rabu, 5 Maret 2025.
Dia menyebut, industri tembakau Kudus yang siap menampung eks karyawan Sritex, yaitu PT Djarum. Namun, dia menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah hanya berupaya memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana dalam proses perekrutan tersebut. “Tadi dari pihak PT Djarum siap 2.000 pekerja. Kami dari Pemprov Jateng sifatnya hanya membantu penyiapan sarana dan prasarana manakala ada hal-hal yang perlu diakselerasi, kita siap,” kata Luthfi saat kunjungan kerja ke PT Djarum Oasis Kudus, Jawa Tengah, Rabu, 5 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Untuk bisa menyelesaikan lebih dari 10 ribu mantan pekerja Sritex yang terdampak PHK, kata dia, memang memerlukan dukungan banyak pihak dan tahapan panjang yang harus dilalui. Misalnya, lanjut dia, pemilahan keinginan dari masing-masing pekerja dan analisis, termasuk bagi pekerja yang berdomisili di luar Sukoharjo. “Kolaborasi dengan pusat dan kabupaten/kota harus bersama-sama. Hal ini kewajiban kita sebagai pengemban wilayah harus menyiapkan dan memberikan solusi,” ucap Luthfi.
Jamal Abdun Nashr dan Imam Hamdi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Badai PHK di Indonesia, Menaker: Tidak Semuanya Benar
Foto 
