Jalan-Jalan Swasta

USAHA jalan tol yang membutuhkan modal besar, diam-diam, menarik minat swasta. Jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 75 km, yang diperkirakan akan menelan biaya US$ 240 juta berikut pembebasan tanah Rp 25 milyar, bulan ini sudah diperebutkan beberapa investor. Staf ahli Menteri PU dan Ketua Tim Teknis Penanaman Modal Jalan Tol Ruslan Diwiryo mengungkapkan kepada TEMPO bahwa, pekan lalu, minimal sudah tiga perusahaan yang mengajukan proposal. Ketiganya dari luar negeri, yakni Torno Group (Italia), Kumagaibumi (Jepang), dan perusahaan patungan Humpuss-Hanurata dengan RSEA (Taiwan). "Perusahaan yang akan dipilih, tentu saja, yang mengusulkan kondisi yang paling menguntungkan," ujar Ruslan. Yaitu yang berani paling singkat menarik karcis. Kendati diperhitungkan modal rata-rata bisa kembali paling cepat dalam waktu 15 tahun, bisa saja ada yang minta konsesi hanya 7 tahun. Tapi investor tidak bisa menentukan tarif tol seenaknya, karena semua tarif jalan tol ditentukan dengan keputusan presiden. Faktor lain yang ikut dipertimbangkan adalah kemampuan permodalan serta risiko sumber modalnya. Konon, faktor ini menyebabkan perusahaan Jepang, Takenaka, Komuten, mengundurkan diri. Faktor kecepatan menyelesaikan proyek serta keberanian investor memberikan kedudukan tinggi dalam struktur manajemen kepada persero Jasa Marga, menurut Ruslan, juga ikut diperhitungkan. Staf ahli Menteri PU membantah berita-berita yang menyatakan bahwa persyaratan PU itu terlalu berat. Katanya, segala persyaratan relatif sama dengan yang berlaku di Malaysia, Hong Kong, atau negara Eropa. "Tidak ada masalah persyaratan teknis yang memberatkan," ujar Ruslan, menegaskan. Tapi diakuinya, penanam modal harus berhati-hati memperhitungkan risiko. Masalahnya, pemerintah mengharapkan pembangunan jalan tol itu dibiayai dana dari luar negeri. "Dana mungkin banyak dari dolar, sedangkan pendapatan jalan tol dalam bentuk rupiah. Dan, jika terjadi gejolak nilai dolar, bisa-bisa penanam modal rugi karena perubahan kurs itu," ujarnya. Yang mengajukan proposal, tentu saja, mereka yang melihat ada peluang untuk mendapatkan keuntungan di sana. Berdasarkan perhitungkan pemerintah, peluang cukup tersedia. Pertama, investor akan merangkap sebagai kontraktor, sehingga belum-belum sudah memiliki kepastian pekerjaan. Perusahaan itu juga akan menikmati kepastian penghasilan tinggi. Sebab, dalam usaha yang satu ini, jelas tidak ada masalah persaingan. Bahkan pemakai jalan tol tiap tahun dipastikan naik terus. Untuk jalan Tangerang-Merak mungkin 10% setiap tahun. Selain itu, pemerintah juga menawarkan kemudahan. Pembebasan tanah dilakukan pemerintah -- biasanya berasal dari APBN -- kendati kelak biayanya harus diganti investor. Bekerja sama dengan PT Jasa Marga, perusahaan itu juga akan mudah berhubungan dengan pemerintah. "Misalnya, pinjam lewat Departemen Keuangan," kata Ruslan. Tarif tol yang ditentukan pemerintah juga dianggap sebagai keuntungan: investor akan terhindar dari tuduhan sebagai pemeras uang rakyat. Direktur Utama PT Bangun Tjipta Sarana, Siswono Judo Husodo, menyatakan, "Dibandingkan dengan usaha real estate, pendapatan di jalan tol memang lebih terjamin." Wajar kalau Bangun Tjipta Sarana, yang selama ini bergerak di bidang pembangunan perumahan, kini sudah berminat terjun ke jalan tol. Ketua Tim Teknis Penanaman Modal Jalan Tol menilai bahwa Bangun Tjipta Sarana termasuk salah satu perusahaan yang serius. "Mereka sudah mendiskusikan soal teknis dan keuangan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Jasa Marga," ujar Ruslan. Selain empat perusahaan tersebut, sudah ada lagi delapan perusahaan yang ingin mengusahakan jalan tol. Dewasa ini ada 17 jalan tol, tapi baru 12 yang hendak dibangun mulai 1987. M.W., Laporan Gatot Tryanto