Jalan Tak Lapang, Janji Tertunda

SEBAGAI Menteri Tenaga Kerja yang baru, Erman Soeparno tak punya banyak waktu untuk belajar. Ledakan pengangguran yang mencapai 11,6 juta orang, atau 10,84 persen dari total angkatan kerja, siap menghadangnya pada ”Tahun Anjing Api” ini.

Jumlah pengangguran terbuka yang dilansir Badan Pusat Statistik pada Oktober lalu itu bahkan, menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Sjukur Sarto, kini diperkirakan mencapai 12 juta orang. Membengkak 1,1 juta orang dari data per Februari tahun lalu, yang saat itu baru 10,9 juta orang atau 10,26 persen dari angkatan kerja.

Ini tentu persoalan serius buat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi, dalam forum dialog calon presiden dengan para pengusaha pada Agustus dua tahun silam, SBY telah memasang target menurunkan angka pengangguran setengahnya, menjadi tinggal 5,1 persen pada 2009.

Ekonom Universitas Indonesia, M. Chatib Basri, pernah berhitung, untuk mencapai target itu ekonomi harus tumbuh rata-rata 7 persen per tahun selama 5 tahun. Itu pun kalau elastisitas penyerapan tenaga kerja diasumsikan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400 ribu pekerja baru.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat employment elasticity ini kenyataannya telah merosot menjadi 200-250 ribu pekerja. Nah, kalau ini yang dijadikan dasar perhitungan, pertumbuhan ekonomi harus 12,8-14 persen per tahun!

Dari indikator itu, hampir bisa dipastikan target SBY sulit digapai. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang dipatok selama lima tahun pun rata-rata hanya 6,6 persen per tahun. Kondisi ini diperparah dengan perlambatan ekonomi pada tahun ini, yang diperkirakan tingkat pertumbuhannya seperti tahun lalu: hanya di kisaran 5,3-5,8 persen.

Untuk memacu kembali roda perekonomian, Anton H. Gunawan, ekonom Citigroup, menyebutkan salah satu kuncinya terletak pada upaya realisasi proyek-proyek infrastruktur dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang tertunda. ”Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006-2007,” ujarnya dalam kesimpulan risetnya.

Itu sebabnya, Fauzi Ichsan, ekonom Standard Chartered Bank, menyarankan agar penghematan subsidi BBM senilai US$ 5 miliar (sekitar 2 persen dari produk domestik bruto), yang didapat dari kenaikan harga BBM, dibelanjakan untuk proyek infrastruktur. Dengan cara itu, ”Tajamnya perlambatan ekonomi bisa dicegah,” katanya.

Melihat peluang itu, Erman mengajak Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menggarap program infrastruktur di lahan transmigrasi untuk menyerap pengangguran. ”Ada 167 lokasi transmigrasi yang belum berkembang,” katanya. Antara lain di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan sebagian Sumatera.

Djoko menyambut tawaran itu. ”Kami akan memberikan akses lewat program pengembangan rawa dan kawasan agropolitan,” ujarnya. Ia juga menyatakan, untuk menekan pengangguran, pemerintah tahun ini akan membelanjakan Rp 18 triliun di berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan irigasi, jalan, bendungan, dan jembatan.

Tahun lalu, pemerintah pun sebetulnya telah mengalokasikan dana Rp 12,78 triliun. Namun, sebagian besar dana itu belum dicairkan. Salah satu kendalanya menyangkut sistem baru pengajuan proposal proyek.

Untuk sektor swasta, proyek infrastruktur juga tak berjalan mulus. Hingga Oktober lalu, baru 42 proyek senilai US$ 12,5 miliar yang dipersiapkan proses tendernya. Padahal, dalam Infrastructure Summit I, Januari tahun lalu, proyek infrastruktur yang ditawarkan mencapai US$ 22,5 miliar.

Lantas, bagaimana tahun ini? Jalan tampaknya masih belum akan lapang. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur, Suyono Dikun, Kamis dua pekan lalu menyatakan Infrastructure Summit II, yang semula dijadwalkan Februari, molor hingga Juni mendatang.

Berbagai permasalahan rupanya masih mengganjal di sana-sini. Di antaranya Rancangan Undang-Undang Transportasi yang masih perlu digodok di DPR, belum adanya aturan pelaksanaan soal pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, hingga tawaran pola transaksi investasi yang belum mengikuti standar internasional sehingga tak memancing minat investor. Artinya, janji SBY menurunkan angka pengangguran tampaknya bakal kembali tertunda.

Metta Dharmasaputra, Eko Ari Wibowo, Jojo Raharjo