Tantangan Mewujudkan Kiblat Harga CPO Dunia

JAKARTA — Saat meluncurkan bursa minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun lalu, pemerintah punya mimpi menjadikan Indonesia sebagai kiblat harga dunia seperti laiknya bursa Malaysia dan Rotterdam. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kala itu, Didid Noordiatmoko, optimistis harga referensi bisa terbentuk dalam waktu kurang dari setengah tahun.

"Kami berharap pada triwulan I 2024 sudah mampu mewujudkan harga referensi," tuturnya dalam acara peresmian Bursa CPO Indonesia pada 13 Oktober 2023.

Namun kini, mendekati akhir triwulan I 2024, tidak sedikit yang ragu keinginan tersebut bisa terwujud. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi merupakan salah satunya. "Kalau melihat pengalaman bursa CPO lainnya, butuh waktu 10-15 tahun untuk menjadikan bursa kita sebagai rujukan," kata dia saat dihubungi Senin, 19 Februari 2024. 

Status Indonesia sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar di dunia tidak serta-merta menjamin pembentukan harga referensi. Dia mencontohkan harga batu bara yang masih berkiblat pada bursa di Australia. Padahal volume ekspor batu bara Indonesia lebih tinggi daripada Australia. Merujuk pada data Kpler, pada 2023 pangsa pasar ekspor batu bara Indonesia mencapai 50,2 persen. Sedangkan Australia hanya 19,4 persen. 

Terhubung dengan Pasar Multilateral

Penyimpanan crude palm oil (CPO) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 4 Agustus 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Ibrahim menuturkan pembentukan harga di pasar perdagangan fisik sangat bergantung pada besarnya transaksi di Bursa. Artinya, semakin banyak perusahaan yang bergabung, semakin kuat posisi Bursa CPO Indonesia. Dia berujar Bursa CPO Indonesia yang saat ini masih diisi oleh pemain domestik butuh perdagangan multilateral. "Misalnya tersambung dengan pasar di Amerika atau Eropa."   

Sayangnya, praktik tersebut sulit dilakukan mengingat skema lelang masih mendominasi pasar CPO domestik dengan pengelolanya adalah PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Adapun Bursa CPO Indonesia, menurut dia, lebih berfungsi sebagai sarana pendataan ekspor. Layanan perdagangan fisik lewat Bursa membantu pemerintah melacak volume ekspor dan mengurangi potensi ekspor ilegal. 

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede berpendapat bahwa pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah untuk menjadikan Indonesia sebagai rujukan perdagangan dunia. Sama seperti Ibrahim, Josua menilai perlu ada peningkatan partisipasi perusahaan di Bursa CPO Indonesia. Merujuk pada data Bappebti, pada 2023 terdapat 34 perusahaan yang terdaftar sebagai anggota Bursa CPO Indonesia. 

Menurut dia, kunci sukses Bursa adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Di samping itu, optimalisasi peran Bursa juga butuh dukungan infrastruktur. "Pemerintah dapat memperluas cakupan pelabuhan transaksi untuk meningkatkan efisiensi bursa," katanya. Merujuk pada data Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (ICDX), sudah ada 19 pelabuhan yang menjadi tempat transaksi CPO.

Jika Bursa berjalan optimal, Josua menambahkan, kehadirannya bisa membantu menciptakan transparansi harga bagi petani. Petani bisa mengetahui harga tandan buah segar (TBS) dan menikmati harga yang lebih adil. Namun bukan berarti dengan demikian fluktuasi harga bisa hilang. "Harga CPO ditentukan oleh berbagai faktor yang tidak dapat diatur Bursa, seperti permintaan global, kondisi ekonomi global, serta regulasi di negara tujuan ekspor," katanya.