Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Wacana pembentukan induk usaha atau holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan menguat. Sekretaris Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) Boyke Andreas mengatakan perusahaannya akan menjadi salah satu calon anggota holding tersebut. “Kalau sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, memang diupayakan terbentuk akhir tahun ini,” ujarnya kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian BUMN menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai pemimpin holding tersebut, yang beranggotakan Perindo, PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), serta PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Boyke mengungkapkan, dalam pembahasan terakhir, peleburan BUMN pangan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan stok berbagai komoditas penting, seperti beras, daging, dan ikan. Menurut dia, ada beberapa tahapan merger, antara lain Perindo dan Perinus. Hasilnya, Perindo menjadi entitas survivor atau yang menerima penggabungan, kemudian diproses menjadi anak usaha Rajawali Nusantara. “Kami mewakili kluster perikanan yang menyuplai ikan segar maupun olahan,” kata dia
Dalam diskusi beberapa waktu lalu, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha RNI, Febriyanto, membenarkan penunjukan perusahaannya sebagai pemimpin holding. Saat ini RNI tercatat memiliki 11 anak usaha yang membidangi agroindustri, alat kesehatan, serta perdagangan yang didukung 48 cabang distribusi di seluruh Indonesia. “Mudah-mudahan pada akhir tahun ini sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk menjadi holding BUMN pangan,” katanya.
Dari aspek rantai produksi, kata Febriyanto, holding BUMN pangan akan menjadi penyedia komoditas strategis. BUMN, kata dia, akan menjadi pembeli siaga atau offtaker produk petani plasma, nelayan, koperasi, badan usaha milik desa, dan unit usaha lain.
Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan peternakan merupakan salah satu sektor yang harus dijangkau BUMN. Sebab, kata dia, program pembibitan sapi sulit berkembang lantaran digarap oleh peternak rakyat. “Padahal investasinya besar dan bersifat jangka panjang,” ujarnya.
Melalui keterangan tertulis pada akhir pekan lalu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyebutkan holding pangan akan mendukung pemerataan produksi perikanan, termasuk ekspansi area penangkapan. Fasilitas perikanan yang masih terkonsentrasi di kawasan barat Indonesia pun bisa diperluas. “Meningkatkan produksi di wilayah timur,” katanya.
Namun peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menyarankan agar holding BUMN pangan tak mengusik rantai pasok komoditas yang banyak dipegang swasta, seperti beras. “Seharusnya bermain di komoditas yang masih sepi, seperti jagung atau sagu, agar menjadi alternatif produk karbohidrat selain beras,” ucapnya. Holding BUMN pangan, kata dia, harus menjadi penyedia substitusi komoditas yang sarat impor, seperti gula.
YOHANES PASKALIS | ANTARA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
