Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakaui pemerintah masih berkoordinasi untuk memilih opsi kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang tepat. Selain antar-kementerian dan lembaga, opsi-opsi itu dirembuk bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai BUMN yang bergerak di sektor energi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bersama Pertamina dan PLN juga kita terus diminta membuat exerchise. Cuma ya memang jangan lama karena semakin lama ya (subsidi BBM) tambah lagi," kata Sri Mulyani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Agustus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani menyatakan anggaran subsidi dan kompensasi energi bakal membengkak menjadi Rp 700 triliun sampai akhir 2022 jika pemerintah tak menaikkan harga BBM. Anggaran ini melebar sebanyak Rp 198 triliun dari sebelumnya Rp 502 triliun.
Bendahara negara menjelaskan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta pihaknya menghitung kecukupan anggaran subsidi energi, terutama untuk Pertalite dan Solar. Hasil kalkulasi menunjukkan anggaran subsidi yang dianggarkan sebesar Rp 502 triliun sampai akhir tahun tidak akan cukup.
Melejitnya anggaran kebutuhan subsidi energi didorong adanya tren kenaikan konsumsi BBM hingga Juli. Pada mulanya, pemerintah menetapkan asumsi konsumsi BBM bersubsidi sebesar 23 juta kiloliter. Jika tidak dibatasi, konsumsi BBM akan membengkak 25 persen dari asumsi awal menjadi 29 juta kiloliter.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah dihadapkan pada tiga opsi untuk mengatasi persoalan BBM. Pertama, pemerintah mesti menaikan harga BBM bersubsidi.
Sejumlah ekonom mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dan Solar Rp 8.500 per liter.
Selain mengerek harga BBM, pemerintah memiliki opsi kedua untuk membatasi konsumsi Pertalite dan opsi ketiga untuk menambah anggaran. Namun, Sri Mulyani mengatakan jika opsi terakhir dipilih, kebijakan tersebut akan berisiko terhadap ketahanan fiskal.
Kendati begitu, Sri Mulyani berjanji apa pun keputusannya, pemerintah akan segera menyampaikannya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku sedang mengjitung dampak dari setiap opsi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Juga Berdampak ke Masyarakat Kelas Menengah, Ini Hitungannya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
