Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Jadwal Kapal dan Akses Pelabuhan Tol Laut Dibenahi

Konsolidasi barang dan kontrol harga membutuhkan kerja sama lintas kementerian.

13 Maret 2020 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Wisnu Handoko (kiri) dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi dan SDM Adita Irawati dalam acara Weekly Media Briefing di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, kemarin. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Kementerian Perhubungan membenahi manajemen armada dan fasilitas kepelabuhanan tol laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko, mengatakan target frekuensi perjalanan kapal akan digeber sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. "Kami harus perbaiki performa, terutama ketepatan waktu. Kalau bisa, kapal singgah jangan per dua minggu, melainkan seminggu sekali," ujar Wisnu di kantornya, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wisnu memastikan Kementerian tak akan sembarangan menambah jumlah kapal tanpa memperhatikan potensi keterisian. Dengan jadwal singgah berkisar dua kali sebulan, volume muatan berangkat tol laut bisa mencapai 74,6 persen dari target dalam setahun. Tapi muatan baliknya hanya sekitar 6,7 persen. Padahal volume angkut seluruh armada terus bertumbuh, dari hanya 81 ribu ton pada 2016 menjadi 245 ribu ton pada tahun lalu. "Harus akurat, jangan sampai tambah kapal, tapi okupansi tetap kecil," kata dia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Meski belum membeberkan soal persiapan pendanaan, Wisnu memastikan akan memperbaiki pelabuhan yang produktif tapi masih berkapasitas kecil. Contohnya Pelabuhan Saumlaki di Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang dipadati pergerakan lebih dari 700 kontainer sepanjang tahun lalu. Ada juga enam lokasi lain yang volume kontainernya menembus 300 unit pada tahun yang sama. "Kalau kebutuhan semakin tinggi, harus diseimbangkan agar tidak macet," katanya.

Kinerja tol laut sempat dikritik Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet pada 5 Maret lalu. Alih-alih meredam harga, menurut Jokowi, pengiriman logistik antar-wilayah masih mahal. Nilainya justru dianggap melebihi biaya distribusi ke rute luar negeri. "Apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya dwelling time, atau ada praktik monopoli," ucap Jokowi.

Tak ingin menunjuk lembaga tertentu, Wisnu mengatakan kontrol harga harus melibatkan pengawasan banyak pihak. Dalam simulasi biaya rantai pasok yang dievaluasi Kementerian, subsidi tol laut hanya bisa berpengaruh kecil terhadap total kebutuhan. Harga justru melambung karena besarnya biaya yang tak terjangkau subsidi.

Ada pula persoalan upaya pengumpulan barang di pelabuhan yang harus melibatkan pemerintah daerah. "Harus ada edukasi terhadap pelaku usaha setempat. Konsolidasi barang sering lama dan membuat voyage terlambat," ucap Wisnu.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan persoalan tol laut membutuhkan kontribusi lintas kementerian. "Permasalahannya harus dilihat secara end-to-end. Kami akan berfokus pada peran perhubungan," ujarnya, kemarin.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan sudah menjalankan peran koordinasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Otoritas melaksanakan pendataan, pemantauan, serta evaluasi jenis dan harga barang. "Pemda jadi ujung tombaknya," kata dia kepada Tempo, kemarin. "Berjalan normal, kok."

Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah untuk meringankan pajak penghasilan (tax allowance) serta membebaskan pajak (tax holiday) di kawasan Indonesia timur untuk merangsang investor. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari barat. "Memenuhi industri di Indonesia bagian timur," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita, pun meminta pemerintah daerah aktif mengurangi beban biaya logistik di darat. "Seperti biaya truk masuk pelabuhan, tenaga bongkar-muat, pungutan liar juga harus nol. Harus ada komitmen." EGI ADYATAMA | YOHANES PASKALIS PAE DAE


Jadwal Kapal dan Akses Pelabuhan Tol Laut Dibenahi

 
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus